DPRD Kampar Bentuk Tiga Pansus tentang Aset
Rapat pembentukan tiga Pansus aset. (F: ant-ANEWS)
KAMPAR (ANEWS) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) tentang Aset, yaitu Pansus penyertaan modal (Riau Air Line, Kamparicom, kerjasama Pasar Ramayana serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pembentukan Pansus dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kampar Toni Hidayat di Bangkinang, Selasa (6/7/2021) yang dihadiri sejumlah anggota dewan, Asisten III Setda Kampar Syamsul Bahri serta beberapa pimpinan OPD lainnya.
Dalam rapat, ditetapkan para panitia sesuai dengan Surat Keputusan DPRD Kampar Nomor 02/KPTS/DPRD/2021 tanggal 5 Juli 2021. M. Anshar sebagai Ketua Pansus Penyertaan Asset, wakilnya, Efrinaldi,SH, anggota, Zumrotun, Rahayu Sri Mulyani, Sunardi, Haidunan Juven, H. Harsono, IIb Nursaleh, Ali Sobirin, Syafrizal Azis, Zulfan Azmi, H. Januar,SH, Habiburahman, Bambang Hermanto dan Hanafiah.
Pansus Penyertaan Modal (Riau Air Line, Kamparicom, Pasar Ramayana ketuanya, Ropii Siregar, Mahmud Zainuri, Jama'an, Haswinda, Ramlan, Zalka Putra, Diski, M. Rizal Rambe, H. Syafruddin, Jasnita Tarmizi, H. Anasril, serta Anotona Nazara.
Pansus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditunjuk sebagai Ketua, M Yuli Akmal, Juswari Umar Said, Jamris, H. Nefrizal, Agus Candra, Safi'i, Safrizal, H. M Warit, Said Abdullah, Sukardi, H. M Kasru Syam, Maju Marpaung, Kardinal Kasim.
"Lama waktu bekerja tiga pansus ini lebih kurang enam bulan, sebab banyak proses kerjanya dan membutuhkan waktu untuk mendapatkan data dan informasi akurat sehingga nantinya dapat ditentukan langkah-langkah selanjutnya untuk menuntaskan semua permasalahan yang ada", kata Toni Hidayat usai memimpin sidang.
Lebih lanjut dia mengatakan, hasil kerja masing-masing Pansus dijadwalkan akan disampaikan pada paripurna Senin (4/10) mendatang. Apapun nantinya yang diperlukan oleh panitia, atas nama pemerintah melalui OPD terkait akan dilakukan kerjasama yang baik.
Politisi dari Partai Demokrat itu menyebutkan bahwa hal yang melatarbelakangi dibentuknya Pansus itu didasari predikat yang di peroleh pemerintah Kampar dalam laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara itu ada sejumlah permasalahan yang disampaikan masih bermasalah yang tidak lain terkait soal administrasi dan keuangan serta tanggungjawab pemerintah.
Sementara itu, Agus Chandra menyampaikan dari kerja Pansus ini diharapkan dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan setelah nantinya mengetahui persoalan mendasar dari semua objek masalah yang ada, mana yang bisa diselamatkan dan mana yang dihentikan, karena itu penting adanya badan pengawas dalam menjalankan setiap usaha. (*)
.