Bupati Baru untuk Kepulauan Meranti Maju?

Rabu, 03 Maret 2021

Husni Setiawan (Ft.Dok.Pribadi)

Oleh: Husni Setiawan (Founder Literasi Politik)

BUPATI terpilih Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan sosok politisi yang cukup baik dalam mempertahankan basis suara (konstituen). Harapan baru untuk “membebaskan”masyarakat Kepulauan Meranti dari jurang kemiskinan.

TANGGAL 26 Februari 2021 yang lalu Adil-Asmar dilantik oleh Gubernur Riau menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kepuluan Meranti hingga 5 tahun mendatang. 

Laporan dugaan kecurangan pilkada kepada Mahkamah Konstitusi (MK) oleh salah satu peserta pilkada sudah diputuskan. Laporan tersebut ditolak oleh MK dan usulan pelatikan sudah disahkan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Wajah Baru tentu dengan harapan baru untuk merubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Tentu bukan pekerjaan yang mudah untuk seorang Bupati dengan keterbatasan sumber daya. Baik sumberdaya ekonomi hingga sumber daya manusia.

Melihat janji kampanye Bupati terpilih, penulis optimis kabupaten termuda di Riau ini akan menjadi daerah yang mampu bersaing dengan kabupaten lain di Riau. Untuk itu janji kampanye ini harus dilaksanakan oleh Adil-Asmar selama 5 tahun kedepan. Janji kampanye yang disusun sistematis dan baik tersebut harus terus dipantau agar berjalan sebagaimana mestinya. 

Untuk itu penulis berkomitmen untuk terus memantau dan mengawasi program-program yang dijanjikan pada masa kampanye oleh bupati dan wakilnya.

Dari sekian banyak program strategis yang direncanakan oleh Adil-Asmar, setidaknya ada 2 hal mendasar yang menjadi perhatian khusus. Yaitu pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kepulauan Meranti adalah Daerah Paling Miskin di Riau Fakta kemiskinan masyarakat tidak bisa dipandang hanya sebagai bahan kampanye. Labih dari itu dibutuhkan strategi untuk menyelesaikannya. 

Merujuk data yang ditulis dalam visi-misi, prograam strategis dan jangka panjang Adil-Asmar rumah tangga miskin di Kepulauan Meranti berjumlah 15.876 rumah tangga atau sekitar 34,85% dari total rumah tangga di kabupaten ini.

Penyebab utama dari kemiskinan ini adalah akses kegiatan ekonomi. Empat pulau utama (Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Tebing Tinggi dan Pulau Rangsang) belum terhubung dengan cukup baik.

Distribusi bahan sandang, pangan dan papan membutuhkan harga yang sangat tinggi sehingga masyarakat belum termotivasi untuk meningkatkan kegiatan pertanian, peternakan dan kegiatan ekonomi sektor lainnya. Logikanya sederhana, jika biaya produksi dan distribusi tinggi maka produk tidak bisa bersaing dengan harga pasar.

Untuk itu dibutuhkan akses ekonomi yang mudah dan murah. Tidak ada pihak lain yang bertanggung jawab untuk masalah ini selain pemerintah daerah. Jika akses ini baik maka lapangan kerja yang dicita-citakan oleh bupati terpilih akan dengan sendirinya berkembang.

Rencana pembangunan akses ini telah direncakan oleh pemerintah daerah terdahulu sejak pemakaran tahun 2008 silam. Namun hingga saat ini belum ada perubahan berarti untuk akses ekonomi. Alasan klasik yang sering disampikan kepada masyarakat adalah “kita keterbatasan dana”. 

Menurut hemat penulis keterbatasan dana merupakan masalah yang harus dicari jalan keluar oleh pemerintah daerah. Alternatif lain untuk menanggulangi “keterbatasan dana” untuk membangun akses ekonomi adalah dengan memberikan subsidi transportasi bagi pedagang/pengusaha yang ingin menjual produknya dari satu pulau ke pulau yang lain. 

Bahkan subsidi transportasi dari kepulauan Meranti ke daerah lain memungkinkan untuk dilakukan. Pemerintah daerah bisa memberikan setengah harga distribusi produk bagi pedagang agar harga jual bisa bersaing di pasar. 

Sudah saatnya produk-produk ekonomi masyarakat kepulauan meranti berjalan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sumber Daya Manusia Perlu ditingkatkan Komponen lain yang tak kalah penting adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). 

Dalam konteks peningkatan kualitas SDM menurut hemat penulis adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) hanya bisa tercipta jika orang-orang di dalam struktur pemerintahan mengerti dan mampu menjalankannya.

Pengelolaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, kreatif dan inovatif harus didukung dengan pengetahuan dan skill yang baik. Paradigma birokrasi yang sulit, kaku dan sarat akan korupsi harus segera ditinggalkan. Perubahan paradigma ini hanya bisa dilakukan oleh aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya.

Upaya-upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan  memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menimba ilmu diberbagai tempat dan mengaplikasikan ilmu tersebut saat kembali ke daerah. Mungkin kalimat ini terdengar utopis dan naif, karena kebanyakan mahasiswa yang “berkualitas” biasanya enggan untuk kembali ke daerah. Mereka memilih untuk berkegiatan di daerah perkotaan.

Masalah tersebut bisa di atasi dengan membuat komitmen sebelum generasi muda menimba ilmu ditempat lain. Setiap mahasiswa yang berkesempatan menggunakan uang pemerintah daerah harus kembali setelah selesai kuliah. Disamping itu pemerintah daerah juga harus menyediakan sarana/wadah untuk pengambangan ide kreatif dan inovatif serta memberikan dukungan penuh dalam rangka peningkatan kualitas hidup  masyarakat.

Dua aspek ini harusnya menjadi skala prioritas terpenting bagi bupati baru agar Kabupaten Kepulauan Meranti segera keluar dari garis kemiskinan di Riau. Memang bukan pekerjaan mudah, namun bukan tidak mungkin untuk dilakukan. ***