---

Prihatin Dengan Kondisi Kekinian di Kuansing, Suhendri Royrik: Dugaan Kasus yang Menyeret Nama Sekda Dedy Sambudi Harus Segera Diklarifikasi Kebenarannya

---

PEKANBARU (ANEWS) - Kondisi kekinian di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Provinsi Riau antara lain terkait dengan adanya tudingan pejabat penting daerah itu yang diduga tersangkut kasus hukum, anggaran yang  tidak memadai terutama untuk pembangunan dan layanan publik serta beragam persoalan seperti adanya intrik dan friksi di tengah-tengah birokrasi Pemkab Kuansing, benar-benar sangat mengusik nurani masyarakat Kuansing saat ini.

"Sebagai warga Kuansing saya merasa sangat prihatin dan risih melihat sorotan yang selalu diarahkan ke kampung halaman saya sekarang. Ketika daerah lain di Riau terutama yang dipimpin Bupati/Wakil Bupati baru mulai menggeliat pembangunannya, Kuansing kini justru masih terus berkutat dengan berbagai isu krusial. Teranyer seperti yang saya pantau dalam berbagai aksi demo mahasiswa dan pemberitaan di berbagai media sosial adalah menyangkut status Sekda Kuansing Dedy Sambudi ketika masih jadi pejabat di Kabupaten Kampar. Saya sedih dan prihatin melihat dan mendengarnya," tegas Drs Suhendri Royrik M.Si, tokoh masyarakat Kuansing yang juga salah seorang unsur-komponen pendiri Kabupaten Kuansing ketika dihubungi Amanah News di Pekanbaru, Kamis (13/3/2022).

Seperti dirangkum Amanah News, beberapa pekan belakangan di setiap unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau selalu disuarakan agar dugaan kasus korupsi di Kampar diusut tuntas oleh aparat penegak hukum. Dugaan kasus terkait pengadaan alat kesehatan dan obat kadaluarsa tahun 2020/2021 itu menyeret nama sejumlah pejabat di Kampar dan oknum anggota parlemen daerah. Salah satu nama yang kerap disorot bahkan terpampang di spanduk para pengunjuk rasa adalah Dedy Sambudi yang kini menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing.

Sehubungan dengan itu mantan birokrat senior Pemprov Riau tersebut menambahkan, sebagai bagian dari komponen pendiri Kabupaten Kuansing ia sangat memimpikan Kuansing yang tenang, nyaman tanpa intrik, para pejabatnya berkinerja baik dan tidak tersangkut kasus hukum, pembangunan berjalan maksimal, situasi dan kondisi daerah dan masyarakat Kuansing yang kondusif.

Namun, kata Suhendri, sampai saat ini suasana kondusif di Kuansing nyaris tidak pernah terwujud. Kuansing dewasa ini masih terbelenggu sejumlah isu krusial salah satunya adalah disebut-sebutnya nama Dedy Sambudi yang kini jadi Sekda Kuansing. Tudingan itu terkait dengan posisi Dedy Sambudi ketika menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kampar.

Sebagai Sekda Kuansing, tambah Suhendri, kita tentu ingin Dedy Sambudi itu clear dan clean karena yang bersangkutan adalah pucuk pimpinan pembina semua aparatur sipil negara (ASN) di Kuansing. Oleh sebab itu, saya sarankan agar aparat penegak hukum menuntaskan pengusutan dugaan kasus itu.

"Jika memang Sekda Kuansing sekarang tidak tersangkut apa-apa, sampaikan klarifikasi secara transparan ke publik baik oleh aparat penegak hukum yang mengusut sejak awal maupun oleh Dedy Sambudi sendiri. Jika tidak ada klarifikasi, saya yakin isu dan dugaan ini akan terus menerus "digoreng" oleh berbagai pihak sudah pasti pula akan membelenggu Dedy Sambudi setiap saat. Padahal, kami masyarakat Kuansing ingin suasana kampung halaman kondusif, para pejabat serta ASN bisa bekerja optimal dan berkinerja baik tanpa tersangkut kasus hukum seperti yang terjadi sebelumnya," tegas Suhendri.

IKKS Harus Berperan

Terkait peran perantau Kuansing, Suhendri mengakui, sejak dulu siapa pun yang memimpin Kabupaten Kuansing selalu menempatkan warga Kuansing khususnya mereka yang di perantauan yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Kuantan Singingi (IKKS) sebagai mitra yang selalu memberi masukan postif tanpa merasa ada yang lebih tinggi posisinya.

Oleh karena itu, katanya menambahkan, menyangkut berbagai isu yang menerpa Kuansing saat ini khususnya dugaan pejabat yang terseret namanya dalam kasus hukum, saya sarankan Ikatan Keluarga Kuantan Singingi (IKKS) berinisiatif pula untuk mendesak aparat hukum menuntaskan kasus tersebut dan menyampaikan klarifikasi ke publik secara transparan.

"Dalam hal inilah IKKS bisa berperan nyata demi menyelamatkan Kuansing yang dari kaca mata orang luar selalu saja oknum pejabatnya bermasalah," ucap Suhendri, tokoh pendiri Kuansing itu mengakhiri bincang-bincang dengan Amanah News. (ZET)