Latest Posts

SPS Riau Sambut Positif Dewan Pers Perbarui KBLI Perusahaan Pers

Wed, 12 Aug 2026 07:19:10 +0700

PEKANBARU ( ANews) – Dewan Pers memperbarui ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) bagi badan hukum perusahaan pers. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/VIII/2026 yang ditetapkan pada 10 Agustus 2026.

Dalam surat edaran tersebut, Dewan Pers menetapkan perusahaan pers wajib memiliki satu KBLI utama. KBLI 58120 atau Penerbitan Surat Kabar ditetapkan sebagai KBLI utama, sementara perusahaan pers dapat memiliki KBLI lainnya sebagai pendukung sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Riau Saidul Tombang menyambut positif pembaruan tersebut. Menurutnya, penyesuaian KBLI penting untuk mengikuti perkembangan industri media yang semakin dinamis sekaligus memberikan kepastian bagi perusahaan pers dalam menata administrasi badan hukumnya.

“Kami menyambut baik pembaruan KBLI ini. Industri pers terus berkembang dan model bisnis media juga semakin beragam. Karena itu, klasifikasi usaha perusahaan pers memang harus mengikuti perkembangan regulasi pemerintah,” kata Saidul.

Ia mengatakan perubahan KBLI tidak semestinya dipandang hanya sebagai persoalan pergantian nomor administrasi. Menurut Saidul, kebijakan tersebut menjadi momentum bagi perusahaan pers untuk memastikan akta badan hukum, KBLI dan kegiatan usaha benar-benar sesuai.

“Perusahaan pers perlu mengecek kembali dokumennya. Jangan sampai kegiatan usaha sudah berkembang, tetapi KBLI yang tercantum dalam badan hukum masih menggunakan klasifikasi lama yang tidak sesuai lagi,” ujarnya.

Saidul juga meminta perusahaan pers yang telah terverifikasi Dewan Pers tidak perlu khawatir. Dalam ketentuan terbaru, perusahaan yang sudah terverifikasi wajib menyesuaikan KBLI lama dengan KBLI baru paling lambat ketika melakukan pemutakhiran status verifikasi.

Selain KBLI 58120, Dewan Pers mencantumkan KBLI lain yang berkaitan dengan kegiatan pers, antara lain penerbitan jurnal dan berkala, radio analog dan digital, televisi digital, serta aktivitas kantor berita pemerintah dan swasta. Terdapat pula sejumlah KBLI pendukung seperti percetakan, penerbitan buku, produksi video, periklanan dan jajak pendapat.

“Kami berharap kebijakan ini disosialisasikan secara luas, terutama kepada perusahaan pers di daerah. SPS Riau siap ikut mendorong perusahaan pers agar memahami dan menyesuaikan administrasinya. Ini bagian dari upaya membangun perusahaan pers yang sehat, profesional dan tertib tata kelola,” kata Saidul. (rls)

Investasi Pada Kompetensi SDM Menjadi Kunci Layanan Pengamanan yang Unggul

Mon, 10 Aug 2026 16:46:19 +0700

Jakarta, ( ANews) - Di tengah dinamika risiko keamanan yang semakin kompleks, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan layanan pengamanan.

Menyadari hal tersebut, PT Nawakara Perkasa Nusantara (Nawakara) secara konsisten mengembangkan kompetensi personel sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan pengamanan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

Bagi Nawakara, personel keamanan merupakan representasi perusahaan yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi tidak hanya difokuskan pada penguasaan aspek teknis pengamanan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, integritas, kedisiplinan, kemampuan komunikasi, pelayanan prima, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan.

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, selama Semester I Tahun 2026 Nawakara telah menyelenggarakan 530 jam pelatihan yang mencakup program Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama. Pada periode yang sama, sebanyak 153 personel telah mengikuti sertifikasi kompetensi sesuai jenjang tersebut sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam memastikan kesiapan personel menghadapi tuntutan operasional di berbagai sektor industri.

Selain program sertifikasi, Nawakara juga telah menyelenggarakan 11 kelas pelatihan dan refreshment training yang meliputi Terrorist Awareness, Simulasi Huru Hara, Gada Pratama, Gada Madya, Training Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Satuan Pengamanan, Training Investigasi, serta Training VPSHR (Value, Professionalism, Service, Humanity, dan Responsibility). Berbagai program tersebut dirancang untuk memperkuat kompetensi teknis, meningkatkan kesiapsiagaan, serta membentuk karakter personel yang profesional dan adaptif dalam menghadapi dinamika keamanan yang terus berkembang.

Training Operation Department Head PT Nawakara Perkasa Nusantara, Rusdi, mengatakan bahwa pengembangan kompetensi merupakan investasi jangka panjang yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan maupun pelanggan.

"Bagi Nawakara, pelatihan bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan investasi untuk membangun personel yang profesional, adaptif, dan siap menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Kami terus memastikan setiap personel memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan," ujar Rusdi.

Menurutnya, program pelatihan di Nawakara dirancang secara berkelanjutan, mulai dari pembekalan dasar, penyegaran kompetensi (refresher training), simulasi penanganan keadaan darurat, pelatihan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), peningkatan kemampuan investigasi, hingga pembinaan karakter melalui Training VPSHR. Seluruh program tersebut bertujuan untuk memastikan setiap personel memiliki kemampuan teknis, sikap profesional, serta kesiapan dalam menghadapi berbagai kondisi di lapangan.

Lebih lanjut, Rusdi menambahkan bahwa perkembangan teknologi dan dinamika risiko keamanan menuntut personel keamanan untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensinya agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

"Kompetensi bukan sesuatu yang selesai dibangun melalui satu kali pelatihan. Kompetensi harus terus dipelihara dan ditingkatkan melalui proses belajar yang berkelanjutan, evaluasi, serta pengalaman di lapangan. Dengan SDM yang kompeten, kami dapat memberikan layanan pengamanan yang lebih profesional, responsif, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan," tambahnya.

Melalui pengembangan SDM yang konsisten, Nawakara berkomitmen untuk menghadirkan layanan pengamanan yang tidak hanya mengedepankan aspek keamanan, tetapi juga mendukung kelancaran operasional pelanggan melalui personel yang profesional, responsif, dan berintegritas.

Ke depan, Nawakara akan terus memperkuat budaya belajar (learning culture) sebagai bagian dari strategi perusahaan dalam menciptakan SDM unggul yang mampu menjawab kebutuhan industri jasa pengamanan yang terus berkembang. Investasi pada kompetensi SDM diyakini menjadi fondasi utama dalam menghadirkan layanan pengamanan yang berkualitas, terpercaya, dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pelanggan serta pemangku kepentingan. (*/ Rls)

PWI Riau, SKK Migas dan EMP Bentu Gelar Pertandingan Persahabatan Tenis Meja Demi Perekat Hubungan dengan Mitra

Thu, 30 Jul 2026 19:59:38 +0700

PEKANBARU (ANews) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau, SKK Migas Sumbagut, dan EMP Bentu menggelar pertandingan persahabatan Cabor Tenis Meja di Sekretariat PWI Riau, Jalan Arifin Achmad Pekanbaru, Kamis (30/7/2026). Ajang itu sendiri berlangsung meriah dengan spirit olahraga dan penuh sportifitas.

Kegiatan yang diikuti 38 peserta atau 19 pasangan itu menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara insan pers dengan mitra strategis. Seluruh pertandingan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas.

Dalam pertandingan persahabatan itu tampil sebagai juara pertama pasangan Pianisril dan Zulkifli Ali. Juara kedua diraih pasangan Helfizon dan Mansur. Sementara itu, juara ketiga bersama diraih pasangan Armazi Yendra dan Hendri Z serta Agustira dan Ferdi.

Pererat hubungan mitra

Ketua PWI Riau, Raja Isyam Azwar, mengapresiasi seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan menjaga semangat kebersamaan selama pertandingan berlangsung. Menurutnya, kegiatan olahraga seperti ini menjadi media yang efektif untuk mempererat hubungan antara PWI Riau dengan para mitra.

“Alhamdulillah pertandingan berlangsung lancar, penuh keakraban, dan seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas. Bagi kami, kemenangan bukan tujuan utama, tetapi bagaimana kegiatan ini mampu mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antara PWI Riau, SKK Migas Sumbagut, dan EMP. Semoga kebersamaan seperti ini terus terjalin melalui berbagai kegiatan positif lainnya," kata Raja Isyam Azwar.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada SKK Migas Sumbagut dan EMP Bentu yang telah mendukung terselenggaranya pertandingan persahabatan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada SKK Migas Sumbagut dan EMP Bentu atas kolaborasi yang terjalin dengan sangat baik. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi awal dari kolaborasi yang semakin erat di masa mendatang, tidak hanya di bidang olahraga tetapi juga dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi semua pihak," ujarnya.

Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut, Yanin Kholison, mengaku menikmati suasana pertandingan yang berlangsung penuh keakraban. Ia pun mengapresiasi kemampuan para peserta dari PWI Riau yang tampil impresif sepanjang pertandingan.

“Fun pingpong-nya seru banget. Teman-teman PWI jago-jago semua, terbukti mereka berhasil meraih juara. Kali ini kami dari SKK Migas harus mengakui keunggulan mereka. Tapi tunggu pembalasan dari kami pada pertandingan berikutnya," kata Yanin sambil tersenyum.

Yanin berharap kegiatan olahraga bersama seperti ini dapat terus dilaksanakan sebagai sarana mempererat hubungan antara SKK Migas Sumbagut dan insan pers di Riau.

“Semoga PWI semakin sukses, begitu juga teman-teman wartawan PWI Riau. Mudah-mudahan silaturahmi dan kolaborasi yang sudah terjalin baik ini terus berlanjut melalui berbagai kegiatan positif di masa mendatang," tutupnya.

Semangat sportifitas

Senanda dengan itu, CSR and Communication Division Manager EMP Bentu, Iman Soerjasantosa mengatakan pertandingan berlangsung seru dan penuh keakraban. Menurutnya, seluruh peserta menikmati pertandingan dibarengi semangat sportivitas.

“Pertandingan hari ini seru. Banyak pemain yang jago-jago, baik dari PWI maupun SKK Migas. Saya lihat semuanya enjoy. Yang terpenting, kegiatan ini membuat kita bisa semakin enjoy, bersinergi, dan membangun bonding yang lebih kuat," ujar Iman.

Ia berharap hubungan baik antara EMP, SKK Migas Sumbagut, dan PWI Riau terus terjalin melalui berbagai kegiatan kolaboratif. Menurutnya, dukungan insan pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat mengenai industri hulu migas.

“Ke depan kami berharap sinergi ini terus terjalin dan saling mendukung. Kami juga membutuhkan pemberitaan yang baik dari rekan-rekan wartawan PWI Riau agar informasi mengenai kegiatan industri hulu migas dapat tersampaikan dengan baik, sesuai aturan yang berlaku. SKK Migas merupakan regulator yang menjalankan program pemerintah, sehingga pemberitaan yang positif dan berimbang juga berkontribusi dalam mendukung sektor migas. Insyaallah ke depan kami akan terus mendukung kegiatan PWI," katanya. (***)

Terbukti Lakukan Pemerasan di Dinas PUPR Riau, Gubernur Riau Non Aktif Abdul Wahid Divonis Hakim 2 Tahun Penjara

Thu, 30 Jul 2026 13:14:23 +0700

PEKANBARU (ANews) - Setelah menjalani sidang maraton sejak empat bulan lalu, Gubernur Riau (Non aktif) Abdul Wahid akhirnya divonis 2 tahun penjara dan pidana denda Rp 200 juta subsider 80 hari kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (30/8/2026).

Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid ini disidang di Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru sejak 26 Maret 2026 dalam perkara korupsi terkait dugaan pemerasan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau yang populer disebut dengan istilah “jatah preman”.

Dalam sidang yang diliput puluhan wartawan dan juga dihadiri para simpatisan Abdul Wahid, majelis hakim yang diketuai Delta Tamtama didampingi hakim anggota Abdul Aziz dan Edi Darma Putra dalam amar putusannya menyatakan Abdul Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Wahid dengan pidana penjara selama 2 tahun," tegas Delta Tamtama, Ketua Majelis Hakim saat membacakan amar putusannya.

Selain menjatuhkan vonis pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider 80 hari kurungan apabila denda tidak dibayarkan.

Selain itu, majelis hakim Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru juga menghukum Abdul Wahid membayar uang pengganti sebesar Rp1,45 miliar. Apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang.

Jika harta bendanya tidak mencukupi, kata majelis hakim, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Pada bagian lain pertimbangannya, majelis hakim menilai Abdul Wahid telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Gubernur Riau dengan memerintahkan mantan tenaga ahlinya, Dani M. Nursalam, untuk mengumpulkan uang dari sejumlah pejabat Dinas PUPR-PKPP Riau.

Dana yang berhasil dikumpulkan yang disebut dikemas dengan istilah “jatah preman” itu, mencapai Rp2,4 miliar dan selanjutnya diserahkan kepada ajudan Abdul Wahid, Marjani, sesuai arahan terdakwa.

Menurut majelis hakim, perbuatan Abdul Wahid itu dinilai memenuhi unsur tindak pidana korupsi berupa pemerasan oleh penyelenggara negara.

Vonis 2 tahun penjara terhadap Abdul Wahid tersebut, jauh lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun 6 bulan penjara, denda Rp500 juta, serta membayar uang pengganti sebesar Rp1,45 miliar.

Putusan tersebut dibacakan setelah majelis hakim Pengadilan Tipikor mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, keterangan saksi, ahli, alat bukti, tuntutan jaksa, nota pembelaan (pleidoi), replik, dan duplik yang disampaikan selama proses persidangan.

Terkait vonis majelis hakim itu, Abdul Wahid melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding. (ZET)

Gelar Konferensi Pers, Rizki JP. Poliang, S.H.,M.H Tegaskan Kliennya Tidak Ajukan Praperadilan

Tue, 28 Jul 2026 11:04:55 +0700

Penasihat Hukum Bupati Kuansing Non-aktif Suhardiman Amby, Rizki JP. Poliang, S.H.,M.H menyatakan tidak akan mengajukan praperadilan terkait penanganan hukum yang melibatkan kliennya.

Hal itu diungkapkan Rizki dalam pernyataan konferensi persnya Rabu (28/7/2026).

Rizki mengungkapkan hal ini menanggapi perkembangan penanganan perkara yang saat ini sedang berlangsung, serta berbagai informasi yang beredar luas di tengah masyarakat, terkhusus mengenai rencana pengajuan praperadilan.

"Kami memandang adanya isu/informasi yang demikian adalah hal yang biasa terjadi, namun kami perlu memberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik," ucap Rizki.

Dia menegaskan bahwa selaku kuasa hukum Bupati Kabupaten Kuantan Singingi nonaktif, Bapak Suhardiman Amby, tidak mengajukan permohonan praperadilan dalam perkara yang saat ini ditangani oleh KPK.

"Kami menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik KPK. Sebagai warga negara yang taat hukum, klien kami berkomitmen untuk mengikuti seluruh tahapan proses hukum yang berlaku secara kooperatif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tuturnya

Di samping itu, pihaknya terang Rizki turut mengimbau kepada seluruh pihak agar menahan diri dan tidak memproduksi maupun menyebarluaskan informasi yang bersifat spekulatif, provokatif, atau bernuansa adu domba, terlebih lagi informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Penyebaran informasi yang tidak akurat tidak hanya berpotensi menyesatkan opini publik, tetapi juga dapat berdampak pada kondisi sosial dan stabilitas politik di tengah masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, serta berpotensi mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan, mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta menyerahkan sepenuhnya penilaian atas perkara ini kepada mekanisme hukum yang berlaku."

"Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media," tutupnya. (**/Rls)

Keamanan Terintegrasi Jadi Kunci Menjaga Keberlanjutan Produksi Migas Nasional

Tue, 14 Jul 2026 10:04:38 +0700

JAKARTA ( ANews) – Upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional membutuhkan dukungan berbagai aspek, termasuk sistem keamanan yang mampu menjamin keberlangsungan operasional di seluruh rantai kegiatan hulu migas. PT Nawakara Perkasa Nusantara menegaskan bahwa keamanan saat ini tidak lagi dipandang hanya sebagai fungsi perlindungan aset, tetapi telah berkembang menjadi faktor strategis yang mendukung produktivitas, investasi, dan keberlanjutan bisnis.

President Director & CEO PT Nawakara Perkasa Nusantara, Dino Hindarto, mengatakan bahwa setiap gangguan keamanan di sektor hulu migas, baik berupa pencurian, sabotase, konflik sosial, maupun gangguan terhadap infrastruktur kritikal, dapat berdampak langsung terhadap pencapaian target produksi nasional.

"Keamanan bukan sekadar melindungi aset, tetapi memastikan operasional dapat berjalan tanpa gangguan. Kami memandang keamanan sebagai business enabler yang menjaga kontinuitas operasi melalui pendekatan Plan, Prevent, Protect yang dipadukan dengan prinsip Detect, Deter, Delay, dan Response. Dengan pendekatan ini, potensi ancaman dapat diidentifikasi lebih dini, dicegah sebelum berkembang menjadi insiden, serta ditangani secara cepat sehingga kegiatan eksplorasi maupun produksi tetap berjalan sesuai rencana," ujar Dino.

Menurutnya, tantangan keamanan industri migas saat ini semakin kompleks seiring berkembangnya teknologi dan dinamika lingkungan operasional. Dari sisi keamanan fisik, banyak fasilitas migas berada di wilayah terpencil dengan area operasi yang luas sehingga rentan terhadap pencurian aset, vandalisme, penyusupan, hingga gangguan pada jalur distribusi.

Di sisi lain, aspek keamanan sosial juga menjadi perhatian penting. Hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar, pengelolaan isu sosial, sengketa lahan, hingga komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor yang menentukan kelancaran operasional proyek migas.

Tidak kalah penting, transformasi digital yang mendorong pemanfaatan SCADA, Internet of Things (IoT), dan sistem remote monitoring menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya risiko serangan siber terhadap sistem operasional (Operational Technology/OT).

Menjawab tantangan tersebut, Nawakara menerapkan konsep Integrated Security Solution yang mengintegrasikan people, process, dan technology dalam satu ekosistem keamanan.

"Kami mengombinasikan personel keamanan yang kompeten, prosedur operasional yang terstandarisasi, serta teknologi seperti AI Video Analytics, Command Center, surveillance system, hingga pelaksanaan security risk assessment secara berkala agar sistem pengamanan selalu adaptif terhadap perkembangan ancaman," jelas Dino.

Sebagai perusahaan penyedia solusi keamanan terintegrasi, Nawakara juga terus mengembangkan berbagai inovasi teknologi yang relevan untuk mendukung pengamanan fasilitas hulu migas. Beberapa solusi yang telah diterapkan antara lain AI Video Analytics untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara otomatis, Integrated Command Center yang menghubungkan CCTV, access control, alarm, patroli, dan incident management dalam satu platform, Smart Guard Management System untuk memantau aktivitas patroli secara real-time, drone surveillance bagi area operasi yang luas, serta IoT sensor yang memberikan peringatan dini terhadap kondisi tertentu di lapangan.

Menurut Dino, pemanfaatan teknologi tersebut mampu mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas personel keamanan, mengurangi ketergantungan pada proses manual, sekaligus mempercepat respons terhadap berbagai potensi gangguan operasional.

"Dalam industri migas, setiap menit downtime memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Karena itu, investasi pada teknologi keamanan tidak hanya meningkatkan perlindungan aset, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi operasional dan produktivitas perusahaan," tambahnya.

Lebih lanjut, Dino menjelaskan bahwa kehadiran sistem keamanan yang terintegrasi juga berperan penting dalam menciptakan rasa aman bagi investor, kontraktor, maupun operator yang terlibat dalam proyek-proyek pengembangan migas nasional.
Nawakara mendukung proyek sejak tahap awal melalui penyusunan security risk assessment, security master plan, implementasi sistem keamanan selama fase konstruksi hingga operasi, serta membangun koordinasi yang erat dengan kontraktor, masyarakat sekitar, dan aparat terkait.

Pendekatan tersebut memungkinkan berbagai potensi risiko keamanan maupun konflik sosial dapat diantisipasi lebih dini sehingga proyek berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan standar keselamatan yang telah ditetapkan.

"Pada akhirnya, keamanan memberikan predictability bagi investor. Ketika risiko dapat dikendalikan, proyek menjadi lebih stabil, target investasi lebih mudah dicapai, dan kepercayaan terhadap iklim investasi nasional pun semakin meningkat," ujarnya.

Dino juga menegaskan bahwa paradigma keamanan sebagai sekadar cost center sudah tidak lagi relevan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko bisnis.

"Biaya terbesar bukanlah investasi pada sistem keamanan, melainkan konsekuensi ketika keamanan gagal, mulai dari terhentinya produksi, kerusakan aset, kecelakaan kerja, gangguan reputasi, hingga hilangnya kepercayaan investor. Karena itu, perusahaan-perusahaan kelas dunia menempatkan keamanan sebagai bagian dari Enterprise Risk Management dan strategi bisnis," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa keamanan yang dikelola secara profesional mampu menciptakan operasi yang lebih andal, melindungi aset perusahaan, menjaga keselamatan pekerja, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan investor, serta mendukung pencapaian target produksi secara berkelanjutan.

"Di Nawakara, kami percaya bahwa security is not merely about protection, it is about enabling sustainable growth through strong governance, disciplined risk management, and trusted long-term partnerships. Keamanan bukan lagi sekadar biaya operasional, tetapi merupakan investasi strategis yang memberikan nilai tambah bagi keberlanjutan bisnis dan pertumbuhan industri nasional," tutup Dino. (Rls)

SMSI Ingatkan Resiko Regulatory Arbitrage dan Penghindaran Pajak Dibalik Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia

Sun, 12 Jul 2026 08:07:06 +0700

JAKARTA, (ANews) – Di tengah euforia pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) yang diklaim mampu menyamai Dubai atau Singapura, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengingatkan DPR RI mengenai potensi celah hukum yang dapat merugikan negara apabila tidak diantisipasi sejak tahap pembentukan regulasi.

Menjelang rencana pengesahan RUU PFII pada 21 Juli 2026, SMSI mendesak Panitia Kerja (Panja) RUU PFII untuk memasukkan klausul ring-fencing atau pemagaran regulasi secara tegas sebagai bagian dari desain kelembagaan kawasan tersebut.

Hasil Focus Group Discussion (FGD) SMSI di Bali, Jumat (10/7/26), Dr. Agus Syabarrudin menyampaikan bahwa tanpa mekanisme pengawasan dan pembatasan yang jelas, perusahaan berpotensi melakukan regulatory arbitrage, yakni memilih berdomisili di PFII semata-mata karena memperoleh regulasi yang lebih longgar, persyaratan modal yang lebih ringan, atau perlakuan perpajakan yang lebih menguntungkan.

Kondisi tersebut berisiko menjadikan PFII sebagai pusat tax planning yang memicu Base Erosion, yaitu keuntungan korporasi dicatat di PFII sementara kegiatan usaha dan penciptaan nilai ekonomi sesungguhnya berlangsung di luar kawasan tersebut.

Lima masukan SMSI

Untuk itu, SMSI memberikan sejumlah masukan kepada Panja RUU PFII agar ketentuan tersebut ditegaskan di dalam RUU maupun peraturan pelaksanaannya.

Pertama, menerapkan substance requirement yang mewajibkan setiap perusahaan yang memperoleh fasilitas PFII memiliki aktivitas ekonomi nyata, kantor operasional, sumber daya manusia, serta fungsi bisnis yang benar-benar dijalankan di kawasan PFII.

Kedua, membatasi agar perusahaan domestik tidak dapat memindahkan domisili hukum, pembukuan, maupun pencatatan laba ke PFII hanya untuk memperoleh keuntungan perpajakan atau regulasi, tanpa adanya aktivitas ekonomi yang riil.

Ketiga, mengatur secara tegas mekanisme pertukaran data dan pengawasan bersama antara otoritas PFII, Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, PPATK, dan instansi terkait lainnya untuk mencegah praktik penghindaran pajak, pencucian uang, maupun penyalahgunaan fasilitas kawasan.

Keempat, memasukkan ketentuan anti-abuse yang memberikan kewenangan kepada regulator untuk menolak atau mencabut fasilitas PFII apabila ditemukan praktik penyalahgunaan skema hukum, perpajakan, maupun struktur korporasi yang bertentangan dengan tujuan pembentukan kawasan tersebut.

Kelima, menyelaraskan seluruh ketentuan PFII dengan standar internasional, termasuk prinsip transparansi perpajakan, OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), serta rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) agar kredibilitas PFII di mata investor global tetap terjaga.

“Mendesak otoritas terkait untuk merancang pembatas yang ketat. Perusahaan domestik tidak boleh diperkenankan memindahkan pembukuannya ke kawasan PFII hanya demi menghindari pajak nasional tanpa dibarengi aktivitas ekonomi riil (substance requirement)," demikian salah satu rekomendasi FGD SMSI, yang disampaikan oleh Dr.Agus Syabarrudin kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Umum Pengembangan Ekonomi dan Kemitraan Luar Negeri SMSI.

SMSI menegaskan bahwa keberhasilan pusat keuangan internasional dunia bukan hanya ditentukan oleh insentif fiskal dan kemudahan berusaha, tetapi juga oleh kepastian hukum, tata kelola yang baik, serta pengawasan yang kredibel.

Karena itu, Panja RUU PFII diharapkan menjadikan prinsip ring-fencing, transparansi, dan substance over form sebagai fondasi utama dalam penyusunan regulasi, sehingga PFII mampu menarik investasi global tanpa mengorbankan kepentingan fiskal dan kedaulatan hukum Indonesia. (***)

Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Dituntut Jaksa KPK 8 Tahun 6 Bulan Penjara

Thu, 09 Jul 2026 22:06:00 +0700

PEKANBARU, (ANews) - Gubernur Riau (Nonaktif) Abdul Wahid dituntut jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) dengan tuntutan 8 tahun 6 bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, Kamis (9/7/2026).

Dalam sidang yang dihadiri mayoritas pendukung Abdul Wahid itu, JPU KPK Meyer Volmar Simanjuntak menyatakan terdakwa Abdul Wahid terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sehingga menuntut terdakwa untuk dipenjara 8 tahun enam bulan.

Selain Abdul Wahid sidang hari ini juga diikuti mantan Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, Muhammad Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Wahid berupa pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," kata JPU Meyer dalam tuntutan.

Selain tuntutan tersebut, JPU juga menyatakan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 500 juta dan membebankan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,45 miliar kepada terdakwa. Apabila denda tidak dibayar, harta kekayaan atau pendapatan disita untuk dilelang melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

Kasus yang menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid ini sebelumnya diungkap oleh KPK. Lembaga anti rasuah itu menduga Abdul Wahid mengancam bawahannya jika tak menyetor uang yang dikenal sebagai 'jatah preman'.

Dalam proses persidangan, jaksa menyebut terdakwa menerima aliran dana yang berkaitan dengan pengondisian proyek dan penyalahgunaan kewenangannya sebagai penyelenggara negara.

Sesuai dakwaan jaksa, diduga ada tiga kali setoran fee yakni pada bulan Juni, Agustus, dan November 2025.

Sementara itu kuasa hukum Abdul Wahid, Kemal Shahab, menyatakan pihaknya tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan jaksa. Sebab, surat tuntutan belum mencerminkan keseluruhan fakta yang terungkap selama persidangan karena masih mengabaikan sejumlah keterangan saksi yang dinilai menguntungkan terdakwa.

Menurut Kemal seluruh dalil jaksa yang disampaikan pada sidang tuntutan akan dibantah melalui nota pembelaan (pleidoi) yang dijadwalkan dibacakan pada sidang di PN Tipikor Pekanbaru 20 Juli 2026 mendatang. (ZET)

Ekosistem Pers Indonesia Terancam, 80 Persen Belanja Iklan Digital Didominasi Platform Digital

Thu, 09 Jul 2026 21:57:12 +0700

JAKARTA, (ANews) - Sebanyak 80 persen belanja iklan digital di Indonesia kini mengalir ke tiga platform global: Google, Meta, dan TikTok. Sementara itu, lebih dari 50 ribu perusahaan pers di Indonesia harus berbagi sisa pasar yang hanya sekitar 20 persen.

Ketimpangan itu dinilai tidak hanya mengancam keberlanjutan bisnis media, tetapi juga kemerdekaan pers. Persoalan itulah yang menjadi fokus pertemuan Dewan Pers dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.

Kedua lembaga membahas dampak dominasi platform digital terhadap industri pers nasional, mulai dari ketimpangan penguasaan pasar iklan, perlindungan karya jurnalistik, hingga perlunya pembaruan regulasi persaingan usaha di era ekonomi digital.

Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Digital dan Sustainability, Dahlan Dahi, mengatakan tantangan Dewan Pers tidak lagi sebatas menjaga etika jurnalistik, tetapi juga memastikan perusahaan pers tetap mampu bertahan di tengah perubahan lanskap digital.

“Sekitar 80 persen pasar iklan digital dikuasai Google, Meta, dan TikTok. Sisanya diperebutkan lebih dari 50 ribu perusahaan pers. Kondisi ini jelas tidak berkelanjutan bagi industri pers," kata Dahlan.

Struktur pasar ini berpotensi menciptakan kecenderungan monopoli sekaligus praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Karena itu, Dewan Pers memandang isu keberlanjutan media tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hak cipta, tetapi juga membutuhkan pendekatan hukum persaingan usaha.

Menurut Dahlan, Undang-Undang Pers memberikan mandat kepada Dewan Pers untuk memfasilitasi pengembangan kehidupan pers. Dalam konteks saat ini, mandat tersebut mencakup upaya menjaga keberlanjutan ekosistem media nasional yang menghadapi tekanan besar dari dominasi platform digital.

Salah satu langkah yang sedang ditempuh Dewan Pers adalah mendorong pengakuan karya jurnalistik sebagai objek hak cipta melalui kerja sama dengan Kementerian Hukum. Selama ini, mekanisme yang memperbolehkan berita dikutip dengan mencantumkan sumber dinilai tidak lagi memadai di era distribusi konten digital dan kecerdasan buatan.

Dia mengatakan, karya jurnalistik kini menjadi bahan baku yang dimanfaatkan platform digital dan sistem kecerdasan buatan untuk melatih model maupun menyajikan informasi kepada pengguna tanpa memberikan nilai ekonomi yang sepadan kepada perusahaan pers.

Fenomena tersebut, lanjut dia, diperparah dengan munculnya generative AI yang berpotensi menghadirkan informasi tanpa mengarahkan pengguna kembali ke situs media. Akibatnya, media kehilangan lalu lintas pembaca sekaligus sumber pendapatan yang selama ini menjadi penopang bisnis. "Publisher berada pada posisi yang tidak memiliki daya tawar terhadap platform. Sistem ini tidak lagi seimbang," ujar Dahlan.

Usulan Dewan Pers ke KPPU

Dalam pertemuan tersebut, Dewan Pers mengusulkan pembentukan kelompok kerja bersama KPPU untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha di sektor digital.

Dewan Pers juga mengusulkan penyelenggaraan advokasi bersama kepada komunitas pers mengenai hukum persaingan usaha serta pertukaran pengetahuan dengan otoritas persaingan usaha Afrika Selatan yang telah lebih dahulu melakukan kajian terhadap dominasi platform digital.

Ketua KPPU Gopprera Panggabean menyatakan tantangan ekonomi digital tidak lagi dapat dijawab sepenuhnya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurut dia, KPPU bersama DPR sedang membahas revisi undang-undang tersebut agar mampu mengakomodasi karakteristik ekonomi digital. Salah satu perubahan yang diusulkan adalah mekanisme pengawasan merger dari post-merger menjadi pre-merger.

Dengan mekanisme tersebut, pengawasan terhadap akuisisi dapat dilakukan sebelum transaksi berlangsung sehingga potensi penguasaan pasar dapat dicegah sejak awal. Selain itu, ukuran penguasaan pasar juga akan diperluas. Tidak lagi hanya berdasarkan nilai jual dan pembelian sebagaimana diatur dalam undang-undang saat ini, tetapi juga mempertimbangkan penguasaan data, network effect, jumlah pengguna aktif, dan indikator lain yang menjadi ciri ekonomi digital.

“Kalau regulasinya tidak diperbarui, KPPU akan semakin sulit melakukan pengawasan terhadap sektor digital karena tantangan ekonomi digital sudah jauh berbeda dengan kondisi saat undang-undang itu disusun pada 1999," kata Gopprera.

KPPU akan mempelajari lebih lanjut berbagai praktik yang disampaikan Dewan Pers, termasuk kemungkinan membentuk task force bersama untuk memetakan persoalan, mengumpulkan data, membandingkan praktik di berbagai negara, dan menilai apakah terdapat unsur pelanggaran persaingan usaha atau justru membutuhkan pembentukan regulasi baru.

Bagi Dewan Pers, pembaruan regulasi menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan industri media nasional. Sebab tanpa ekosistem bisnis yang sehat, kemerdekaan pers tidak hanya terancam oleh persoalan etik, tetapi juga oleh melemahnya kemampuan perusahaan pers mempertahankan ruang redaksi dan menghasilkan jurnalisme berkualitas. (***)

SPS Riau Dorong Anggota Berpartisipasi dalam SPS Awards 2026

Tue, 07 Jul 2026 13:54:06 +0700

PEKANBARU (ANews) – Pengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS) Cabang Riau mengajak seluruh perusahaan pers anggotanya berpartisipasi dalam SPS Awards 2026, ajang penghargaan tahunan yang diselenggarakan SPS untuk mengapresiasi karya jurnalistik dan inovasi perusahaan pers di Indonesia.

Ketua SPS Riau, Saidul Tombang, mengatakan SPS Awards merupakan kesempatan bagi media untuk mengukur kualitas karya sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat nasional.

"Keikutsertaan dalam SPS Awards bukan hanya mengejar penghargaan, tetapi juga menjadi ruang evaluasi agar perusahaan pers terus meningkatkan kualitas jurnalistik, kreativitas, dan profesionalisme," kata Saidul sebagaimana diutarakan dalam siaran pers di Pekanbaru, Selasa (7/7/2026).

Ia berharap semakin banyak media dari Riau yang mengirimkan karya terbaiknya pada berbagai kategori yang diperlombakan sehingga mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.

Sekretaris SPS Riau, Fitra Dayun, menilai ajang tersebut dapat menjadi tolok ukur perkembangan perusahaan pers di Indonesia.

Menurut dia, melalui kompetisi itu setiap perusahaan pers dapat membandingkan kualitas produknya dengan media lain sekaligus memperoleh masukan untuk pengembangan redaksi dan inovasi konten.

Mantan Ketua SPS Riau yang juga Direktur Harian Info Riau, Khairul Amri, mengatakan medianya akan mengikuti SPS Awards 2026. Saat ini redaksi sedang menyeleksi karya yang akan didaftarkan.

“Insyaallah kami akan mengikuti SPS Awards 2026. Tim redaksi sedang melakukan kurasi karya terbaik, melengkapi administrasi, dan menyesuaikan seluruh persyaratan yang ditetapkan panitia," ujarnya.

Sementara itu, Bendahara SPS Riau, Maskur, yang juga mewakili Harian Metro Riau, menyatakan perusahaannya juga akan menjadi peserta.

Menurut Maskur, SPS Awards memiliki nilai lebih karena selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga mempertemukan pengelola perusahaan pers dari berbagai daerah.

“Kegiatan ini penting karena menjadi ajang silaturahmi dengan rekan-rekan perusahaan pers dari seluruh Indonesia. Kami bisa saling bertukar pengalaman dan memperluas jaringan untuk mendorong kemajuan industri pers," katanya.

Pada penyelenggaraan tahun ini, SPS Awards menghadirkan dua agenda utama, yakni The 17th Indonesia Print Media Awards (IPMA) dan The 13th Indonesia Young Readers Awards (IYRA). IPMA melombakan kategori sampul muka surat kabar, majalah, tabloid, editorial, foto jurnalistik, laporan investigasi, infografis, dan rubrik keberlanjutan. Sementara IYRA memberikan penghargaan kepada rubrik anak muda pada media cetak maupun media online.

Pendaftaran SPS Awards 2026 dibuka sejak 15 Juni hingga 15 Agustus 2026. Setiap perusahaan pers dapat mengirimkan lebih dari satu entri sesuai kategori yang diperlombakan dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan panitia. (***)

Plt Bupati Kuansing Mukhlisin Tunjuk Muradi Pelaksana Harian Sekda

Sun, 05 Jul 2026 13:46:57 +0700

PEKANBARU, (ANews) - Wakil Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, Mukhlisin, kini sudah resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing menyusul diserahkannya Surat Keputusan (SK) oleh Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Kantor Gubernur di Pekanbaru, Kamis (2/7/2026).

Sejalan dengan itu, guna mengisi kekosongan posisi Sekretaris Daerah (Sekda) setempat, Plt Bupati Kuansing Mukhlisin secara resmi kini juga sudah menunjuk Muradi sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kuansing.

Sementara itu penunjukkan Mukhlisin sebagai Plt Bupati Kuansing itu sendiri berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendari) nomor 100.2.7/5000/SJ. Penunjukan Plt bupati dimaksudkan dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kuansing.

Usai menerima amanah itu, Mukhlisin menegaskan roda pemerintahan di Kuansing tetap berjalan normal.

“Alhamdulillah, pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan seluruh agenda yang telah direncanakan, termasuk pelaksanaan MTQ yang sudah sukses berlangsung,” ujarnya.

Di sisi lain, Mukhlisin mengaku prihatin atas proses hukum yang sedang dijalani Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, dan Sekretaris Daerah Kuansing. Ia berharap keduanya diberikan ketabahan dalam menghadapi permasalahan tersebut.

"Kami ikut prihatin atas kejadian ini. Semoga pak bupati dan sekda diberikan kekuatan dalam menjalani seluruh proses hukum yang sedang berlangsung," umgkapnya.

Muradi Plh Sekda Kuansing

Sementara itu untuk mengisi kekosongan sekda menyusul ditahannya Sekda Kuansing Zulkarnain, Plt Bupati Kuansing Mukhlisin telah menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Muradi sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah, Jumat (3/7/2026).

Hal tersebut merujuk pada Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.7.5000SJ dan Surat Gubernur Riau Nomor : 2146/100.1/PEM-OTDA/2026 tentang Pelaksana Tugas Bupati Kuantan Singingi.

Menurut Mukhlisin, penunjukan Muradi sebagai Pelaksana Harian Sekda Kuansing itu terhitung mulai Jumat, 3 Juli 2026.

“Sudah kami tunjuk Kepala BKPP Kuansing, bapak Muradi sebagai Plh Sekda. Kami mohon untuk dapat melaksanakan perintah dengan penuh rasa tanggung jawab,” katanya.

Dikatakan Mukhlisin, penunjukan ini sebagai bentuk agar roda pemerintahan berjalan normal dan pelayanan masyarakat dapat terus diberikan.

“Sesuai dengan arahan Plt Gubernur Riau, kondusivitas tetap harus terjaga dan roda pemerintahan Kabupaten Kuansing harus berjalan normal. Jadi, kami segera mengisi kekosongan jabatan tersebut,” katanya.

Terkait beberapa ruangan di Kantor Bupati Kuansing yang ditutup sebagai bagian dari proses penyelidikan KPK, Mukhlisin menyebutkan kondisi sekarang tidak akan mengganggu aktivitas dalam melayani masyarakat.

“Sudah kita siapkan di ruangan yang masih bisa dipakai. Walaupun ruangan pengganti tidak seluas ruangan biasa, tidak menghalangi itu. Pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan,” tutupnya. (ZET)

Lembaga Adat Melayu Riau Prihatin, Budayawan Melayu Dikriminalisasi

Sat, 04 Jul 2026 09:12:35 +0700

PEKANBARU (ANews) - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) prihatin atas dugaan pengkriminalisasian budayawan Rida K. Liamsi oleh manajemen baru Riau Pos. Ini dinilai makin ironis mengingat Rida telah membesarkan Riau Pos sekaligus membangun budaya Melayu dan jurnalistik di kawasan ini khususnya di wilayah Provinsi Riau dan Kepri.

Pernyataan itu diutarakan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau (Ketum MKA LAMR) Provinsi Riau Datuk Seri H. Marjohan Yusuf yang didampingi Ketum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil di Pekanbaru, Jumat (2/7/2026).

Mereka menanggapi aduan sejumlah mantan karyawan Riau Pos yang dipimpin mantan Pimred Riau Pos Kazaini KS.

Belasan pimpinan dan karyawan Riau Pos itu, selain menyampaikan persoalan Rida, juga mengadukan nasib karyawan. Sebab masih banyak di antara mereka belum menerima hak sebagaimana mustinya.

“Dugaan kriminalisasi Rida, berarti meremehkan Riau dan Kepri khususnya. LAMR tidak akan tinggal diam, tetapi tetap meminta masyarakat untuk tidak melakukan tindakan anarkis atau sejenisnya, karena kita menghormati hukum, " kata Datuk Seri Taufik.

Berjasa besar

Datuk Seri Marjohan mengatakan, jasa Rida K. Liamsi sangat besar bagi Riau, umumnya Melayu. Dalam kiprahnya, Rida bisa mematahkan mitos bahwa Riau tidak bisa memiliki koran harian, cetak jarak jauh dan memfasilitasi aktivitas budaya seperti Anugerah Budaya Sagang sampai puluhan tahun.

Dia juga menulis belasan buku, sebagian besar sejarah Melayu, yang menjadi fondasi bagi pelestarian budaya Melayu.

Baik Datuk Seri Marjohan dan Datuk Taufik mengatakan, ujung tombak aktivitas Rid itu adalah Riau Pos yang dibinanya dari nol. "Sebagai wartawan Kompas waktu Rida membangun Riau Pos, saya saksi hidup bagaimana bertungkus lumus dia berbuat untuk RP, tanpa suplai memadai dari Jawa Pos sebagai induknya,” kata Datuk Seri Taufik.

Sementara itu pada kesempatan yang sama Kazaini mengatakan, persoalan timbul setelah manajemen Riau Pos berubah karena komposisi saham tahun 2017. Rida memperjuangkan hak-hak karyawan dan pengelola sebelumnya yang harus diselesaikan oleh manajemen baru, termasuk beberapa kebijakan yang tidak sesuai alur patutnya.

“Tapi justeru beliau dilaporkan penggelapan uang, itu pun bukan di Polda Riau tetapi di Mabes Polri. Padahal pengelolaan Riau Pos yang dikelola Rida, sudah di audit secara ketat, " kata Kazaini.

Datuk Seri Marjohan dan Datuk Seri Taufik mengataka akan mengkomunikasikan hal ini dengan berbagai pihak, termasuk dengan Riau Pos. (***)

Terkait Penetapan Tersangka Bupati Kuansing, Rizki Poliang: Bukan Akhir Proses Hukum dan Junjung Tinggi Azas Praduga Tidak Bersalah

Fri, 03 Jul 2026 13:41:44 +0700

PEKANBARU (ANews) - Advokat Rizki Poliang SH menyatakan, selaku tim kuasa hukum Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, Suhardiman Amby, Ia dan kliennya sangat menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan status tersangka.

“Jadi, kami sangat menghormati proses hukum yang sedang dijalankan KPK terkait penetapan tersangka terhadap klien kami, Bapak Suhardiman Amby,” kata Rizki Poliang ketika dihubungi Wartawan AmanahNews via WhatsApp, Jumat (3/7/2026).

Namun demikian, tambah Rizki, penetapan tersangka bukanlah akhir dari proses hukum dan juga bukan bentuk pembuktian final atas adanya tindak pidana.

“Dalam sistem hukum kita berlaku asas praduga tak bersalah, sehingga setiap orang wajib dipandang tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tegasnya.

Seperti ramai diberitakan, Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, kini sudah ditetapkan tersangka oleh KPK terkait sangkaan suap jabatan penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Zulkarnain.

Dia bersama Zulkarnain dan salah seorang pihak swasta Ardilessselaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC) ditetapkan tersangka oleh KPK dan ketiganya saat ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) cabang Gedung Merah Putih untuk 20 hari ke depan.

Menurut Rizki Poliang, pihaknya selaku tim kuasa hukum masih mempelajari secara menyeluruh konstruksi perkara, alat bukti, serta dasar yuridis yang digunakan penyidik dalam menetapkan status tersangka terhadap klien kami.

Klien kami, kata dia, sejak awal juga bersikap kooperatif, menghormati proses hukum, dan akan mengikuti seluruh tahapan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dia menegaskan, pada waktunya nanti, kami akan menyampaikan sikap hukum secara lebih lengkap setelah mempelajari seluruh dokumen dan fakta perkara secara utuh.

“Kami meyakini proses penegakan hukum harus berjalan secara objektif, terukur, dan tidak boleh tunduk pada tekanan opini publik,” ucap Rizki Poliang. (ZET)

Langsung Ditahan, KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Kuantan Singingi Tersangka Suap Jabatan

Wed, 01 Jul 2026 20:42:23 +0700

JAKARTA, (ANews) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Riau, “SA”sebagai tersangka kasus dugaan suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, pada Rabu (1/7/2026).

Selain SA, KPK juga menetapkan status tersangka terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Kuansing “ZKN” dan “ARD” selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC).

Ketiganya terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kabupaten Kuansing, sejak Senin (29/6/2026).

“KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka yaitu, SA selaku Bupati Kuansing; ZKN selaku Sekda; dan ARD selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC),” kata Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein kepada para wartawan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu petang (1/7/2026).

Taufik mengatakan, kasus ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing.

Dia mengatakan kronologisnya, bermula pada April 2025 dimana saat itu Pemkab Kuansing membuka lelang jabatan untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda).

Dalam proses pengisian jabatan Sekda Kuansing itu, ungkap Taufik, SA meminta 1 unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S kepada anak buahnya yang menjadi calon sekretaris daerah (Sekda).

Tercatat ada dua calon Sekda dalam lelang jabatan pada April 2025 tersebut yaitu, Fahdiansyah selaku Asisten I Pemkab Kuansing yang juga menjabat sebagai Plt.Sekda saat itu, dan Zulkarnaen yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) pada saat itu.

“SA (Suhardiman) selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030 ‘meminta syarat’ mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S kepada para pihak atau calon yang mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kuansing,” jelas Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein.

Taufik mengatakan, dalam perjalanannya, hanya Zulkarnaen yang menyanggupi permintaan tersebut sehingga ia terpilih menjadi Sekda Kuansing Periode 2025.

Langsung ditahan KPK

Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif sejak SA, ZKN dan ARD menyerahkan diri ke KPK pada Selasa (30/6) malam, dan status ketiganya tersangka maka KPK pun kini menahan mereka.

Ketika dihadapkan kepada para wartawan sebelum ditahan, Bupati Kuansing tersebut tampak mengenakan rompi tahanan KPK bersama Sekda Kuansing dan satu pihak swasta.

“Makasih mohon dukungannya doa ya, kita asas praduga tak bersalah ya sama-sama kita berdoa ya,” kata Suhardiman kepada para wartawan yang mengerubunginya di kantor KPK.

Ketiganya kemudian tampak dibawa tim KPK ke mobil tahanan untuk ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) cabang Gedung Merah Putih. (ZET)

“Menghilang” Sehari Pasca OTT KPK, Bupati dan Sekda Kuansing Kini Sudah di “Gedung Merah Putih” Jalani Pemeriksaan Intensif

Wed, 01 Jul 2026 09:29:37 +0700

JAKARTA (ANews) - Keberadaan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Provinsi Riau, Suhardiman Amby dan Sekda Pemkab Kuansing Zulkarnain yang sempat diberitakan simpang siur dan menghilang, sejak Senin (29/6/2026), kini sudah terjawab.

Kedua pejabat Kabupaten Kuansing tersebut pada saat ini dilaporkan sudah berada di Gedung “Merah Putih” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Suhardiman Amby dan Zulkarnain disebut datang secara sukarela dan menyerahkan diri ke KPK pada Selasa malam (30/6/2026).

Hal itu dibenarkan juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada pers di Jakarta.

“Benar, Bupati dan Sekda Kuansing menyerahkan diri," kata Budi melalui pesan WhatsApp, seperti dilansir dari laman Kompas.com, Rabu pagi (1/7/2026).

Budi menyebut, dalam prosesnya Bupati dan Sekda Kuansing dibawa dari Bandara Soekarno Hatta ke gedung KPK dan tiba pada pukul 21.17 WIB.

Kedua pejabat di "Kota Jalur" itu disebutkan langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Bupati dan Sekda Kuansing, diperiksa KPK terkait dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing.

“Benar (jual beli jabatan)," akui Budi. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuansing, Riau, Senin (29/6/2026).

Hasil dari operasi senyap itu, KPK menciduk 10 orang terduga pelaku suap jual beli jabatan. Jubir KPK, Budi Prasetyo menyebut, sepuluh orang tersebut diamankan di wilayah Kuansing dan Jakarta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun AmanahNews dari berbagai platform pemberitaan dan media sosial Rabu pagi ini, disebutkan bahwa kedua pejabat Pemkab Kuansing itu tidak tampak memasuki gedung KPK melalui pintu utama.

Sebab, Suhardiman dan Zulkarnain dilaporkan masuk melalui pintu belakang, sehingga luput dari pantauan awak media yang sejak sore menunggu perkembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kabupaten Kuansing tersebut.

“Per malam ini, Bupati dan Sekda Kuansing menyerahkan diri. Tiba di gedung Merah Putih sekitar pukul 21.17 WIB,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Budi mengatakan, keduanya langsung menjalani pemeriksaan. “Saat ini, keduanya langsung menjalani pemeriksaan intensif di KPK,” tambah Budi.

Terlihat di bandara

Sumber eksklusif awak media menyebutkan, sebelumnya melihat Suhardiman baru saja tiba di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa malam. Bupati Kuansing ini tampak mengenakan kemeja denim berwarna biru dipadukan dengan rompi hitam, topi hitam, masker, celana jeans dan sandal.

Di samping Suhardiman terlihat seorang pria bermasker yang diduga Sekdakab Kuansing, Zulkarnaen. Keduanya juga tampak didampingi salah seorang kawan dekatnya serta seorang pengacara asal Kuansing.

Saat itu, Suhardiman dan rombongan tidak terlihat berada dalam pengawalan petugas KPK maupun aparat kepolisian. Mereka berjalan layaknya penumpang biasa tanpa pengamanan khusus.

Sebelumnya, KPK mengungkap telah menangkap 10 orang dalam OTT tersebut. Dari jumlah itu, sembilan orang diamankan di Kuansing dan satu orang di Jakarta.

Lima orang kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif, terdiri dari tiga pihak swasta, satu aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kuansing, dan satu anggota keluarga penyelenggara negara.

Berdasarkan catatan Redaksi AmanahNews, sebelum menjadi Bupati Kuansing Suhardiman tercatat pernah sebagai Wakil Bupati Kuansing priode tahun 2021 - 2026. Namun pada priode pertama jabatannya sebagai Wakil Bupati, di tengah jalan Suhardiman justru naik jadi bupati menggantikan Bupati Kuansing Andi Putra yang dicokok KPK karena kasus suap perizinan kebun kelapa sawit. (kps/ZET)

KPK “Geruduk” Kuantan Singingi 10 Orang Dilaporkan Terkena OTT

Tue, 30 Jun 2026 22:02:47 +0700

PEKANBARU (ANews) - Lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali “menggeruduk” Provinsi Riau. Kali ini yang jadi sasaran adalah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dimana KPK dilaporkan “mencokok” 10 orang dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT), Senin (29/6/2026).

Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Selasa (30/6/2026), Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan, dari 10 orang yang di OTT KPK sebanyak sembilan orang ditangkap di bumi ‘pacu jalur’ itu sedangkan satu orang lagi dicokok di Jakarta.

“Dalam peristiwa tangkap tangan tersebut tim penyelidik telah mengamankan sebanyak sepuluh orang. Sembilan orang di antaranya diamankan di wilayah Kuantan Singingi, sedangkan satu orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta,” kata Budi dalam jumpa pers di kantor KPK di Jakarta, sebagaimana dilansir dari laman CNN Indonesia, Selasa (30/6/2026).

Budi mengatakan, dari 10 orang itu lima orang di antaranya kini dalam proses pemeriksaan secara intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, satu orang aparatur sipil negara (ASN) di Kuantan Singingi dan satu orang lainnya adalah keluarga dari ASN setempat.

Menurut Budi, penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa barang elektronik yang merupakan bukti transaksi keuangan. Selain itu, tim penyidik juga telah menyita satu unit kendaraan roda empat yang diduga dimanfaatkan menjadi media suap para pelaku.

Sejauh ini KPK belum membeberkan secara rinci terkait kasus apa OTT di Kuantan Singingi tersebut.

Namun Budi sekilas menyebutkan, operasi tangkap tangan itu terkait dengan kasus suap jual beli jabatan di Kabupaten Kuantan Singingi.

“Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan, KPK mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Kuantan Singingi agar kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK karena keterangan dari bupati dan juga sekda sangat dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan di KPK saat ini,” tegas Budi Prasetyo.

Simpang siur

Informasi terkait dengan adanya OTT KPK di Kuantan Singingi sejak Senin siang (29/6/2026) sebetulnya sudah menyebar di kalangan para wartawan daerah ini termasuk di berbagai platform media sosial.

Hanya saja informasi itu masih tidak jelas bahkan sempat simpang siur dengan beragam versi. Ada yang menyebut Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby diperiksa tim penyidik KPK di Mapolres Kuansing. Sementara ada pula yang mengatakan Wakil Bupati Kuansing bersama sekda diperiksa KPK di rumah dinas sekda setempat.

Namun semua informasi itu tidak ada satu pun yang terkonfirmasi. Selain bukti bahwa KPK memang sedang melakukan operasi di Kuantan Singingi di mana tim lembaga anti rasuah itu sudah menyegel pintu masuk ruang kerja Bupati Suhardiman, ruang kerja Wabup dan Sekda Kuansing termasuk ruang rapat juga sudah disegel KPK sejak Senin.

Wartawan Amanah News yang coba menghubungi beberapa pejabat Pemkab Kuansing via telepon termasuk nomor telepon Bupati Suhardiman Amby sampai Selasa (30/6) malam tidak satu pun yang bisa dihubungi, semua telepon mereka bernada non aktif. (ZET)

Dari Workshop SMSI Riau: AI Bukan Sekadar Tren Teknologi Tapi Membantu Pekerjaan Media

Thu, 18 Jun 2026 13:43:40 +0700

BATAM (ANews) - Menghindari Artificial Intelligence atau AI di dunia jurnalistik saat ini rasanya seperti menghindari mesin tik di awal abad ke-20 atau internet di era 2000-an. AI bukan lagi sekadar tren teknologi, melainkan realitas baru yang mendefinisikan ulang cara kerja ruang redaksi (newsroom).

Hal ini terungkap dalam Forum Group Discussion (FGD) dan Workshop bertajuk Artificial Intelligence yang digelar Serikat Media Siber (SMSI) Riau yang berlangsung 17-19 Juni 2026 di Batam, Kepulauan Riau.

FGD dan Workshop yang diikuti 31 pengurus dan anggota SMSI Riau ini menghadirkan menghadirkan tiga narasumber yang memiliki kompetensi di bidang transformasi digital, media siber dan kecerdasan buatan. Mereka adalah Waletum SMSI Pusat dan juga CO Founder & CEO Props Ilona Juwita, Praktisi Media Digital Zabur Anjasfianto, serta sharing session terkait jurnalisme AI bersama Syam Irfandi.

Ketua SMSI Riau Luna Agustin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan anggota SMSI Riau yang mengikuti kegiatan ini dan diharapkan bisa memberi manfaat ditengah terus berkembang nya kemajuan teknologi informasi saat ini.

“Kita harus menjadikan kegiatan selama tiga hari ini sebagai bagian untuk terus memperbaiki dan mendalami berbagai kemajuan teknologi yang terus berkembang," kata Luna saat membuka acara.

Luna juga menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut memberikan kontribusi dalam kesuksesan, terutama Pemerintah Provinsi Riau dan juga pihak lainnya.

“Terimakasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah ikut mensukseskan kegiatan ini, semoga jalinan kerjasama yang terjadi bisa terus terjaga dengan baik," imbuhnya.

Bukan untuk Dihindari

Sementara dalam materinya Praktisi Media Digital Zabur Anjasfianto, dalam sesi pertama FGD dan Workshop yang dipandu Fitriady Syam menjelaskan bahwa seiring dengan terus banyak dan berkembangnya berbagai aplikasi berbasis AI yang bisa dimanfaatkan siapa saja untuk membuat karya, maka bagi kalangan jurnalis, mau tidak mau hal itu harus juga di ikuti.

“Tidak harus kita hindari, AI membantu pekerjaan media, bukan menggantikan pekerjaan media," ujarnya.

Ditengah kemajuan teknologi ini media Siber tidak hanya bisa mengandalkan kualitas pemberitaan semata, memanfaatkan media sosial dari berbagai platform harus dilakukan, karena audien saat ini lebih banyak terfokus kepada media sosial.

“Media sosial adalah kanal terbesar yang pernah dimiliki industri media. Media yang bertahan bukan yang paling besar, melainkan yang paling cepat beradaptasi terhadap perubahan perilaku audiens,"sebutnya.

Pada sesi kedua dalam sharingcsession terkait jurnalisme AI bersama Syam Irfandi, dia menekankan bahwa pemanfaatan AI dalam pekerjaan jurnalistik, memang sangat memberi kemudahan dan kecepatan, hanya saja apa yang dibuat AI tidak bisa dijadikan karya jurnalistik atau langsung di upload ke media siber.

“Harus ada koreksi juga yang dilakukan sebelum mengupload berita satu karya yang dibuat melalui AI. Dan yang perlu juga diingat, AI tidak bisa mendapatkan informasi langsung dari narasumber, dan itulah yang menjadi kelebihan kita sebagai seorang jurnalis, kita bisa melakukan wawancara langsung dengan narasumber, AI tidak," pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua Umum SMSI Pusat dan juga CO Founder & CEO Props Ilona Juwita dalam pemaparannya menyampaikan bahwa dengan "kekuatan" besar yang dimiliki SMSI seharusnya bisa menjadikan organisasi ini kuat dalam menghadapi arus perubahan audiens yang lebih cenderung ke media sosial sebagai alat mencari informasi.

“Jika saja SMSI mampu membuat jaringan dengan memanfaatkan medsos ini, akan menjadi kekuatan yang bisa meningkatkan penghasilan," ujarnya.

Karena diakuinya memanfaatkan keunggulan tulisan yang dimuat di website, saat ini itu saja tidak cukup, karya yang dibuat harus disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial.

“Mau tidak mau, kita di media siber ini harus melakukan terobosan dengan aktif di seluruh platform media sosial, dan jika kita mampu membangun jaringan yang baik dengan seluruh anggota , maka kita akan menjadi kuat dan akan mampu terus bertahan," tegasnya.

Karena itu, dia berharap kegiatan ini bisa menjadi langkah awal bagi SMSI untuk bisa memberi motivasi kepada anggotanya untuk bisa terus berkarya, dengan tentunya memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi AI untuk peningkatan kesejahteraan bersama.

“Mulai dari SMSI Riau, untuk bisa melakukan penguatan jaringan dengan membangun medsos masing-masing media siber. Sekali lagi, medsos yang ada harus dimanfaatkan dan dijadikan bagian untuk menghasilkan cuan," ujarnya. (***)

Nawakara Perkuat Kapabilitas Rescue dan Jejaring Global melalui Partisipasi dalam 2nd Mission of Light Challenge di China

Wed, 17 Jun 2026 17:31:30 +0700

HUNAN, CHINA( ANews) - PT Nawakara Perkasa Nusantara (Nawakara) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia serta memperluas jejaring internasional di bidang keselamatan, tanggap darurat, dan penyelamatan (rescue).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi delegasi Nawakara yang terdiri dari Dino Bimadwinanda Hindarto, President Director & CEO, M. Nuruli Khaliq, Consultation & Training Division Head, dan Panji Baskoro, Security Response Department Head sebagai observer dalam kegiatan 2nd Mission of Light Challenge yang diselenggarakan oleh Blue Sky Rescue (BSR) di Kota Changde, Provinsi Hunan, China, pada 23–24 Mei 2026.

Ajang internasional tersebut mempertemukan berbagai organisasi penyelamatan, relawan kemanusiaan, dan praktisi tanggap darurat dari berbagai negara untuk berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi, serta meningkatkan kompetensi dalam bidang pencarian dan penyelamatan. Pada pelaksanaan tahun ini, selain Indonesia yang diwakili oleh Nawakara, negara lain yang turut hadir sebagai observer antara lain Pakistan, Mauritius, Malaysia, dan Portugal.

Selama kegiatan berlangsung, delegasi Nawakara mengikuti berbagai rangkaian agenda, mulai dari kompetisi dan simulasi rescue, forum diskusi profesional, pertukaran pengetahuan mengenai penanganan bencana, hingga kunjungan ke fasilitas dan pusat operasional Blue Sky Rescue.

Blue Sky Rescue sendiri merupakan salah satu organisasi rescue nirlaba terbesar di China dengan lebih dari 250.000 relawan yang tersebar di berbagai wilayah. Organisasi ini dikenal aktif dalam operasi pencarian dan penyelamatan, bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, serta pengembangan standar profesional di bidang rescue. Selain memiliki jaringan yang kuat di China, Blue Sky Rescue juga memiliki perwakilan dan mitra di berbagai negara.

Partisipasi dalam kegiatan ini memberikan kesempatan bagi Nawakara untuk mempelajari berbagai praktik terbaik dan standar internasional dalam operasi penyelamatan, pengelolaan relawan, serta kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat dan kebencanaan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah strategis untuk membangun hubungan dengan berbagai organisasi rescue dan kemanusiaan dari berbagai negara yang memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kapasitas respons terhadap bencana dan keadaan darurat.

Zhang Yong, Founder & Commander of Blue Sky Rescue, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran delegasi dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurutnya, kolaborasi internasional menjadi elemen penting dalam memperkuat kemampuan organisasi rescue dalam menghadapi berbagai tantangan kemanusiaan di masa depan.

"Kami percaya bahwa tantangan kemanusiaan dan kebencanaan saat ini membutuhkan kolaborasi lintas negara yang semakin erat. Kehadiran para profesional dari berbagai organisasi, termasuk Nawakara dari Indonesia, menjadi kesempatan berharga untuk berbagi pengalaman, memperkuat persahabatan, serta membangun standar dan kemampuan rescue yang lebih baik bagi komunitas global," ujar Zhang Yong.

Sementara itu, Dino Bimadwinanda Hindarto, President Director & CEO Nawakara, menegaskan bahwa keikutsertaan Nawakara dalam forum internasional ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari komunitas rescue dunia.

"Keikutsertaan Nawakara dalam 2nd Mission of Light Challenge merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk memperluas wawasan, memperkuat jejaring internasional, serta mempelajari berbagai standar dan praktik terbaik di bidang rescue dan emergency response. Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan ini akan menjadi bekal penting bagi Nawakara dalam meningkatkan kompetensi personel dan menghadirkan layanan yang semakin profesional serta berstandar internasional," ujar Dino Bimadwinanda Hindarto.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Nawakara tidak hanya memperoleh wawasan dan pengalaman baru, tetapi juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan Blue Sky Rescue maupun organisasi penyelamatan lainnya di tingkat global. Ke depan, hasil dari kunjungan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kompetensi personel, penguatan kesiapsiagaan operasional, serta peningkatan kualitas layanan yang diberikan Nawakara kepada para klien dan masyarakat.

Partisipasi aktif dalam forum internasional tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Nawakara untuk terus berkembang sebagai perusahaan penyedia solusi keamanan dan keselamatan yang profesional, adaptif, serta mampu mengadopsi standar dan praktik terbaik di tingkat global. (Rls)

SMSI Riau Gelar Workshop Peluang Bisnis Era “New Media” di Batam

Wed, 17 Jun 2026 07:36:05 +0700

PEKANBARU (ANews) - Dunia media digital kini memasuki era baru, yakni era New Media atau media baru. Transformasi masif dari media online konvensional menuju era New Media ini menciptakan lanskap ekonomi baru di dunia media digital.

Sebagai organisasi perusahaan pers yang beranggotakan 100 orang lebih pemilik media online, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Riau ingin beradaptasi dengan model bisnis media baru ini.

Untuk itu SMSI Riau menggelar Workshop dengan mengundang pakar industi digital media dari Jakarta, dan juga praktisi media digital lokal yang sudah mendapatkan income dari podcast.

“Bagaimana posisi kita media online yg masih konvensional ini, yg masih mengandalkan pendapatan dari iklan banner, advetorial dan galeri ini ditengah transformasi yang begitu masih ini, nanti akan kita bahas bersama para pakar yang sudah berpengalaman di bidangnya," ujar Ketua SMSI Riau, Luna Agustin, Rabu (17/6/26).

Dari Workshop ini pengurus SMSI Riau nantinya akan mendapatkan pengayaan ilmu untuk mendapatkan peluang-peluang income bagi perusahaan, di era New Media ini.

Workshop ini sebut Luna merupakan salah satu program kerja SMSI Riau dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia media agar mampu beradaptasi dengan cepat di tengah disrupsi teknologi digital.

Ditambah lagi kehadiran AI telah mengubah banyak aspek dalam dunia jurnalistik. Karena itu, media harus mampu menempatkan diri, bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pihak yang memahami dan bisa mengelolanya secara profesional dan memenuhi kode etik jurnalistik.

Sementara itu, Ketua Panitia Workshop dan FGD, Dara Fitria, menyebutkan kegiatan ini akan menghadirkan tiga narasumber yang memiliki kompetensi di bidang transformasi digital, media siber dan kecerdasan buatan. Mereka adalah Waketum SMSI Pusat dan juga CO Founder & CEO Props Ilona Juwita, Praktisi Media Digital Zabur Anjasfianto, serta sharingcsession terkait jurnalisme AI bersama Syam Irfandi.

Ketiga narasumber tersebut akan membahas berbagai peluang dan tantangan media siber di era AI, mulai dari transformasi ruang redaksi, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam proses produksi berita, hingga strategi menjadikan media baru sebagai peluang bisnis yang berkelanjutan tanpa mengorbankan etika jurnalistik.

Kehadiran Syam Irfandi diharapkan dapat memberikan perspektif praktis mengenai pemanfaatan AI bagi perusahaan media, sekaligus membantu peserta memahami perkembangan teknologi terbaru yang kini mulai mengubah cara kerja industri pers di berbagai belahan dunia.

Workshop ini, SMSI Riau berharap lahir insan media yang semakin adaptif, inovatif, namun tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalisme yang profesional dan bertanggung jawab di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan. (***)

PWI Riau Taja Lagi Anugerah Jurnalistik Ali Kelana 2026 dengan Tema Energi Berkelanjutan

Tue, 16 Jun 2026 11:24:18 +0700

PEKANBARU (ANews) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau kini mematangkan pelaksanaan Anugerah Jurnalistik Ali Kelana 2026. Ajang penghargaan tahunan ini akan mempertandingkan dua kategori, yakni karya tulis jurnalistik dan karya foto jurnalistik.

Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar didampingi Koordinator Lomba Karya Tulis Jurnalistik (LKTJ) Hary B Koriun, Sabtu (13/6/2026), mengungkapkan tema besar yang diusung adalah “Pembangunan Energi Berkelanjutan”.

Tema tersebut mencakup berbagai isu, mulai dari inovasi teknologi energi, implementasi kebijakan, dampak lingkungan, hingga transisi ekonomi. Selain itu, peserta juga dapat mengangkat transisi energi ramah lingkungan yang selaras dengan budaya dan kearifan lokal masyarakat.

“LKTJ Ali Kelana ini adalah satu upaya dan ikhtiar kami untuk terus mendorong wartawan anggota PWI Riau agar terus melahirkan karya jurnalistik yang bermutu di tengah distrubsi media dan ancaman kecerdasan buatan," kata Raja Isyam.

Panitia menetapkan karya yang dilombakan harus sudah pernah dipublikasikan di media cetak maupun daring dalam periode Agustus 2025 hingga 15 Juli 2026. Pengumuman pemenang dijadwalkan pada 31 Juli 2026.

Untuk kategori karya tulis, panitia menyiapkan hadiah utama Rp7,5 juta dan lima nominator masing-masing Rp500 ribu. Sementara kategori foto jurnalistik menyediakan hadiah utama Rp5 juta serta lima nominator yang masing-masing menerima Rp500 ribu.

Peserta wajib berstatus anggota PWI yang dibuktikan dengan kartu anggota aktif. Karya tulis harus berbentuk feature atau laporan mendalam dengan panjang minimal 1.500 kata. Seluruh karya harus merupakan hasil liputan asli, bukan produk kecerdasan buatan (AI) maupun plagiat.

Karya tulis dikirim dalam format Microsoft Word disertai bukti pemuatan dalam bentuk PDF. Untuk kategori foto, peserta wajib mengirimkan file JPG berkualitas tinggi beserta bukti publikasi dalam format PDF.

Batas akhir pengiriman karya ditetapkan pada 15 Juli 2026 pukul 23.59 WIB melalui surat elektronik resmi PWI Riau. Panitia menegaskan keputusan dewan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. (***)

Nawakara Dorong Penguatan Keamanan Platform Integrasi di Tengah Meningkatnya Risiko dari Pihak Ketiga

Wed, 10 Jun 2026 15:06:32 +0700

JAKARTA ( ANews) - Di era transformasi digital yang semakin masif, integrasi antarsistem dan aplikasi menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses bisnis, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, terdapat tantangan keamanan siber yang perlu mendapat perhatian, terutama yang berasal dari vendor maupun pihak ketiga (third-party integration).

Saat ini, banyak organisasi mengandalkan berbagai platform eksternal untuk mendukung aktivitas bisnisnya, mulai dari layanan cloud, sistem pembayaran, aplikasi kolaborasi, hingga platform manajemen data. Keterhubungan yang semakin luas tersebut menciptakan ekosistem digital yang kompleks, sehingga setiap celah keamanan pada salah satu pihak berpotensi memengaruhi keseluruhan sistem yang terintegrasi.

Sebagai perusahaan yang memiliki kapabilitas di bidang keamanan dan teknologi, PT Nawakara Perkasa Nusantara melihat bahwa keamanan platform integrasi perlu menjadi bagian penting dari strategi manajemen risiko digital perusahaan. Tidak hanya berfokus pada perlindungan sistem internal, organisasi juga perlu memastikan bahwa setiap integrasi dengan vendor dan mitra bisnis telah memenuhi standar keamanan yang memadai.

Teguh Prabowo, Product Solution Division Head Nawakara, menjelaskan bahwa ancaman siber saat ini semakin berkembang dan sering kali memanfaatkan rantai pasok digital sebagai titik masuk serangan.

"Seiring meningkatnya kebutuhan integrasi antarpelatform, perusahaan perlu memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap risiko yang berasal dari pihak ketiga. Keamanan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab tim internal, tetapi juga harus mencakup pengelolaan risiko pada seluruh ekosistem digital yang terhubung dengan organisasi," ujar Teguh.

Menurutnya, pendekatan keamanan yang efektif tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga mencakup tata kelola, proses evaluasi vendor, pengawasan akses, serta pemantauan berkelanjutan terhadap aktivitas integrasi yang sedang berlangsung.

Melalui layanan keamanan siber dan solusi teknologi yang dimiliki, Nawakara mendukung organisasi dalam membangun ketahanan digital yang lebih kuat melalui berbagai pendekatan, seperti security assessment, risk management, security monitoring, hingga konsultasi untuk memperkuat tata kelola keamanan informasi. Upaya tersebut bertujuan membantu perusahaan mengidentifikasi potensi risiko sejak dini sekaligus meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.

Di tengah percepatan digitalisasi di berbagai sektor industri, penguatan keamanan platform integrasi menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis, melindungi data, serta membangun kepercayaan di antara seluruh pemangku kepentingan.

Dengan mengedepankan pendekatan preventif dan kolaboratif, Nawakara berkomitmen untuk terus mendukung organisasi dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. (Rls)

HUT ke-80 SPS Hadirkan Talkshow dan Silaturahmi Insan Pers di PCR Pekanbaru

Mon, 08 Jun 2026 13:38:21 +0700

PEKANBARU (ANews) – Serikat Perusahaan Pers (SPS) Provinsi Riau memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 SPS dengan menggelar rangkaian kegiatan dan talkshow yang dipusatkan di Auditorium Politeknik Caltex Riau (PCR), Jalan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Senin (8/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Dewan Pertimbangan (Wantim), pengurus SPS Riau, pimpinan perusahaan pers, insan media, akademisi, mitra, serta sejumlah undangan dari berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Ketua SPS Riau, H. Saidul Tombang, mengatakan peringatan delapan dekade SPS merupakan momentum penting untuk memperkuat peran perusahaan pers dalam menjaga kualitas informasi sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Menurut Saidul, usia 80 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. SPS telah menjadi bagian dari sejarah perkembangan pers nasional dan terus beradaptasi menghadapi berbagai perubahan zaman, mulai dari era media cetak hingga transformasi digital yang berkembang sangat cepat saat ini.

“Kami ingin peringatan HUT ke-80 SPS ini dilaksanakan dengan penuh kebahagiaan, semangat kebersamaan, dan semeriah mungkin. Ini bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi bagian dari kegiatan rutin SPS yang bertujuan memperkuat solidaritas antarperusahaan pers serta meningkatkan kontribusi pers terhadap masyarakat dan pembangunan daerah,” kata Saidul.

Ia menegaskan, tantangan industri media saat ini semakin kompleks. Pers tidak hanya dituntut menghasilkan informasi yang cepat, tetapi juga akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan di tengah derasnya arus informasi di media sosial.

Karena itu, lanjutnya, SPS memiliki tanggung jawab untuk terus mendorong profesionalisme perusahaan pers agar mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat.

“Pers yang sehat akan melahirkan demokrasi yang sehat. Perusahaan pers yang kuat akan mampu menghasilkan karya jurnalistik berkualitas yang menjadi referensi masyarakat dalam mengambil keputusan,” ujarnya.

Saidul juga menilai sinergi antara perusahaan pers, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat demi menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan produktif.

Menurutnya, pers tidak boleh dipandang sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah, melainkan sebagai mitra strategis yang berfungsi memberikan masukan, kritik konstruktif, sekaligus mengawal jalannya pembangunan agar tetap berada pada koridor kepentingan publik.

“Pers adalah bagian dari solusi. Pers hadir untuk memberikan informasi, edukasi, kontrol sosial, dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Karena itu hubungan yang harmonis dan profesional harus terus dijaga,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris SPS Riau, Fitrah Dayun, menjelaskan bahwa panitia telah mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan secara matang agar acara berlangsung lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta yang hadir.

Menurut Fitrah, selain seremoni HUT SPS, kegiatan juga diisi dengan talkshow yang menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan untuk membahas perkembangan industri pers, tantangan transformasi digital, serta masa depan perusahaan media di Indonesia.

“Kami ingin kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang diskusi dan pertukaran gagasan mengenai masa depan pers. Karena itu kami menghadirkan forum yang dapat mempertemukan pelaku media, akademisi, pemerintah, dan berbagai pihak terkait,” ujarnya.

Fitrah menambahkan, SPS Riau selama ini terus berupaya membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sinergi tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim informasi yang sehat, terbuka, dan mendukung percepatan pembangunan daerah.

“Perusahaan pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Di sisi lain, pemerintah membutuhkan media yang profesional sebagai mitra untuk menyosialisasikan program-program yang dijalankan. Hubungan yang dibangun harus berdasarkan profesionalisme, independensi, dan saling menghormati fungsi masing-masing,” kata Fitrah.

Ia menegaskan bahwa SPS mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, pers menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat demokrasi dan pengawasan publik.

Menurut Fitrah, tantangan terbesar media saat ini adalah menjaga keberlanjutan usaha di tengah disrupsi digital, perubahan perilaku pembaca, serta persaingan yang semakin ketat dengan berbagai platform informasi berbasis teknologi.

“Kami berharap momentum HUT ke-80 SPS menjadi penguat semangat seluruh perusahaan pers untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk jurnalistik, dan menjaga integritas profesi dalam melayani kepentingan publik,” ujarnya.

Sebagai informasi, SPS atau Serikat Perusahaan Pers merupakan organisasi perusahaan pers tertua di Indonesia yang berdiri pada 8 Juni 1946. Organisasi ini menghimpun perusahaan media dari berbagai platform, baik media cetak, siber, maupun bentuk media lainnya.

Selama puluhan tahun, SPS berperan dalam mendorong pertumbuhan industri pers nasional, memperjuangkan kepentingan perusahaan pers, meningkatkan profesionalisme pengelolaan media, serta mendukung terwujudnya kebebasan pers yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi dan kepentingan bangsa.

Di usia yang ke-80 tahun, SPS diharapkan terus menjadi wadah strategis bagi perusahaan pers Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman, menjaga kualitas informasi publik, serta memperkuat peran pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan pembangunan nasional. (*/rls)

SPS Riau Rayakan HUT Ke-80 di PCR, SPS Aceh Hadir dan Berkolaborasi

Sat, 06 Jun 2026 16:17:11 +0700

PEKANBARU ( ANews) - Serikat Perusahaan Pers (SPS) Riau akan menggelar rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 SPS dengan mengadakan talkshow bertema “Lanskap Media Masa Kini dan Masa Depan” di Auditorium Lantai 3 Politeknik Caltex Riau (PCR), Senin besok, 8 Juni 2026.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi insan pers dan media untuk membahas tantangan sekaligus peluang industri media di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin cepat.

Menariknya, peringatan HUT SPS kali ini juga menghadirkan kolaborasi lintas daerah dengan keterlibatan SPS Aceh.

Dalam flyer kegiatan yang beredar, sejumlah narasumber dijadwalkan hadir dalam talkshow tersebut. Di antaranya Mohammad Hasbi dari SPS Pusat, H. Saidul Tombang selaku Ketua SPS Riau, serta Barlian Erliadi dari SPS Aceh. Acara akan dipandu moderator Lailanisa Fadlilani.

Ketua SPS Riau H. Saidul Tombang menyebutkan, kegiatan ini bukan sekadar seremoni ulang tahun organisasi pers, tetapi juga menjadi ruang diskusi strategis terkait masa depan media di Indonesia, khususnya di era digitalisasi informasi.

Menurutnya, industri media saat ini menghadapi tantangan besar mulai dari perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, persaingan dengan media sosial, hingga tuntutan adaptasi teknologi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Karena itu, insan pers dituntut terus berinovasi tanpa meninggalkan prinsip jurnalistik yang berkualitas dan beretika.

“Momentum HUT ke-80 SPS ini menjadi ajang memperkuat sinergi dan kolaborasi antar daerah, termasuk dengan SPS Aceh. Dunia media harus terus bertransformasi agar tetap relevan di tengah perubahan zaman,” ujarnya.

Kehadiran SPS Aceh dalam kegiatan tersebut juga dinilai menjadi simbol penguatan jejaring media di wilayah Sumatera. Kolaborasi lintas provinsi dianggap penting untuk memperkuat ekosistem pers yang sehat, profesional, dan mampu menghadapi tantangan industri media ke depan.

Sementara itu, narasumber dari SPS Pusat, Mohammad Hasbi, dijadwalkan membahas arah perkembangan media nasional serta strategi perusahaan pers dalam menjaga keberlanjutan bisnis media di tengah perubahan pola distribusi informasi.

Talkshow ini terbuka bagi mahasiswa, akademisi, insan pers, dan masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap perkembangan dunia media. Selain menjadi forum berbagi gagasan, kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan perspektif baru mengenai masa depan pers Indonesia yang adaptif, inovatif, dan tetap menjunjung tinggi profesionalisme jurnalistik.

Acara akan berlangsung mulai pukul 08.30 hingga 11.30 WIB di Auditorium Politeknik Caltex Riau. Dengan mengusung semangat kolaborasi dan transformasi, peringatan HUT ke-80 SPS di Pekanbaru diharapkan menjadi titik penguatan peran media dalam mendukung pembangunan bangsa di era digital.

Pada kesempatan ini, juga akan dilakukan penandatanganan MoU antara PCR dengan SPS Riau. Ini adalah MoU perdana yang dilakukan dan akan dijalankan pada periode kepengurusan 2025-2029.( Rls)

Iklusib Peduli Negeri : Kolaborasi Qurban Untuk Sesama

Thu, 28 May 2026 17:47:05 +0700

KUANTAN SINGINGI (ANews) - Seperti tahun-tahun sebelumnya, Hari Raya Idul Adha selalu dimanfaatkan oleh Ikatan Keluarga Siberakun (Iklusib) Internasional untuk berbagi keceriaan lebaran dengan berkurban ke kampung halaman, Kenegerian Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Ada yang berbeda dengan qurban tahun ini, di mana untuk memaksimalkan manfaat qurban bagi warga di kampung halaman, kali ini Iklusib Internasional menggandeng pihak lain untuk berkolaborasi dalam berbagi kepedulian ke kampung halaman. Ikatan Alumni MAN Teluk Kuantan 2001 (Kini MAN 1 Kuansing) dipilih menjadi mitra Iklusib melaksanakan qurban.

Ketua Iklusib Internasional Asri didampingi Dewan Pembina Dr. Edi Yusrianto, M.Pd., Rabu (27/5/2026) menyerahkan secara simbolik kobau (kerbau) dari Iklusib dan Ikatan Alumni MAN Teluk Kuantan 2001 kepada Kepala Desa Ujung Tanjung Darpaus dan Ketua Panitia Qurban Suhaimi. Total ada 8 ikuak (ekor) ternak yang diqurbankan tahun ini.

Darpaus mengapresiasi kegiatan rutin qurban Iklusib di Kenegerian Siberakun. "Apalagi kolaborasi dengan Alumni MAN semakin memperkuat kepedulian terhadap warga yang berhak menerima di kenegerian kami," ujar pria yang akrab disapa "PakWali" ini bersemangat.

Hal senada juga disampaikan Ketua Panitia Suhaimi. "InsyaAllah kami konsisten dan amanah menjalankan tugas untuk menyalurkan qurban para perantau Kenegerian Siberakun, apalagi ditambah dengan alumni MAN," ucap Suhaimi yang juga berprofesi sebagai kepala salah satu SMKN di Kuantan Singingi.

Sementara itu Ketua Dewan Penasehat Iklusib Dr Edi Yusrianto M.Pd, didampingi beberapa perantau asal Siberakun diantaranya dari Pekanbaru, Inhu, Inhil dan Malaysia berharap sinergi seluruh perantau dan pihak-pihak yang diajak berkolaborasi akan terus berlanjut. " Bahkan dan semakin meningkat di masa mendatang," demikian ungkap mantan Rektor salah satu Universitas swasta di Pekanbaru tersebut.

Skema kolaborasi Iklusib dengan Alumni MAN tidak saja sekedar membagikan daging qurban ke masyarakat yang membutuhkan. Bahkan sekitar 30 KG daging "kobau" juga didistribusikan ke MAN 1 Kuansing.

Mewakili Kepala MAN, Waka Kurikulum Depita Engriani, S.Ag. M.Pd sangat terharu menerima daging qurban dari para murid nya yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. 'Semoga rezeki alumni semua berkah dan terus bisa berkontribusi untuk umma," ujar Depita yang juga Ketua HIMPAUDI Kuansing ini.

Dari pantauan lapangan terlihat antusias masyarakat Ujung Tanjung Kenegerian Siberakun membantu "bapasiang" daging, mengelompokkan pembagian, serta sebagian besar lainnya menunggu giliran mendapatkan daging qurban. Di wajah mereka terlihat kegembiraan. Semoga semakin banyak kepedulian kepada ummat, apalagi dibangun dalam kolaborasi dan berkesinambungan. Semoga. (Rls)

Kinerja Nyata IKKS Pekanbaru Sembelih 6 Ekor Sapi

Thu, 28 May 2026 22:51:13 +0700

PEKANBARU ( ANews) – Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, IKKS Pekanbaru kembali menggelar kegiatan pemotongan hewan qurban sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya mempererat tali silaturahmi antar warga Kuantan Singingi yang berada di perantauan Kota Pekanbaru.

Kegiatan ini juga merupakan bukti nyata dari program - program yang dibentuk Pengurus IKKS Pekanbaru periode 2025 - 2030 dibawah kepemimpinan H. Raja Rusdianto.

Pada tahun ini IKKS Pekanbaru menyembelih 6 ekor sapi. Satu ekor sapi berasal dari qurban Bupati Kuantan Singingi Dr. H Suhardiman Amby demikian disampaikan ketua Panitia Qurban IKKS Pekanbaru 2026, Indra Sukma.

" Alhamdulillah pada tahun ini IKKS Pekanbaru berhasil memotong hewan Qurban sebanyak 6 Ekor sapi. Ini semua berkat dukungan dari warga Kuansing yang berada di Pekanbaru, semoga di tahun depan lebih meningkat lagi," harap Indra Sukma.

Kegiatan yang berlangsung penuh khidmat dan kebersamaan yang diselenggarakan pada hari kamis (28/5/2026) di wisma jalur Pekanbaru ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum H.Raja Rusdianto beserta lengkap dengan jajaran pengurus IKKS Pekanbaru, Ketua Dewan Pembina Dr.Elfis Suanto, Ketua Dewan Penasehat, Prof. Aras Mulyadi, Sekretaris dewan Penasehat, Dr. Edyanus Herman Halim, Ikatan Mondek- Mondek- Kuatan Singingi (IMMK), Ketua-ketua Kecamatan, tokoh masyarakat, serta ratusan warga perantauan asal Kuansing lainya yang terlihat sangat akrab dan kompak dalam acara ini.

Prosesi penyembelihan hewan qurban dilaksanakan sesuai syariat Islam dan melibatkan panitia serta relawan dari keluarga besar IKKS Pekanbaru.

Ketua IKKS Pekanbaru, Raja Rusdianto, menyampaikan bahwa kegiatan qurban ini merupakan agenda rutin tahunan organisasi yang bertujuan memperkuat rasa kebersamaan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap sesama.

“Momentum Idul Adha bukan hanya tentang ibadah qurban, tetapi juga bagaimana kita mempererat persaudaraan dan berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa tahun ini IKKS Pekanbaru berhasil menghimpun hewan qurban dari para anggota dan donatur, termasuk dukungan dari tokoh masyarakat serta pemerintah daerah. Daging qurban kemudian dibagikan kepada masyarakat asal Kuansing Pekanbaru yang kurang mampu, kaum duafa, serta warga sekitar secara tertib dan merata.

Suasana kekeluargaan dan kekompakan tampak begitu terasa selama kegiatan berlangsung. Selain pemotongan hewan qurban, acara juga menjadi ajang silaturahmi antar anggota IKKS Pekanbaru dan masyarakat Kuansing yang merantau di kota Pekanbaru dan sekitarnya.

Kegiatan sosial keagamaan seperti ini diharapkan dapat terus memperkuat solidaritas warga Kuansing di perantauan sekaligus menanamkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Sementara itu Sekum IKKS Pekanbaru, Sadrianto Maddari kepada AmanahNews.com menyampaikan Terima kasih yang tak terhingga kepada Bupati Kuantan Singingi dan para donatur yang telah berpartisipasi dalam program IKKS Pekanbaru ini.

" Trimakasih dan apresiasi kepada Bupati Kuansing Dr. H. Suhardiman Amby dan para Donatur, pengurus dan tokoh masyarakat Kuansing yang berada di Pekanbaru yang telah bersama-sama memberikan bukti nyata dan berpartisipasi dalam menjalankan kegiatan program-program yang telah dibuat oleh pengurus IKKS Pekanbaru periode 2025-2030 ini." tutur Sadrianto.

Pada kesempatan ini juga dilakukan acara makan siang bersama Pengurus, Panitia dan pekerja di pelataran Wisma Jalur Pekanbaru. Semua ini dipersiapkan oleh Ikatan Mondek- Mondek- Kuansing pimpinan Rahmita Budiarti Ningsih SE, M.Hum.(DAS/HRZ)