Diskominfotik Riau Bahas Program Kerja dalam Forum Perangkat Daerah Tahun 2021

Selasa, 16 Februari 2021

Rapat Forum Perangkat Daerah Membahas Rencana Kerja Tahun 2022. (F:SAL/ANEWS)

PEKANBARU (ANEWS) - Forum Perangkat Daerah tahun 2021 diadakan dalam rangka penyusunan rancangan awal rencana kerja tahun 2022. Kegiatan ini dilakukan di Ruang Rapat Lantai 3 Diskominfotik Riau dan secara virtual. 

Dalam kegiatan ini, tema yang diangkat ialah "Optimalisasi Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Rangka Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik SPBE". 

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Chairul Riski, yang juga selaku perwakilan Gubernur Riau yang berhalangan hadir. 

Kepala Dinas Kominfo Daerah yang terdiri dari beberapa Kabupaten Kota di Riau, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), DPRD dan Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Litbang juga turut hadir dalam kegiatan ini.

"Pada tahun 2020 kemarin, berdasarkan surat Gubernur Riau, kami sudah ke Departemen Kominfo, di Riau 283 Desa yang tidak ada internet," jelas Chairul dalam penyampaian mewakili Gubri. 

Lanjutnya, pada tahun 2021 ini terjadi perkembangan di beberapa Desa tersebut, "Alhamdulillah 2021 ini, kita mungkin setengahnya sudah ada, sekitar 120an. Target akhir 2022 Riau bebas blogspot. Itu target," ungkapnya. 

Desa yang menjadi prioritas dalam target blogspot ini ialah, daerah yang tertinggal dan daerah yang memiliki sekolah dan masyarakat yang banyak namun internet belum memadai. 

Adapun program rencana kerja yang disampaikan oleh Hasmuri, Diskominfotik Riau :

1. Pelayanan administrasi perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

3. Program peningkatan disiplin aparatur

4. Program pengembangan infrastruktur dan informasi 

5. Program penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik 

6. Program penyelenggaraan statistik 

7. Program penyelenggaraan persandian. 

Acara dilanjutkan dalam sesi diskusi bersama perwakilan perangkat daerah. (SAL)