Pj Sekda Kuansing Targetkan Dalam Waktu 2 Bulan Angka Stunting Harus Turun
Pj Sekda Kuansing Fahdiansyah saat membuka acara di Diseminasi Audit Kasus Stunting bertempat di Gedung Wanita, Teluk Kuantan, Selasa (6/8/2024). (F:RBI/ANews)
TELUK KUANTAN (ANews) - Dalam kurun waktu dua bulan kedepan diharapkan angka stunting di Kabupaten Kuansing bisa turun. Untuk itu diminta kepada Satker terkait untuk bekerja lebih maksimal lagi.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kuantan Singingi (Kuansing) Fahdiansyah saat membuka acara di Diseminasi Audit Kasus Stunting bertempat di Gedung Wanita, Teluk Kuantan, Selasa (6/8/2024).
Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kuansing, Aswandi, Tim Pakar dari RSUD Teluk Kuantan serta sejumlah Satker dari sejumlah OPD dilingkungan Pemkab Kuansing.
Pj Sekda Kuansing Fahdiansyah mengatakan penurunan angka stunting ini masih menjadi pekerjaan rumah. Tidak hanya di kampung-kampung tapi harus mencakup keseluruh lingkungan terutama lingkungan perusahaan.
"Kalau kita bekerja maksimal saya yakin dalam kurun waktu dua bulan angka stunting ini bisa kita turunkan," kata Fahdiansyah dihadapan tamu undangan yang hadir.
Fahdiansyah juga menekankan agar tim yang sudah ada baik bunda asuh maupun bapak asuh bisa menentukan lokus-lokus sasaran dimana saja kasus stunting ini terjadi.
"Jadi jangan hanya fokus memberikan makanan tambahan, tapi juga harus mengecek apakah anak yang mengalami stunting ini ada penyakit penyerta, ini juga perlu kita obati," katanya.
Fahdiansyah sangat yakin apabila kita bekerja maksimal dalam waktu 5 minggu kedepan angka stunting ini bisa kita tekan. Sehingga kasus stunting ini bisa berkurang.
"Selain fokus terhadap anak, saya minta tim yang ada ini juga fokus terhadap ibu hamil. Kalau ini kita lakukan saya yakin tidak akan ada tambahan kasus nantinya," katanya.
Ada beberapa OPD yang terlibat mulai menjadi bunda asuh dan bapak asuh dalam penurunan angka stunting ini diantaranya Dinas Kesehatan, tim pakar dari RSUD, Bappeda Litbang, P3A, Baznas, Dinas tanaman pangan, dinas perikanan, puskesmas, Dinas PUPR, Dinas Sosial dan Dinad Perkim. (RBI/ANews)