Latest Posts

36 Tim Bertanding di Logas Cup 2026, Fedrios Gusni Dorong Pembinaan Atlet Muda

Mon, 28 Sep 2026 22:46:57 +0700

TELUK KUANTAN (ANews) - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Fedrios Gusni, secara resmi membuka turnamen sepak bola Logas Cup 2026, Senin (28/9/2026) sore.

Turnamen antardesa yang memperebutkan piala tetap Fedrios Gusni tersebut diikuti oleh 36 tim asal Kabupaten Kuansing dan Kabupaten Kampar. Kompetisi ini digelar sebagai ajang pembinaan sekaligus penjaringan atlet muda berbakat.

Dalam sambutannya, Fedrios yang juga menjabat sebagai Anggota Executive Committee (Exco) PSSI Kuansing dan Ketua DPC Partai Demokrat Kuansing menyampaikan komitmennya untuk memajukan olahraga sepak bola di Kuansing.

"Kita mendukung penuh kegiatan turnamen ini. Dari sini, saya berharap lahir pemain-pemain hebat yang akan mengharumkan nama Kuansing di tingkat nasional," ujar Fedrios.

Fedrios menambahkan bahwa ajang ini juga menjadi sarana pemantauan bakat bagi Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Kuansing dalam mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Riau mendatang, di mana cabor sepak bola Kuansing menargetkan raihan medali emas. Ia pun mengimbau seluruh tim yang bertanding untuk selalu menjunjung tinggi nilai sportivitas.

Camat Singingi, Saparman, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif dan kepedulian yang ditunjukkan oleh Fedrios Gusni terhadap pengembangan potensi generasi muda melalui kegiatan olahraga. Menurutnya, dukungan figur publik dan pemangku kebijakan sangat krusial dalam menghidupkan kegiatan positif di tengah masyarakat.

"Kami sangat mengapresiasi perhatian dan kepedulian Bapak Fedrios Gusni yang konsisten membina generasi muda melalui sarana olahraga seperti ini. Kegiatan ini tidak hanya membina fisik dan bakat, tetapi juga mempererat silaturahmi antardesa," kata Saparman.

Acara pembukaan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Askab PSSI Kuansing Wirman Susandi, Kapolsek Singingi Edi Winoto, Kepala Desa Logas, Kepala Desa Logas Hilir, serta para pemangku adat Kenegerian Logas. (RBI)

Plt.Gubri SF Hariyanto Sebut Ekonomi Riau Tumbuh 4,75 Persen, Pemprov Dorong Hilirisasi dan Investasi

Thu, 24 Sep 2026 16:09:14 +0700

PEKANBARU (ANEWS) – Ekonomi Provinsi Riau tumbuh 4,75 persen pada Triwulan II 2026, sementara pertumbuhan ekonomi tanpa sektor minyak dan gas mencapai 5,70 persen. Capaian tersebut disampaikan Plt. Gubernur Riau H. SF Hariyanto dalam sambutan pada Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Riau 2026 di Grand Elite Hotel, Jalan Riau, Kota Pekanbaru, Kamis (24/9/2026).

Sambutan dan arahan SF Hariyanto dalam kegiatan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Provinsi Riau, Ir. H. M. Taufiq Oesman Hamid, MT. Rapimprov Kadin Riau 2026 digelar bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kadin ke-58 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Kegiatan mengusung tema “Ekonomi Kerakyatan Untuk Indonesia Mendunia. UMKM Naik Kelas Ekonomi Berkualitas.” Dalam sambutan tertulisnya SF Hariyanto menempatkan Rapimprov sebagai ruang strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi Riau.

Ekonomi dan Investasi Riau

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, ekonomi Riau pada Triwulan II 2026 tumbuh 4,75 persen secara year-on-year (y-on-y). Secara kumulatif, ekonomi Riau pada Semester I 2026 tumbuh 4,82 persen, sedangkan pertumbuhan tanpa sektor migas mencapai 5,70 persen.

SF Hariyanto menyebut kinerja ekonomi Riau juga menunjukkan posisi penting dalam perekonomian nasional. Riau disebut sebagai penyumbang ekonomi terbesar keenam di Indonesia dan memiliki PDRB terbesar kedua di luar Pulau Jawa. Data BPS mencatat Riau berkontribusi 23,33 persen terhadap perekonomian regional Sumatera.

“Rapimprov ini bukan sekadar agenda rutin organisasi. Ini adalah ruang strategis bagi pemerintah dan dunia usaha untuk menyatukan langkah, membangun optimisme, serta merumuskan kebijakan ekonomi Riau yang semakin inklusif dan berkualitas ke depan,” ujar SF Hariyanto.

Dari sisi investasi, realisasi investasi Provinsi Riau pada Triwulan II 2026 mencapai Rp20,23 triliun, tumbuh 59,62 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi tersebut berasal dari 8.354 proyek yang tersebar di 12 kabupaten/kota.

Komposisi investasi didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp15,56 triliun atau sekitar 77 persen. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp4,67 triliun atau sekitar 23 persen dari total realisasi investasi Triwulan II 2026.

“Kami berharap KADIN harus menjadi katalisator, kolaborator, dan penggerak utama pembangunan ekonomi daerah,” kata SF Hariyanto.

Hilirisasi dan UMKM Naik Kelas

SF Hariyanto mengarahkan agar sinergi pemerintah dan Kadin tidak berhenti pada pencapaian angka pertumbuhan dan investasi. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Riau.

Fokus pembangunan yang disampaikan meliputi akselerasi hilirisasi industri berbasis potensi daerah, penguatan ketahanan pangan melalui efisiensi rantai pasok dan logistik, serta transformasi UMKM agar semakin terintegrasi ke dalam rantai nilai industri besar.

Dalam sambutannya, SF Hariyanto menegaskan bahwa arah pembangunan Riau ke depan perlu bertumpu pada kolaborasi. “Saya mengajak kita semua untuk menjadikan Rapimprov ini sebagai ruang lahirnya keputusan-keputusan strategis yang memperkuat dunia usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Bumi Lancang Kuning,” ujarnya.

Rapimprov Kadin Riau 2026 sekaligus menjadi momentum memperingati HUT Kadin ke-58. Dengan tema ekonomi kerakyatan dan UMKM naik kelas, forum tersebut diarahkan untuk memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan ekonomi daerah sekaligus memperluas konektivitas antara UMKM dan industri.

Pada bagian lain SF Hariyanto mengatakan, hasil pembahasan Rapimprov Kadin Riau dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembangunan Riau. Pemerintah Provinsi Riau juga mengharapkan Kadin terus menjadi mitra strategis. (***)

Informasi Disebut dari Penyidik KPK, Tokoh Muda NU Gus Lilur Bongkar Dugaan Aliran Dana Rp480 Milyar di Muktamar NU Jombang

Wed, 23 Sep 2026 16:26:41 +0700

JAKARTA, (ANEWS) - Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Jombang, Jawa Timur memang sudah usai. Namun, helat besar para nahdliyin itu kini justru menyisakan satu isu besar yakni, adanya tudingan dugaan aliran dana Rp 480 milyar ke arena muktamar.

Tudingan itu tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena yang menggelindingkan adalah tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), Gus Lilur (HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy), yang membuat pengakuan mengejutkan terkait dugaan aliran dana gelap sebesar Rp480 miliar untuk menyuap peserta Muktamar NU ke-35 itu.

Melalui podcast Forum Keadilan TV, Selasa (22/9/2025), Gus Lilur menyebutkan informasi tersebut ia peroleh langsung dari penyidik KPK di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta.

Operasi senyap bernilai fantastis ini diklaim bertujuan untuk memengaruhi secara instan hasil pemilihan Ketua Umum dan Rois Aam PBNU.

Dia mengatakan, uang ratusan miliar itu diberangkatkan dari Jakarta tenggara menuju Jombang menggunakan dua unit mobil Toyota Land Cruiser yang diangkut di atas truk derek (towing) guna menghindari kecurigaan.

“Satu mobil itu kira-kira isinya 240-an miliar," ungkap Gus Lilur seperti dilansir AmanahNews dari situs web berita “Melihat Indonesia”, Rabu (23/9).

Menurutnya, tabir operasi ini mulai tersingkap ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dalam penindakan tersebut, penyidik antirasuah berhasil mengamankan barang bukti uang ratusan miliar rupiah sekaligus menangkap sejumlah pihak, termasuk sosok yang disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.

Jauh sebelum hari pemungutan suara di Jombang, manuver pengondisian ini diyakini telah bergerilya. Transaksi dalam jumlah masif dilaporkan sudah menyasar para peserta muktamar pemilik suara.

Menurut Gus Lilur, setiap Ketua Tanfidziyah dan Rais Syuriyah PCNU diduga menerima jatah masing-masing sebesar Rp500 juta. Jika skema distribusi senilai Rp1 miliar per cabang ini direalisasikan penuh kepada sekitar 400 cabang PCNU se-Indonesia, maka total dana yang dihamburkan hanya untuk mengamankan suara di tingkat akar rumput saja secara kalkulatif menembus angka Rp400 miliar.

Aliran dana gelap yang mencederai muruah Muktamar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas ini memicu keprihatinan mendalam di kalangan nahdliyin.

Manuver kapital bernilai nyaris setengah triliun rupiah tersebut secara spesifik diarahkan sebagai alat tukar guling kekuasaan politik internal. Praktik ini dinilai menjadi noda hitam karena mengubah forum permusyawaratan tertinggi organisasi keagamaan menjadi arena transaksi jual-beli suara.

Gus Lilur menyebut uang tunai Rp480 miliar diangkut dari Jakarta. Sumber dana tersebut diduga berasal dari beberapa pihak, di antaranya sekitar Rp180 miliar disebut-sebut terkait dengan Nusron Wahid dari hasil pengakuan tersangka kasus gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, sementara sisanya berasal dari oknum institusi lain.

Dibantah ketua panitia

Terkait tudingan miring itu, mantan Ketua Panitia Penyelenggara (OC) Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), serta sejumlah pengurus lainnya secara tegas membantah adanya aliran dana haram atau uang korupsi ATR/BPN yang masuk ke panitia maupun acara muktamar.

Penyelenggara menegaskan bahwa Muktamar ke-35 NU telah selesai dan ditutup pada 31 Agustus 2026, sehingga tidak ada kaitan dengan penindakan atau OTT KPK di lingkungan ATR/BPN yang terjadi setelahnya. Terkait hal itu pihak PBNU mendukung penuh dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk bekerja secara profesional mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi tanpa mengait-ngaitkan dengan institusi muktamar. (***)

Pasca “Galodo” Terjang Perkantoran Pemkab Solok di Arosuka, 1 Tewas 1 Korban Hilang dan Puluhan Warga Mengungsi

Wed, 23 Sep 2026 11:28:56 +0700

AROSUKA SOLOK, (ANEWS) - Upaya pencarian korban “galodo” atau banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), kini terus dilakukan. Sebab, berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok, sampai Rabu pagi (23/9) tercatat ada satu korban yang dilaporkan hilang sejak “galodo” menerjang kompleks perkantoran Pemkab Solok di kawasan Arosuka, Kecamatan Gunung Talang.

Sementara itu, data BPBD Solok juga mencatat sampai Rabu pagi ini ada 1 orang korban jiwa meninggal dunia akibat galodo pada Senin malam (21/9) itu. Korban tewas diketahui bernama Dafi Arahman (21 tahun), yang jasadnya ditemukan oleh Tim SAR gabungan di aliran Sungai Koto Gaek setelah sebelumnya dilaporkan hilang.

Bupati Solok Jon Firman Pandu, Rabu menyebutkan, hingga saat ini, proses penanganan dampak bencana dan pencarian korban masih terus berlangsung di lapangan.

Tentang dampak galodo itu, BPBD Solok melaporkan kini ada puluhan warga yang diungsikan, 1 orang meninggal dunia atas nama Dafi Arahman (21), korban yang hilang dan masih dicari 1 orang atas nama Agusra (59), Korban Luka-luka: 4 orang ada yang masih dirawat di RSUD Arosuka dan ada yang dirujuk ke rumah sakit di Padang akibat patah tulang.

Sedangkan jumlah warga yang mengungsi karena rumah mereka rusak tertimbun material banjir bandang tercatat 77 jiwa (9 KK). Mereka yang merupakan warga Arosuka itu kini mengungsi ke beberapa posko darurat, seperti rumah dinas Wakil Bupati Solok dan Mapolres Solok.

Kondisi di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok (Sumbar) pasca “galodo” atau banjir bandang yang menerjang kompleks perkantoran Pemkab Solok, Senin malam (21/9). Ft.Ant

Tanggap darurat 14 hari

Sementara itu, Bupati Solok Jon Firman Pandu kepada sejumlah wartawan di Arosuka mengatakan, Pemerintah Kabupaten Solok bersama jajaran serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Solok melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka percepatan penanganan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Solok.

Dalam rapat tersebut, kata Jon Firman, bupati bersama jajaran dan Forkopimda menetapkan status tanggap darurat bencana tetap diberlakukan selama 14 (empat belas) hari ke depan, terhitung mulai hari Selasa 22 September 2026.

Keputusan tersebut diambil sebagai langkah untuk memastikan seluruh upaya penanganan bencana, penyelamatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, serta percepatan pemulihan dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Selama masa tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Solok bersama unsur terkait akan terus melakukan pemantauan kondisi di lapangan, penanganan dampak bencana, evakuasi apabila diperlukan, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi menjadi prioritas.

Bupati Solok menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah bersama Forkopimda dan unsur terkait lainnya akan terus bersinergi dalam menghadapi situasi bencana.

“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Seluruh jajaran diminta untuk terus bekerja secara cepat, terpadu dan responsif dalam menangani dampak bencana serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dan bantuan yang dibutuhkan,” ujar Jon Firman.

Terkait situasi dan kondisi saat ini yang dikhawatirkan hujan masih akan turun di kawasan itu, Pemkab Solok menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mengikuti arahan petugas di lapangan selama masa tanggap darurat berlangsung.

Jalan Solok - Padang pulih

Upaya penanganan pasca banjir bandang di Solok kini terus dilakukan secara terkoordinasi. Jalur lintas nasional Solok–Padang (via Lubuk Selasih) yang sebelumnya sempat putus total karena tertimbun material lumpur, bebatuan, dan kayu. Pada saat ini akses jalan sudah mulai bisa dilalui dengan sistem buka tutup.

Pembersihan bangunan kantor yang rusak dan tertimbun material banjir bandang juga terus dilakukan. Sebab, sebagian kantor yang terdampak ada yang tertimbun lumpur dengan kedalaman 30 centimeter hingga setengah meter. Sejumlah rumah ibadah berupa masjid dan musholla dan puluhan rumah warga juga rusak karena diterjang material galodo.

Pada hari Rabu ini lebih dari 300-an personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, relawan PMI, hingga TRC Semen Padang dikerahkan ke lokasi bencana untuk membersihkan puing-puing, mendirikan dapur umum, serta membuka posko DVI. (ZET)

Banjir Bandang Terjang Perkantoran Pemkab Solok di Arosuka, Akses Jalan Solok - Padang Tertutup Material

Tue, 22 Sep 2026 18:17:37 +0700

SOLOK, (ANews) - Banjir bandang atau masyarakat Provinsi Sumatera Barat lebih akrab menyebut “galodo”, menerjang kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok di Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, sekitar 35 km arah timur Kota Padang, Senin malam (21/9/2026).

Akibat peristiwa itu menimbulkan kerusakan parah sejumlah bangunan kantor milik Pemkab Solok karena diterjang luncuran material “galodo” dari bagian atas lereng perbukitan.

Kawasan Arosuka (Kayu Aro - Sukarami) di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, merupakan kompleks perkantoran Pemkab Solok, berhawa sejuk dekat kaki Gunung Talang persis berada di sisi jalan Padang - Solok, arah timur Kota Padang.

Bupati Solok Jon Firman Pandu, menyebutkan banjir bandang ini dipicu curah hujan yang sangat tinggi sejak dua hari belakangan di kawasan itu sehingga menyebabkan sungai Batang Lasa di bagian hulu meluap dan membawa material ke hilir. Pada hari biasa dalam keadaan normal sungai Batang Lasa hanya kecil dan mengalir dari bagian atas dan persis di samping kompleks perkantoran Pemkab Solok.

Sementara akses jalan Solok-Padang di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, terputus akibat tertutup material banjir bandang tersebut.

Kasat Lantas Polres Solok Iptu Akbar Kharisma Tanjung mengimbau pengendara yang hendak menuju Padang dari Solok maupun sebaliknya untuk menggunakan jalur alternatif sementara melalui Padang Panjang.

“Akibat material banjir bandang yang menutupi jalan Solok-Padang, sementara waktu tidak bisa dilalui," kata Akbar seperti dilansir dari Antara.

Korban luka-luka

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok, banjir bandang atau galodo menerjang kawasan Kompleks Perkantoran Arosuka pada Senin (21/9/2026) sekitar pukul 20.00 WIB. Tim gabungan yang terdiri atas BPBD, TNI, Polri, Damkar Kabupaten Solok, serta masyarakat langsung melakukan evakuasi dan penyelamatan sesaat setelah banjir bandang menerjang kawasan tersebut.

“Bencana alam galodo bersumber dari Hulu Sungai Batang Lasa. Akibat intensitas hujan tinggi, bukit di aliran sungai tepatnya di belakang Kantor Bupati Solok mengalami longsor dan membawa material pasir, batu, lumpur dan air dalam volume besar,” jelas Bupati Solok Jon Firman Pandu.

Dia menjelaskan, Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan longsor pada bukit di belakang Kantor Bupati yang membawa material pasir bercampur batu, lumpur dan air sehingga menerjang area Kantor Bupati Solok dan sekitarnya.

Menurut Firman Pandu, berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Solok sampai Selasa petang tidak ada laporan adanya korban jiwa akibat galodo itu. Namun korban luka ringan tercatat 3 orang warga Jorong Arosuko. Setelah rawat jalan di RSUD Arosuka, mereka sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Satu korban yang mengalami luka berat kini dirujuk ke rumah sakit Semen Padang Hospital (SPH) Kota Padang.

Bangunan yang rusak

Sementara itu data BPBD Kabupaten Solok mencatat sejumlah bangunan kantor milik Pemkab Solok mengalami rusak karena diterjang galodo dan tertimbun material lumpur galodo.

Di antara bangunan yang rusak berat adalah, kantor Dinas PUPR Solok dan kantor DPMN. Sedangkan bangunan yang rusak ringan antara lain, Kantor DPRD, Bapenda, Bapelitban, Inspektorat, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan kantor BKPSDM.

Selain bangunan yang rusak, BPBD Solok juga mencatat ada sejumlah kendaraan milik warga dan kendaraan dinas Pemkab Solok yang sedang parkir di kompleks perkantoran seperti mobil dan sepeda motor dilaporkan ikut tertimbun galodo.

BPBD Solok juga mencatat sekitar 100 unit rumah warga terdampak material banjir bandang ini. (ZET)

Kadin Riau - Pegadaian Perkuat Sinergi Bahas Kolaborasi Dukung Dunia Usaha di Riau

Mon, 21 Sep 2026 10:48:20 +0700

PEKANBARU (ANews) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Riau memperkuat sinergi dengan PT Pegadaian melalui kegiatan Coffee Morning, silaturahmi, dan sosialisasi program institusi di Ruang Rapat Graha Kadin Provinsi Riau Lantai II, Kompleks Simpang Tiga Business Center, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin (21/9/2026).

Pertemuan yang dimulai pukul 08.30 WIB tersebut menjadi bagian dari rangkaian menjelang Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Riau pada 24 September 2026. Kegiatan membahas program PT Pegadaian sekaligus peluang sinergi dan kolaborasi untuk mendukung pelaku usaha serta memperkuat ekosistem dunia usaha di Provinsi Riau.

Ketua Umum Kadin Riau Masuri, SH mengatakan Coffee Morning menjadi ruang bagi jajaran Kadin Riau untuk mengenal lebih dekat PT Pegadaian sebagai salah satu mitra strategis. Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk memperoleh pemahaman mengenai berbagai program Pegadaian yang dapat mendukung kebutuhan dunia usaha.

“Silaturahmi dan saling mengenal mitra Kadin, yaitu PT Pegadaian. Nanti ada sosialisasi mengenai peran PT Pegadaian yang juga berperan besar dalam pembangunan Indonesia,” kata Masuri dalam pengantarnya.

Masuri menjelaskan Kadin atau Chamber of Commerce merupakan organisasi yang memiliki jaringan di berbagai negara. Dalam konteks Indonesia, Kadin memiliki peran dalam pembangunan perekonomian sekaligus membangun kemitraan dan melakukan pembinaan terhadap anggotanya.

Menurut Masuri, keterbukaan antaranggota dan mitra diperlukan agar peluang sinergi dapat dikembangkan secara optimal. Semangat tersebut sejalan dengan slogan Kadin, yakni “Inklusif, Kolaboratif, Progresif”.

Dari Kadin Riau, pertemuan dihadiri Ketua Umum Masuri, SH; Direktur Eksekutif Kadin Riau Kholis Romli; para Wakil Ketua Umum Kadin Riau; serta jajaran pengurus Kadin Riau lainnya.

Sementara dari PT Pegadaian hadir Pemimpin Wilayah Pekanbaru Agus Riyadi, Deputi Bisnis Area Pekanbaru Satria Bratawijaya, Sales BtoB Area Pekanbaru Dona Sartika, Pemimpin Cabang Syariah Subrantas Sri Maharani, Kepala Departemen Bisnis Kanwil Pekanbaru Riki Rolando, dan Dicky Gunawan dari bagian protokoler.

Kenalkan Ekosistem Bank Emas

Dalam pertemuan tersebut, pihak PT Pegadaian menyampaikan perkembangan layanan perusahaan, termasuk kegiatan usaha bulion atau bullion. Pegadaian telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan kegiatan usaha bulion dan mengembangkan ekosistem layanan berbasis emas.

Melalui pengembangan tersebut, layanan Pegadaian tidak hanya berkaitan dengan aktivitas simpan-pinjam dan gadai. Ekosistem emas menjadi salah satu fokus yang diperkenalkan kepada jajaran Kadin Riau dalam pembahasan peluang kolaborasi dan pengembangan dunia usaha.

Sales BtoB Area Pekanbaru PT Pegadaian Dona Sartika dalam paparannya bertajuk “Dua Jalan Menuju Masa Depan” mengangkat pentingnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap karakteristik aset. Dona menggunakan ilustrasi dua orang, Tomo dan Tono, yang masing-masing memiliki dana Rp100 juta tetapi memilih penggunaan dana yang berbeda.

Dalam ilustrasi tersebut, Tomo memilih membeli emas, sedangkan Tono membeli mobil. Paparan itu menjelaskan perbedaan karakter aset yang berpotensi mengalami apresiasi nilai dengan aset yang pada umumnya mengalami depresiasi seiring penggunaan dan waktu.

“Keputusan finansial hari ini menentukan nilai kekayaan di masa depan,” papar Dona Sartika.

Dona menjelaskan investasi pada aset yang berpotensi mengalami apresiasi, seperti emas, dapat digunakan sebagai salah satu pilihan untuk menjaga daya beli dalam jangka panjang. Sementara kendaraan pada ilustrasi tersebut ditempatkan sebagai aset penunjang kebutuhan yang nilainya dapat mengalami depresiasi.

Paparan PT Pegadaian juga menyoroti pentingnya literasi keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Produk seperti tabungan emas dan cicilan emas diperkenalkan sebagai bagian dari layanan Pegadaian yang dapat dipahami dan dipertimbangkan masyarakat maupun pelaku UMKM sesuai kebutuhan masing-masing.

Ketentuan Barang Jaminan

Dalam sesi diskusi, Nursyafri atau yang akrab disapa Iboenk dari Kadin Riau menanyakan kemungkinan rumah dan tanah dijadikan barang jaminan di Pegadaian. Pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh Pemimpin Wilayah Pekanbaru PT Pegadaian Agus Riyadi.

Agus menjelaskan setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kekhususan bidang usaha masing-masing. Dalam layanan gadai Pegadaian, barang yang dapat diterima sebagai jaminan merupakan barang bergerak, sehingga tanah dan bangunan tidak termasuk objek jaminan gadai tersebut.

“Pegadaian hanya boleh menerima jaminan barang bergerak. Jadi aset tanah dan bangunan tidak boleh secara hukum,” jelas Agus Riyadi.

Agus juga menekankan bahwa perkembangan layanan Pegadaian perlu memberikan dukungan kepada UMKM. Pembahasan mengenai kebutuhan pelaku UMKM menjadi salah satu titik temu yang membuka peluang kerja sama lebih luas antara Pegadaian dan Kadin Riau.

Disiapkan MoU

Direktur Eksekutif Kadin Riau Kholis Romli mengatakan Kadin Riau dan PT Pegadaian direncanakan menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada pelaksanaan Rapimprov Kadin Riau, Kamis, 24 September 2026.

Rapimprov tersebut juga bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Kadin pada tanggal yang sama. Rencana MoU menjadi tindak lanjut dari komunikasi dan penjajakan kolaborasi yang dibangun antara Kadin Riau dan PT Pegadaian.

Melalui sinergi tersebut, Kadin Riau berupaya membuka akses kerja sama dengan mitra strategis yang dapat memberikan dukungan terhadap anggota, pelaku UMKM, dan dunia usaha di Riau. Coffee Morning menjadi forum awal untuk menyamakan pemahaman mengenai program Pegadaian sebelum rencana kerja sama dituangkan lebih lanjut dalam MoU pada Rapimprov Kadin Riau. (***)

Keberadaan Menteri Nusron Masih "Misteri" KPK Tetapkan 8 Tersangka dan Sita Uang Rp 106,3 Milyar dalam 20 Koper

Thu, 17 Sep 2026 21:21:42 +0700

JAKARTA (ANews) - Keberadaan Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Nusron Wahid sampai hari ini, Kamis (17/9/2026) ternyata masih “misteri”.

Sejak anak buahnya kena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) tiga hari lalu, sampai sekarang Nusron tidak pernah muncul ke publik.

Bahkan dalam dua kali agenda rapat dengan DPR RI pada Selasa dan Rabu, Nusron juga tidak hadir. Menteri ATR Kepala BPN dari Golkar itu hanya diwakili Wakil Menteri ATR Ossy Dermawan.

Sementara itu KPK menggeledah sejumlah lokasi, termasuk ruangan Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri, terkait kasus suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada hari ini, Kamis (17/9/2026.

“Penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi di lingkungan kantor Kementerian ATR/BPN, salah satunya ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya Kamis siang (17/9).

Budi mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk mencari dan melengkapi alat bukti dalam penyidikan perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini. “Saat ini kegiatan masih berlangsung, kami akan update terus perkembangannya sebagai bentuk transparansi dalam proses hukum di KPK,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam OTT di kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor itu KPK menyita 20 koper berisi uang tunai dalam mata uang asing dan rupiah yang nilainya mencapai Rp106,3 milyar. Barang bukti ini disita di rumah salah seorang tersangka yang merupakan staf dan orang kepercayaan menteri ATR/Kepala BPN.

Delapan tersangka

KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam pengurusan HGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN, pada Selasa (15/9/2026). Kedelapan orang tersebut awalnya terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (14/9/2026).

Mereka di antaranya adalah, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Politisi Partai Golkar Fahd El Fouz, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, Mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri, 3 orang kepercayaan menteri, yakni Muhammad Fakhry, Erwin dan Rizal Pahlefi.

Perpanjangan HGB

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, kasus korupsi ini berawal dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB ke SHM (Sertifikat Hak Milik) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor.

Taufik mengatakan, sebagian dari tanah itu masih bermasalah atau bersengketa dengan sejumlah ahli waris sebelumnya yang memegang Sertifikat hak milik (SHM) atas tanah-tanah tersebut.

Para pemilik tanah itu mengajukan gugatan perkara ke PTUN Bandung atas penerbitan 9 SHGB Summarecon yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Bogor, dengan pihak tergugat Kakanwil Jabar dan Kakantah Bogor.

“Kantah Bogor kemudian mengundang ahli waris untuk mediasi. Ahli waris lalu mengajukan blokir atas SHGB Summarecon. Di sisi lain, ahli waris melakukan pencabutan gugatan di PTUN Bandung," kata Taufik. (ZET)

Migas Non Konvensional Rokan: Tonggak Baru Pionir Pengembangan MNK Indonesia Oleh Pertamina

Thu, 17 Sep 2026 10:45:20 +0700

JAKARTA (ANews) – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina menegaskan langkah strategis pengembangan Migas Non Konvensional (MNK) di Zona Rokan melalui penandatanganan Kontrak Bagi Hasil (KBH) MNK Rokan lewat anak usahanya PT PHE Rokan Nonkonvensional. Momentum ini menandai era baru energi Indonesia, dengan MNK Rokan sebagai pionir proyek pengembangan MNK di Indonesia.

Dalam siaran pers yang diterima Redaksi AmanahNews, Kamis (17/9/2026) disebutkan bahwa pengembangan MNK menjadi bagian dari strategi jangka panjang PHR untuk menjaga keberlanjutan produksi di tengah tantangan lapangan migas konvensional yang semakin mature, sekaligus membuka sumberdaya migas baru bagi ketahanan energi nasional. Perjalanan MNK Rokan dimulai dari pengeboran Gulamo DET-1 pada 2023, yang kemudian dilanjutkan dengan Kelok DET-1 pada 2024 sebagai bagian dari upaya studi potensi migas non-konvensional di struktur North Aman.

Keberhasilan Gulamo DET-1 dan Kelok DET-1 berdasarkan hasil pemboran dan pengujian yang telah dilakukan semakin memperkuat keyakinan PHR terhadap potensi pengembangan Migas Non Konvensional (MNK) di struktur North Aman. Struktur ini diperkirakan memiliki sumber daya terambil ( recoverable resources ) diperkirakan mencapai 724 juta barel setara minyak (MMBOE), yang menjadi dasar bagi PHR untuk melanjutkan tahapan appraisal guna mengonfirmasi besaran sumber daya dan potensi pengembangannya. North Aman menjadi fondasi awal pengembangan MNK yang lebih luas di Wilayah Kerja Rokan, dengan peluang pengembangan pada struktur lain seperti South Aman, Rangau, dan Balam.

Keunggulan ekosistem operasional Zona Rokan, mulai dari keberadaan infrastruktur produksi, fasilitas pendukung, akses operasional, serta ekosistem rantai pasok yang telah berkembang di Zona Rokan menjadi modal penting untuk mendukung pengembangan MNK Rokan secara bertahap.

Pengembangan MNK tidak hanya membutuhkan penerapan teknologi yang kompleks, tetapi juga dukungan dari berbagai komponen ekosistem MNK. Hadirnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 246.K/MG.04/MEM.M/2026 mengenai Percepatan Pelaksanaan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional Wilayah Kerja Rokan, memberi kepastian regulasi dan fiskal bagi kontraktor, serta kemudahan komersialisasi produksi MNK. Termasuk di dalamnya, skema cost recovery dengan split adaptif dan insentif investasi. Skema ini dirancang guna menyeimbangkan daya tarik investasi dengan penerimaan negara, sekaligus memastikan keberlanjutan proyek jangka panjang.

Pertumbuhan produksi baru

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyampaikan bahwa pengembangan MNK Rokan merupakan langkah penting untuk membuka sumber pertumbuhan produksi baru di tengah semakin matangnya lapangan-lapangan konvensional.

Menurutnya, potensi sumber daya yang besar harus dapat diterjemahkan menjadi cadangan dan produksi nyata melalui percepatan appraisal, penerapan teknologi yang tepat, serta dukungan keekonomian dan regulasi yang kompetitif. “Rokan kita dorong menjadi pionir sekaligus pembuktian bahwa Migas Non Konvensional dapat dikembangkan secara komersial di Indonesia,” kata Djoko.

“Potensinya sudah kita lihat, regulasi dan insentif juga telah disiapkan. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana seluruh tahapan dapat berjalan lebih cepat sampai menghasilkan produksi. Kalau MNK Rokan berhasil, ini akan membuka jalan bagi pengembangan potensi MNK di wilayah lain dan menjadi sumber baru untuk mendukung peningkatan produksi serta ketahanan energi nasional,” ujarnya.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza menegaskan bahwa MNK Rokan merupakan langkah awal untuk membangun kapabilitas dan ekosistem Migas Non Konvensional Indonesia. “Yang kita bangun bukan hanya sumurnya, tetapi ekosistemnya. MNK membutuhkan integrasi kemampuan subsurface, drilling dan completion, stimulasi, teknologi, supply chain, serta sumber daya manusia yang berbeda dari pengembangan migas konvensional. Rokan menjadi starting point bagi Pertamina dan Indonesia untuk membangun learning curve tersebut,” ujar Oki.

“Jika ekosistem ini berhasil kita bangun dan keekonomiannya semakin kompetitif, model yang dikembangkan di Rokan dapat direplikasi ke potensi MNK lainnya. Inilah langkah awal menuju pengembangan MNK Indonesia dalam skala yang lebih besar,” tambahnya.

Ketahanan energi nasional

Sementara itu Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Sunaryanto mengatakan sebagai Subholding Upstream Pertamina, PHE optimistis pengembangan MNK di Indonesia akan berkontribusi signifikan terhadap produksi minyak nasional di masa mendatang. "Pengembangan MNK memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan produksi minyak di dalam negeri," ujarnya.

Direktur Utama PHR Muhamad Arifin melihat momen penandatanganan KBH MNK Rokan adalah langkah strategis memperkuat ketahanan energi nasional. “MNK bukan hanya proyek eksplorasi, melainkan fondasi baru yang akan menjadi investasi strategis untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan membangun kompetensi baru di hulu migas di Indonesia,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dengan dukungan regulasi, ekosistem operasional yang mumpuni, serta roadmap jelas menuju tahap komersialisasi, MNK Rokan sebagai game changer akan membuka harapan baru bagi industri energi Indonesia. Keberhasilan ini akan menjadi referensi penting bagi pengembangan sumber migas non-konvensional di wilayah lain.

Dengan langkah ini, PHR menegaskan komitmen untuk menghadirkan inovasi, memperkuat ketahanan energi, dan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional.

Subholding Upstream Pertamina akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas yang berkelanjutan sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Subholding Upstream Pertamina juga senantiasa menjunjung tinggi integritas melalui penguatan budaya kepatuhan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta upaya pencegahan fraud untuk mewujudkan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan beretika. (***)

PWI Riau Umumkan Karya Terbaik LKTJ Raja Ali Kelana 2026, Fithriadi Syam Menangkan Lomba

Thu, 17 Sep 2026 10:33:56 +0700

PEKANBARU (ANews) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau mengumumkan pemenang Lomba Karya Tulis Jurnalistik (LKTJ) Raja Ali Kelana 2026 di Sekretariat PWI Riau, Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, Selasa (15/9/2026).

LKTJ Raja Ali Kelana 2026 mengangkat tema “Energi Terbarukan dan Lingkungan Hijau”. Pada acara itu sekaligus juga diserahkan penghargaan san hadiah lomba karya tulis bergengsi PWI Riau tersebut.

Dalam ajang tahunan itu, Fithriady Syam ditetapkan sebagai pemenang. Pengumuman pemenang disampaikan oleh dewan juri, Harry B Koriun.

Selain pemenang utama, PWI Riau juga menetapkan lima nominator, yakni Andy Indrayanto, Bambang Prayetno, Henny Elyati, M Rio Aldo, dan Zulfadhli. Para nominator turut mendapatkan sagu hati sebagai bentuk apresiasi.

Ketua PWI Riau, Raja Isyam Azwar, mengatakan pengumuman LKTJ Raja Ali Kelana 2026 kali ini dikemas bersamaan dengan diskusi bertema “Tantangan dan Masa Depan Pers Riau”.

“Terima kasih kepada sekitar 50 pemimpin redaksi yang hadir dalam rangka pengumuman Ali Kelana dan diskusi. Penyerahan biasanya dengan acara seremonial. Tapi karena efisiensi, kita tetap mengadakan penyerahan hadiah sekaligus diskusi,” ujar Raja Isyam.

Menurutnya, LKTJ Raja Ali Kelana menjadi salah satu wadah bagi wartawan untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Pengangkatan tema energi terbarukan dan lingkungan hijau juga menjadi bagian dari upaya mendorong perhatian terhadap isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut dihadiri 50 pemimpin redaksi media di Riau. Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Riau Supriyadi, sejumlah mitra kerja PWI, serta perwakilan RRI.

Diskusi tantangan pers

Selain pengumuman LKTJ, kegiatan juga diisi diskusi mengenai tantangan dan masa depan pers di Riau. Raja Isyam menyoroti masih adanya oknum yang mengatasnamakan wartawan tetapi menjalankan praktik jurnalistik yang tidak sesuai dengan profesionalisme dan etika pers.

“Oknum itu memeras, menggertak, bahkan melakukan tindakan intimidatif. Inilah tantangan kita hari ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfotik Riau Supriyadi mengatakan perkembangan media di Riau harus diiringi dengan penguatan profesionalisme insan pers.

“Media di Riau terus bertumbuh. Harus ada organisasi bernaung, paling tidak untuk berdiskusi,” katanya.

Diskusi menghadirkan Pemimpin Redaksi Tribun Pekanaru Erwin Ardian dan Dosen sekaligus peneliti Suyanto sebagai narasumber. Pembahasan mencakup perkembangan media, profesionalisme wartawan, serta pentingnya menjaga etika jurnalistik di tengah perubahan ekosistem media. (***)

PWI Riau Gelar Diskusi Pers dan Penyerahan Anugerah LKTJ Ali Kelana

Mon, 14 Sep 2026 21:00:58 +0700

PEKANBARU (ANews) - Kehadiran internet dan media sosial membuat pers arus Utama berada dalam tantangan yang cukup besar. Kondisi ini menjadikan pers arus Utama harus melakukan inovasi agar tak tergilas oleh berbagai tekanan dan tantangan itu untuk bisa bertahan hidup.

Kondisi seperti itu juga terjadi di Riau. Pertumbuhan media berbasis internet dan media sosial membuat pers arus Utama harus bekerja keras di tengah minimnya pendapatan iklan, advertorial, dan pendapatan tradisional. Secara kuantitatif banyak media tumbuh secara signifikan, namun secara kualitatif mereka kesulitan dalam menghasilkan konten yang kuat dan tekanan ekonomi.

Terkait kondisi itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau menyelenggarakan diskusi "Tantangan dan Masa Depan Pers Riau" yang akan diselenggarakan di Pekanbaru, Selasa (15/9/2026).

Diskusi ini merupakan rangkaian dengan pengumuman dan pemberian hadiah Lomba Karya Tulis Jurnalistik (LKTJ) Ali Kelana 2026 yang didukung penuh oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Dua pembicara yang akan menyampaikan gagasannya dalam diskusi ini adalah Erwin Ardian (Pemimpin Redaksi Tribun Pekanbaru) dan akademisi dari FISIPOL Universitas Riau (Unri) Suyanto SSos MSc PhD. Mereka akan langsung dipandu oleh Ketua PWI Riau, H Raja Isyam Azwar.

“Kami adakan diskusi ini bersamaan dengan pemberian hadiah anugerah LKTJ Ali Kelana PWI Riau yang merupakan lomba tahunan bagi wartawan anggota PWI Riau. Diskusi ini penting untuk membedah tantangan pers Riau ke depan termasuk kaitannya dengan kualitas karya jurnalistik yan dihasilkan," kata Raja Isyam didampingi Sekretaris PWI RIau N Doni Dwi Putra dan beberapa pengurus PWI Riau, Senin (14/9).

Bedah masalah

Dijelaskan Raja, dalam diskusi nanti akan dibedah secara komprehensif masalah dan tantangan apa yang ada dan bagaimana mencari solusinya agar pers Riau, juga Indonesia secara umum, tetap hidup dan mengambil peran penting dalam masyarakat.

Sebab, gempuran media sosial yang sering menampilkan konten tanpa konfirmasi dan verifikasi, justru malah lebih dipercaya oleh masyarakat ketimbang kerja keras pers yang selama ini mengutamakan akurasi, konfirmasi dan verifikasi, juga kejujuran, justru banyak ditinggalkan pembaca karena dianggap ketinggalan zaman.

“Nah, diskusi nanti akan membahas hal itu. Benarkah masyarakat lebih percaya kerja serius pers atau hanya mencari konten viral yang dikerjakan tanpa berifikasi dan akurasi yang ketat?" tambah Raja Isyam.

LKTJ Ali Kelana

Tentang LKTJ Ali Kelana, Raja Isyam menjelaskan bahwa lomba ini sudah dibuka sejak Juli hingga 15 Agustus 2026. LKTJ ini merupakan lomba tahunan yang diselenggarakan PWI Riau dan menjadi lomba jurnalistik bergengsi bagi anggota PWI Riau yang kini berjumlah lebih 1.000 anggota. Lomba ini juga mengukur sejauh mana kualitas para wartawan yang tergabung di PWI Riau di tengah arus gempuran media sosial.

“Dari LKTJ Ali Kelana inilah kami di PWI Riau melihat dan mengukur kualitas karya jurnalistik wartawan di Riau. Dari sini gambaran keseluruhan karya-karya jurnalistik itu bisa dilihat dan dinilai," jelas Raja lagi.

Tahun ini, LKTJ Ali Kelana menyediakan total hadiah Rp10 juta. Untuk pemenang utama akan mendapatkan trofi bergilir dan hadiah uang Rp7.500.000 dan lima nominanor mendapatkan masing-masing Rp500.000. Tiga juri yang menilai dan memilih karya terbaik adalah Raja Isyam Azwar, Hary B Koriun, dan Muhammad Amin.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang menyeponsori penuh rangkaian kegiatan ini. Semoga sinergitas yang saling menguntungkan ini akan terus terbina," tambah Raja Isyam. (***)

Koalisi Masyarakat Sipil Riau Dorong Pembentukan Kaukus Parlemen Hijau Daerah

Mon, 14 Sep 2026 20:54:43 +0700

PEKANBARU (ANews) - Koalisi Masyarakat Sipil Riau mendorong pembentukan Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD). Keberadaan KPHD yang diharapkan lintas fraksi ini dianggap penting dan strategis karena Indonesia saat ini tengah menghadapi Triple Planetary Crisis yang mengancam stabilitas daerah. Tiga hal tersebut darurat hutan dan lahan, bom waktu sampah dan ancaman pesisir.

“Untuk itu Koalisi Masyarakat Sipil melakukan kunjungan dan diskusi dengan Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Nasdem, hari Senin 14 September 2026,” ujar Perwakilan Koaliasi Masyarakat Sipil Johny Setiawan Mundung kepada pers di Pekanbaru, Senin (14/9/2026).

Dia menjelaskan, secara nasional Kaukus Parlemen Hijau sudah terbentuk, dan harapanya adalah semakin banyak anggota DPRD yang mendukung upaya penyelamatan lingkungan dengan bergabung dalam Kaukus Parlemen Hijau Daerah.

“Karena parlemen atau DPRD memiliki posisi yang strategis termasuk dalam penyusunan kebijakan daerah,” kata Mundung yang didamping perwakilan koaliasi lainnya Hasan Supriyanto dan Sukarno.

Dijelaskan, kunjungan dan diskusi itu disambut baik Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Golkar secara terpisah di ruangan Fraksi masing masing. Kunjungan koalisi ini akan terus dilanjutkan ke fraksi lain di DPRD Riau dan kini masih dalam proses komunikasi.

Ketua Fraksi Partai Golkar Imustiar didampingi anggota fraksi Darmalis mendukung upaya ini, karena penyelamatan lingkungan dinilai sangat bermakna untuk anak cucu generasi mendatang. Apalagi saat ini, tutupan hutan dapat menghasilkan pendapatan melalui perdagangan karbon.

Sementara dukungan yang sama disampaikan Ketua Fraksi Partai Nasdem Munawar Syahputra yang menyambut baik upaya ini. Disampaikan juga Fraksi Nasdem akan terus mendukung upaya-upaya yang berkaitan dengan upaya penyelematan lingkungan termasuk dalam penyusunan kebijakan daerah melalui Perda yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

“Partai Nasdem sangat antusias terkait Hak Tanah Ulayat Masyarakat Riau dan Ranperda Perhutanan Sosial Provinsi Riau yang menjadi konsentrasi Partai Nasdem. Begitu juga Ranperda Pengelolaan Mangrove Provinsi Riau yang naskah akademiknya kini sedang di susun oleh Universitas Riau,” kata Munawar. (***)

Gelar Pertemuan Pengurus di Pekanbaru PB IKKS Bahas Program Prioritas

Sat, 12 Sep 2026 20:00:00 +0700

PEKANBARU (ANews) - Setelah Pelaksanaan Rakernas di Jakarta pada 29 Agustus 2026 di Gedung Idolmart Jatibening Bekasi dan melaksanakan Fun Walk bersama IKA UNRI dan Persatuan Masyarakat Riau Jakarta PMRJ pada (30/8/2026) lalu. Perkumpulan Besar (PB) Ikatan Keluarga Kuantan Singingi (IKKS) menggelar pertemuan silaturahmi bersama jajaran pengurusnya di Pekanbaru (12/9/2026) sebagai bagian dari upaya memperkuat kebersamaan, konsolidasi organisasi, serta menyusun langkah strategis dalam menjalankan program kerja ke depan.

Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum PB IKKS, Wan Muhammad Hasyim, yang akrab disapa Suhu Wan, bersama jajaran pengurus dan para pimpinan departemen di lingkungan PB IKKS.

Hadir pada pertemuan yang dilaksanakan di Kedai Kopi Cik Wan di Jalan Arifin Achmad Pekanbaru tersebut, Sekum PB IKKS Arman Lingga Wisnu, SE, Bendahara Umum Ir Rika Putra, ST.

Anggota Dewan Pakar Drs Supriusman, MA, P.HD, sejumlah ketua Departemen antara lain Departemen Organisasi dan keanggotaan Joyosman, S.Pd, MM, Departemen Sosial dan Penanggulangan Bencana, Mulsepnambela, ST,MT, dan Dr Irwan Muryanto, SKM, M Epid, Departemen Humas Hendra Zainir S.Kom dan Elpi Alkhairi, S.Pi, serta sejumlah pengurus Aurida Aman, M.Si, Amridar, SE dan Renita Bahar.

Suasana pertemuan berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan. Selain menjadi momentum mempererat tali silaturahmi antar pengurus, pertemuan itu juga membahas program prioritas masing masing departemen.

Salah satu program Departemen Organisasindan keanggotaan yakni rencana kunjungan muhibah ke negeri Jiran untuk membentuk PB-IKKS Unit Malaysia dan Singapura menjelang akhir tahun ini atau awal tahun depan. Meski diskusi terlihat santai tapi fokus pada konsolidasi perencanaan jangka pendek.

Pada pertemuan ini Ketum PB IKKS Suhu Wan berharap seluruh pengurus dapat bersama-sama dalam melaksanakan program prioritas yang telah ditetapkan.

Program tersebut jangan hanya berhenti pada perencanaan, tetapi akan kita diwujudkan dalam kerja nyata yang terukur dan memberikan manfaat bagi anggota serta organisasi.

"Alhamdulilah silaturahmi kita pada hari ini, meskipun tidak terlalu lama, tetapi semangat dari kawan kawan pengurus dalam berdiskusi memberikan saran dan masukan yang sudah dirumuskan tadi Insya Allah program yang kita buat akan dapat kita realisasikan, "beber Suhu Wan.

Sebelum menggelar pertemuan dengan pengurus PB IKKS, Suhu Wan juga melaksanakan pertemuan silaturahmi dengan pengurus IKKS Pelalawan yang digelar di Pangkalan Kerinci.(*/ Rls)

Erupsi Anak Krakatau Jadi Pengingat Pentingnya Mitigasi dan Kesiapan Evakuasi Darurat

Wed, 09 Sep 2026 19:18:45 +0700

JAKARTA ( ANews) – Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau dalam beberapa hari terakhir menjadi pengingat penting bagi perusahaan untuk memastikan kesiapan menghadapi kondisi darurat. Bencana tidak hanya berpotensi mengancam keselamatan manusia, tetapi juga dapat berdampak terhadap fasilitas, mobilitas pekerja, aktivitas operasional, hingga keberlangsungan bisnis.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Badan Geologi hingga 7 September 2026, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III (Siaga). Episode erupsi terus-menerus yang berlangsung sekitar 25 jam telah berakhir, namun aktivitas vulkanik masih terus dipantau karena tingkat kegempaan masih tinggi dan kemungkinan terjadinya letusan dalam beberapa periode ke depan masih dinilai tinggi.

Potensi bahaya yang perlu diwaspadai antara lain awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, serta hujan abu lebat. Masyarakat, pengunjung, wisatawan dan pendaki juga direkomendasikan untuk tidak memasuki atau melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak dapat dimulai ketika bencana telah terjadi. Perusahaan, terutama yang beroperasi di wilayah dengan paparan risiko bencana, perlu memiliki sistem mitigasi, prosedur evakuasi, personel terlatih, jalur komunikasi, serta Emergency Response Team (ERT) yang mampu mengambil tindakan secara cepat dan terkoordinasi.

Panji Baskoro, Security Response Department Head PT Nawakara Perkasa Nusantara, mengatakan bahwa mitigasi menjadi tahapan penting untuk menekan risiko sebelum keadaan darurat berkembang menjadi situasi yang lebih besar.

“Dalam kondisi darurat, beberapa menit pertama sangat menentukan. Karena itu, perusahaan harus mengetahui risiko yang dihadapi, siapa yang mengambil keputusan, bagaimana informasi disampaikan, ke mana pekerja harus bergerak, serta bagaimana proses evakuasi dilakukan secara aman. ERT harus mampu memastikan seluruh proses tersebut berjalan terstruktur dan tidak menimbulkan kepanikan,” ujar Panji.

Mitigasi Dimulai Sebelum Kondisi Darurat
Menurut Nawakara, mitigasi perlu dimulai melalui risk assessment terhadap lokasi kerja dan potensi ancaman di sekitarnya. Perusahaan perlu memastikan ketersediaan Emergency Response Plan, jalur dan peta evakuasi, titik kumpul (assembly point), sistem peringatan dini dan komunikasi darurat, perlengkapan P3K, masker serta alat pelindung diri, hingga daftar pekerja dan kelompok yang membutuhkan bantuan khusus saat evakuasi.

Khusus menghadapi paparan abu vulkanik, aktivitas di luar ruangan perlu dibatasi dan penggunaan masker perlu diperhatikan untuk mengurangi risiko gangguan pernapasan. Perusahaan juga perlu mengantisipasi dampak abu terhadap fasilitas, kendaraan, mesin, ventilasi, dan perangkat elektronik yang dapat memengaruhi aktivitas operasional.

Informasi mengenai perkembangan bencana harus bersumber dari otoritas resmi agar keputusan operasional tidak didasarkan pada informasi yang belum terverifikasi.

Proses Evakuasi Harus Terukur dan Terkoordinasi
Ketika kondisi dinyatakan memerlukan evakuasi, ERT mengaktifkan prosedur tanggap darurat dengan melakukan verifikasi ancaman serta berkoordinasi dengan manajemen dan otoritas terkait. Informasi dan instruksi evakuasi kemudian disampaikan melalui sistem komunikasi darurat yang telah ditentukan.

Personel ERT selanjutnya mengarahkan pekerja melalui jalur evakuasi menuju assembly point atau lokasi aman, dengan memprioritaskan pekerja yang membutuhkan bantuan khusus. Apabila kondisi memungkinkan, penyisiran area dilakukan untuk memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal.

Setibanya di titik kumpul, dilakukan head count atau pendataan personel untuk memastikan seluruh pekerja telah terevakuasi. Apabila terdapat pekerja yang belum teridentifikasi, informasi segera diteruskan kepada tim terkait untuk dilakukan pencarian dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko dan keselamatan petugas.

ERT juga memberikan pertolongan pertama dan triase awal apabila terdapat korban, serta berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan, pemadam kebakaran, BPBD, aparat maupun instansi terkait apabila diperlukan. Pekerja tetap berada di lokasi aman hingga terdapat informasi resmi bahwa situasi memungkinkan untuk kembali atau diperlukan relokasi menuju lokasi yang lebih aman.

“Evakuasi bukan sekadar memindahkan orang dari satu lokasi ke lokasi lain. Harus ada komando, jalur yang aman, komunikasi, pendataan personel, penanganan korban, hingga koordinasi dengan pihak eksternal. Semua itu harus dilatih melalui emergency drill sehingga ketika situasi sebenarnya terjadi, setiap orang memahami apa yang harus dilakukan,” tambah Panji.

Membangun Kesiapan Melalui Emergency Response Team
Melalui layanan Emergency Response Teams (ERT), Nawakara mendukung perusahaan dalam membangun kesiapan menghadapi berbagai kondisi darurat melalui identifikasi dan asesmen risiko, penyusunan Emergency Response Plan, kesiapan personel respons, simulasi dan emergency drill, dukungan evakuasi, penanganan awal insiden, hingga koordinasi respons di lapangan.

Keberadaan ERT menjadi bagian penting dalam membangun sistem keamanan dan keselamatan yang lebih adaptif terhadap berbagai risiko, termasuk bencana alam, kebakaran, kecelakaan kerja maupun kondisi darurat lainnya yang berpotensi mengganggu operasional perusahaan.

“Emergency response yang efektif selalu dimulai jauh sebelum keadaan darurat terjadi. Semakin baik mitigasi, latihan dan koordinasi yang dibangun, semakin besar kemampuan perusahaan untuk melindungi pekerja, aset, serta menjaga keberlangsungan operasionalnya,” tutup Panji.

Nawakara mengimbau perusahaan dan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti perkembangan dan rekomendasi resmi dari Badan Geologi/PVMBG, BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah terkait. Masyarakat yang terdampak abu vulkanik direkomendasikan mengurangi aktivitas di luar rumah atau menggunakan masker, serta tetap mengikuti arahan petugas dan tidak mempercayai informasi yang belum terverifikasi. (*/ Rls)

IKWI Riau Gelar Pelatihan Public Speaking Dorong Perempuan Berani Tampil dan Ubah Mindset

Sat, 05 Sep 2026 15:40:25 +0700

PEKANBARU (ANews) – Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Riau menggelar pelatihan public speaking bertema “Berani Tampil & Menginspirasi” di Sekretariat PWI Riau, Sabtu (5/9/2026).

Kegiatan tersebut diikuti pengurus IKWI Riau, pengurus IKWI kabupaten/kota se-Riau, serta wartawati PWI Riau. Pelatihan itu sendiri menghadirkan Communication Trainer Dr Khairani Hasyim sebagai narasumber.

Ketua IKWI Riau Fatia Ulfah mengatakan pelatihan tersebut menjadi momentum bagi para perempuan untuk menggali potensi yang mungkin selama ini masih tersembunyi dalam diri.

Menurut Fatia, setiap perempuan memiliki potensi luar biasa. Namun, terkadang kemampuan dan ide yang dimiliki tidak tersampaikan karena kurangnya keberanian untuk tampil.

“Jangan biarkan rasa takut membungkam potensi dan kemampuan kita. Makanya IKWI mengadakan pelatihan ini,” kata Fatia.

Ia mengatakan setiap pengurus memiliki kelebihan masing-masing yang dapat dikembangkan. Ada yang memiliki kemampuan menulis, membaca puisi, maupun keterampilan lainnya.

“Semua pengurus punya potensi masing-masing. Ada yang jago puisi, ada yang jago nulis,” ujarnya.

Fatia juga mengapresiasi narasumber yang hadir dalam pelatihan tersebut. Ia menyebut pengalaman dan sepak terjang Khairani Hasyim sudah tidak perlu diragukan lagi.

“Pemateri kita hari ini luar biasa. Sepak terjangnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Jangan sampai terlewat materinya,” katanya.

Fatia berharap ilmu yang diberikan Narasumber dapat diserap dengan baik oleh seluruh peserta dan diterapkan dalam aktivitas organisasi maupun kehidupan sehari-hari.

Pelatihan publik speaking IKWI Riau, Sabtu (5/9/2026. Ft.dok.ikwi riau

Perkenalkan konsep PCD

Sementara itu ketika menyampaikan materi pelatihan, Khairani mengajak peserta tidak hanya belajar berbicara di depan publik, tetapi juga membangun pola pikir yang lebih positif untuk mengembangkan diri.

Ia memperkenalkan konsep PCD, yakni Personal, Content, dan Delivery. Ketiga unsur tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kemampuan seseorang ketika tampil dan menyampaikan pesan kepada audiens.

Khairani juga mengajak peserta yang ingin mengubah kehidupannya untuk terlebih dahulu mengubah mindset. Menurutnya, hal yang seharusnya menjadi keresahan bukan sekadar persoalan penampilan atau rasa kurang percaya diri, melainkan bagaimana seseorang terus meningkatkan pengetahuan, ketulusan atau integritas, serta antusiasme.

Tak hanya public speaking, peserta juga mendapatkan materi mengenai bagaimana menentukan topik dan menyusun konten yang relevan serta bagaimana menyampaikan materi tersebut dengan audiens.

Ia juga mendorong peserta membangun kebiasaan positif melalui jurnal syukur sebelum tidur. Kebiasaan sederhana tersebut dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi diri sekaligus mensyukuri berbagai hal yang telah dilalui setiap hari. (***)

PB-IKKS, IKA Unri Jabodetabek dan PMRJ Fun Walk Bersama di CFD Jakarta

Sun, 30 Aug 2026 17:00:00 +0700

JAKARTA (ANews) - Setelah resmi dilantik dan melakukan Rapat Kerja Nasional ( Rakernas ) Perkumpulan Besar Ikatan Keluarga Kuantan Singingi (PB-IKKS) melakukan kegiatan Jalan Santai ( Fun Walk) bersama dengan IKA UNRI Jabodetabek, Persatuan Masyarakat Riau Jakarta ( PMRJ), dengan rute Monas - Bundaran HI - Jembatan Semanggi yang berjarak lebih kurang 5 Kilometer, Minggu (30/09/2026).

Kegiatan Bersama ini merupakan agenda rangkaian program kerja sama bidang Olaraga dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PB-IKKS dengan IKA UNRI dan PMRJ. Fun Walk ini terlihat sangat meriah dan penuh keakraban yang diikuti ratusan peserta.

Dalam kegiatan ini juga dihadiri tokoh-tokoh nasional asal Riau dan Kepulauan Riau antara lain: Ansar Ahmad (Gubernur Kepulauan Riau ), Rusli Zainal ( Gubernur Riau pada masanya), Mambang Mit ( Wagub Riau pada masanya), Ahmad Hijazi (Sekda Riau pada masanya) Wan Muhammad Hasyim (Ketum PB-IKKS, Ketum IKA UNRI dan Wakil Ketua PMRJ), Arif Murti Rozamuri ( Sekum PMRJ), Djonieri (Deputi OJK), Muchlis Ishaq (Trainer dan coach), Mohd Halkis ( Sekretaris Dewan Penasehat dan Dewan Pembina PB-IKKS), Badri Rusli (Anggota Dewan Pakar PB-IKKS) para Ketua Ikatan Keluarga 12 kabupaten dan Kota se Provinsi Riau, para alumni UNRI, Masyarakat Riau Jakarta dan Pengurus PB-IKKS.

Yessy Octafianti peserta Fun Walk asal kabupaten Siak mengaku sangat terharu dan bersyukur bisa ikut acara ini, yang mana terlihat momen-momen keakraban, kebersamaan dan kekeluargan.
" Alhamdulillah ambo sangat bersyukur bisa hadir dalam acara jalan santai ini, apalagi suasana kita orang sekampung ( Riau dan Kuansing ) terlihat akrab, kekeluargaan dan sangat ramai yang hadir, " ucap Yessy.

Begitu juga peserta dari Provinsi Jambi, Muhammad Ali Abdullah yang asal Inuman (Kuansing), mengatakan senang sekali dan sangat berkesan dengan kerjasama PB-IKKS,IKA Unri dan PMRJ ini dalam kegiatan-kegiatan seperti Jalan Santai CFD di Jakarta ini.

"Saya sangat senang sekali, kalau bukan karena PB-IKKS saya tentu tidak akan mungkin bisa hadir hari ini bersama orang sekampung apalagi jalan santai disini, sangat berkesan," ucap Ali terharu.

Huzaifa Dadang Ketua Iwakusi Tanjung Pinang-Bintan juga mengomentari dan merasa sangat happy melihat antusias warga Perantau asal Riau, Kepulauan Riau dan Kuantan Singingi berada satu barisan di ibukota Jakarta dalam menyelenggarakan pergelaran Fun Walk yang ditaja oleh IKA UNRI, PMRJ dan PB-IKKS.

" Luar biasa, kegiatan Fun Walk hari ini sangat berkesan dan tentu tidak akan bisa terlupakan. Disini kita bisa berbarengan jalan santai dengan tokoh-tokoh nasional asal Riau, Kepulauan Riau dan Kuantan Singingi. ini momen langka. Semoga kedepan kita bisa terus bersama, selalu kompak apalagi dalam bingkai kekeluargaan perantau asal Kuansing." ujar Dadang bersemangat.

Badri Rusli perantau di Jabodetabek asal Lubuk Jambi (Kuansing) juga sangat bersyukur dangan acara Fun walk ini.

"Kami warga Jabodetabek bersyukur bisa bersilaturahmi dengan sanak saudara sekampung. Bisa melepas rindu dengan kawan dan kerabat dan kami juga mendoakan rekan-rekan sekampung yang akan pulang setelah acara ini semoga selamat sampai tujuan dan mohon maaf jika selama di Jakarta kami sebagai tuan rumah ada hal yang kurang berkenan kami minta maaf dan salam satu semboyan Basatu Nagori Maju, kayua, kayua, kayua," Tutup Badri.(HZR)

Pengurus PB-IKKS Resmi Dilantik, Siap Satukan Perantau Kuansing di Seluruh Indonesia dan Luar Negeri

Sat, 29 Aug 2026 15:30:00 +0700

JAKARTA (ANews) - Perkumpulan Besar Ikatan Keluarga Kuantan Singingi (PB-IKKS) resmi melantik jajaran Pengurus Periode 2026-2031. Pelantikan ini dilakukan oleh Tokoh Senior Kuansing yang berdomisili di Jakarta, Profesor Dr. Maswadi Rauf MA, Prosesi berlangsung khidmat di Gedung Graha Idolmart, Jatibening, Kota Bekasi, pada Sabtu (29/8).

Agenda ini juga dirangkaikan dengan kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang bertujuan untuk merumuskan program kerja strategis organisasi selama lima tahun ke depan.

Dalam acara pelantikan ini sejumlah tokoh masyarakat asal Kuantan Singingi di Jakarta dan daerah turut hadir antara lain: Prof Dr. Maswadi Rauf MA, Prof Dr.Ir Asdi Agustar M.Sc, Prof Muhamad Halkis,Wan Muhammad Hasyim SE, Ak, Dr. Djoneri, Drs.Huzaifah Dadang, AG,M.Si, Mumammad Alfy Pratama, SH.MH, C.R.A, Elwan Jumandri, SH.MH, Kol. Inf Henri Mahyudi, Raja Bambang Sutikno MBA, Asmaredy, SH.MM, Dr.Supriusman MA, Drs. Joyosman,Sadrianto Maddari SE dan Arman Lingga Wisnu SE serta para pengurus dari berbagai kabupaten/kota, mulai dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, Padang, Pekanbaru, Siak, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Bengkalis, Jambi, Pelalawan hingga Tanjung Pinang – Bintan .

Pelantikan ini menandai babak baru bagi masyarakat Kuantan Singingi di perantauan setelah PB-IKKS resmi terbentuk melalui Musyawarah Nasional Pertama (MUNAS I) pada 16 Mei 2026 di Pekanbaru silam yang dibuka langsung oleh Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby dan Tim Formatur yang ditunjuk oleh Munas tersebut telah menyelesaikan Penyusunan Pengurus Lengkap PB-IKKS 2026 - 2031. Pada Munas tersebut terpilih secara aklamasi Wan Muhammad Hasyim, SE, Ak ( Suhu Wan) sebagai Ketua Umum Perkumpulan Besar Ikatan Keluarga Kuantan Singingi (PB-IKKS) periode 2026-2031.

PB-IKKS hadir sebagai wadah pemersatu yang mengonsolidasikan seluruh perantau dan organisasi perantau Kuantan Singingi baik yang berada di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan luar wilayah Indonesia (Luar Negeri). Kehadiran PB-IKKS diharapkan dapat mengintegrasikan organisasi-organisasi yang sebelumnya bergerak secara mandiri di berbagai daerah.

Di bawah kepengurusan inti, PB-IKKS membentuk tujuh departemen yang membidangi Organisasi dan Keanggotaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ekonomi Kreatif dan Wirausaha, Humas dan Media, Sosial dan Penanggulangan Bencana, Hukum HAM dan Advokasi, serta Seni Budaya Pemuda dan Olahraga. Struktur ini juga dilengkapi Koordinator Wilayah yang membawahi empat kawasan, yaitu Riau Daratan, Riau Pesisir, Kepulauan Riau-Jambi, dan Jabodetabek.

PB-IKKS turut menerima masukan dan keberatan dari berbagai pihak, terkait pembentukan dan rencana pelantikan pengurus organisasi ini. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PB-IKKS, Wan Muhammad Hasyim, menegaskan kehadiran PB-IKKS tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau membawahi organisasi IKKS yang telah ada di berbagai daerah.

"Perkumpulan Besar ini lahir untuk menghimpun, bukan menguasai. Seluruh IKKS di daerah tetap berjalan dengan otonominya masing-masing. PB-IKKS hadir sebagai wadah bersama, tempat kita saling menguatkan," tegas Suhu Wan.

Sementara itu Wakil Ketua Umum III PB-IKKS yang membidangi Hukum, Muhammad Alfy Pratama, menjelaskan tentang aspek legalitas pembentukan organisasi dan pelantikan pengurus.

"Secara hukum organisasi, keabsahan pembentukan dan pelantikan Pengurus PB-IKKS bersumber dari persetujuan tertulis dari 15 organisasi anggota, keputusan Musyawarah Nasional Pertama, dan dikuatkan Keputusan Tim Formatur. Ini murni proses internal organisasi yang berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Kami menghormati dan membuka ruang musyawarah dengan berbagai pihak, agar ke depan dapat bersinergi untuk kepentingan masyarakat Kuantan Singingi,” beber Alfy.

Secara terpisah Prof Asdi Agustar Ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, "Perkumpulan Besar (PB) itu merupakan Payung Organisasi, yang menaungi Organisasi Perantau dimana saja di Indonesia maupun di Luar Negeri. Organisasi Perantau Kuansing bagaimana pun lingkupnya tetap memiliki otonomi. Perkumpulan Besar IKKS tidak “ berhirarki” sebagaimana hirarki dalam sistim Pemerintahan." jelas Asdi.

Ditambahkannya " Dalam terminologi Tata negara, ada istilah Konfederasi, berbeda dengan Federasi.
Beda pula dengang negara kesatuan. Kedepan bila realitas keberadaan Perantau Kuantan Singingi Jumlah nya memungkinkan dan tersebar Di beragam wilayah, Tidak tertutup kemungkinan Organisasi juga berhirarki sebagai mana sistim Pemerintahan. PB yg sekarang kita maksudkan Perkumpulan Besar, bermetamarphosa menjadi PB = Pengurus Besar." Urainya.

Bersamaan dengan pelantikan, PB-IKKS turut menggelar Rapat Kerja Nasional untuk membahas dan menetapkan program kerja periode 2026-2031. Sejumlah program prioritas yang dibahas antara lain pengurusan legalitas organisasi, penguatan konsolidasi perantau dan organisasi perantau Kuantan Singingi, serta program lintas departemen di bidang pendidikan, ekonomi krearif dan wirausaha, sosial, hukum, dan pelestarian seni budaya Kuantan Singingi.

Perkumpulan Besar Ikatan Keluarga Kuantan Singingi (PB-IKKS) adalah organisasi yang menghimpun masyarakat asal Kabupaten Kuantan Singingi yang berada di perantauan. PB-IKKS resmi mengusung semboyan "Basatu Nagori Maju".(*/Rls)

Demokrat, Satu-satunya Partai di Kuansing Ikut Andil Bersihkan Sampah Pacu Jalur

Wed, 26 Aug 2026 09:38:37 +0700

TELUK KUANTAN (ANews) - Partai Demokrat Kuansing melaksanakan pembersihan sampah di sepanjang arena pacu jalur Teluk Kuantan, Selasa (25/8/2026).

Kegiatan tersebut bersempena peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 25 Partai Demokrat.

Seperti diketahui, selama 5 hari sebelumnya, arena tersebut merupakan pusat berkumpulnya ribuan masyarakat dalam menyaksikan pacu jalur. Sehingga, banyak terdapat sampah yang berserakan.

"Ini adalah momentum bagi kami partai Demokrat dalam membantu masyarakat dan pemerintah daerah. Agenda yang diberi nama sebagai Gerakan Langit Biru Indonesia Asri ini merupakan program dan perintah dari DPP Partai Demokrat pak AHY," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kuansing, Fedrios Gusni kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).

Dihadapan ratusan pengurus dan kader Demokrat, Fedrios berpesan untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap menjaga alam. Apalagi saat ini negeri ini sedang dilanda bencana kabut asap. Maka dari itu diingatkan untuk tidak membakar lahan dan hutan.

"Mari kita jaga negeri ini supaya tetap asri. Tadi kami sudah melakukan gotong-royong bersama. Kami juga menyiapkan 2 truk sampah untuk mengangkut sampah. Kegiatan ini tentu atas kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kuansing melalui Dinas Lingkungan Hidup," kata Fedrios Gusni.

Dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan Partai Demokrat Kuansing itu, mendapat apresiasi dari Ketua Bapilu DPD Demokrat Provinsi Riau, Deni Syahputra. Menurut Deni, kegiatan yang dinilai memberi manfaat bagi kemaslahatan umat ini akan berpengaruh kepada elektabilitas partai.

"Apresiasi tentunya kami sampaikan kepada Demokrat Kuansing atas bentuk kepedulianya terhadap lingkungan. Ini tentu langkah bagus bagi Demokrat Kuansing dalam menyentuh hati masyarakat. Sekarang bukan lagi zamannya mengajak masyarakat masuk ke dalam partai, namun bagaimana Demokrat ini bisa disenangi masyarakat," kata Deni.

Hal yang sama juga disampaikan Plt Bupati Kuansing Muklisin melalui Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kuansing, Dodi Fitriawan. Menurut Dodi, kegiatan membersihkan arena pacu jalur yang dilakukan Partai Demokrat tersebut telah membantu kerja DLH Kuansing.

"Selamat ulang tahun partai Demokrat. Semoga kegiatan yang bermanfaat ini menjadi amal ibadah bagi kita semua," kata Dodi.

Selain membersihkan sampah disepanjang arena pacu jalur, partai Demokrat juga memberikan ratusan masker kepada pengendara dan masyarakat. Sedangkan acara puncaknya juga dilaksanakan kegiatan lomba antar PAC se Kuansing.

Nampak hadir dalam acara itu, Camat Singingi, Saparman, dari DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, Suratiny Sulesdianingrum dan rombongan, anggota fraksi DPRD Kuansing dari Demokrat, Hamzah Alim, Ike Krisnawati, Nurjamil, Syamsiri Indra, Ketua BPOPKK partai Demokrat, Lukmen Hadi, Ketua Srikandi Demokrat Kuansing, Husniah Gusni serta ketua PAC masing-masing kecamatan. (RBI/ANews)

Hadapi Risiko Keamanan yang Makin Kompleks di Industri Manufaktur, Nawakara dan Kalbe Perkuat Keamanan Terintegrasi

Mon, 17 Aug 2026 18:16:49 +0700

JAKARTA (ANews) – PT Nawakara Perkasa Nusantara dan Kalbe Group memperkuat kolaborasi strategis melalui event Joint Planning Session bertema “Building Business Resilience Through Integrated Security Solutions” yang digelar di Kalbe Business Innovation Center (KBIC), Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (12/8/2026).

Forum ini menjadi wadah bagi kedua perusahaan untuk bertukar perspektif dan membahas strategi penguatan keamanan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan operasional serta meningkatkan business resilience di tengah dinamika dan kompleksitas risiko keamanan bisnis yang terus berkembang.

President Director & CEO PT Nawakara Perkasa Nusantara, Dino Bimadwinanda Hindarto, mengatakan bahwa pendekatan keamanan di lingkungan manufaktur perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak lagi terbatas pada fungsi pengamanan fisik.

“Ada empat item utama dalam security landscape di manufacturing, yaitu physical security, operational security, technology, dan external context. Jadi, kita sebagai security people tidak hanya melihat penempatan personel security statis atau patroli buka-tutup pintu, tetapi lebih melihat secara holistik,” ujar Dino.

Menurutnya, integrasi antara personel, proses operasional dan teknologi keamanan, serta pemahaman terhadap faktor eksternal seperti kondisi geopolitik, huru-hara, dan bencana menjadi penting untuk membangun sistem keamanan yang mampu mendukung keberlangsungan bisnis.
Hal senada disampaikan Director PT Kalbe Farma, Mulia Lie, yang menilai partnership dengan perusahaan yang berpengalaman di industri keamanan seperti Nawakara menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan bisnis.

“Bagi saya, partnership itu penting dan tidak mungkin semuanya kita lakukan sendiri. Bisa, tetapi mungkin expertise-nya tidak di situ, waktunya juga habis, dan cost-nya mungkin lebih tinggi. Karena itu, penting sekali partnership dengan perusahaan yang memang sudah mengerti dan expert di bidangnya seperti Nawakara,” ungkap Mulia Lie.

Ia juga mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara Kalbe Group dan Nawakara serta berharap kolaborasi tersebut dapat terus berkembang melalui berbagai inisiatif baru.

“Kerja samanya baik, makin erat, makin banyak inisiatif yang bisa kita lakukan untuk memikirkan apa yang perlu kita tingkatkan lagi, kolaborasi dan kerja sama ke depan,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, Nawakara dan Kalbe Group juga menghadirkan panel discussion yang melibatkan para expert dari kedua perusahaan. Diskusi membahas berbagai strategi dalam membangun ketahanan bisnis melalui penerapan solusi keamanan yang terintegrasi, mencakup aspek manusia, proses, teknologi, serta mitigasi terhadap berbagai risiko eksternal.

Selain itu, melalui Product Showcase & Live Experience, tim Product Solutions Nawakara memperkenalkan berbagai solusi keamanan terintegrasi seperti CCTV AI, Fleet Management System, Visitor Management System, Alarm System, dan Truck Check System yang dirancang untuk menjawab kebutuhan operasional bisnis modern pada industri manufaktur.

Melalui event Joint Planning Session ini, Nawakara dan Kalbe Group menegaskan komitmen untuk terus memperkuat strategic partnership melalui inovasi dan pengembangan solusi yang relevan dengan kebutuhan bisnis.

Forum ini diharapkan menjadi momentum untuk mempererat sinergi kedua perusahaan sekaligus membangun kolaborasi yang semakin strategis, adaptif, dan berkelanjutan, dengan menempatkan keamanan sebagai salah satu elemen penting dalam mendukung ketahanan dan keberlangsungan bisnis. (*/ Rls)

SPS Riau Sambut Positif Dewan Pers Perbarui KBLI Perusahaan Pers

Wed, 12 Aug 2026 07:19:10 +0700

PEKANBARU ( ANews) – Dewan Pers memperbarui ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) bagi badan hukum perusahaan pers. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/VIII/2026 yang ditetapkan pada 10 Agustus 2026.

Dalam surat edaran tersebut, Dewan Pers menetapkan perusahaan pers wajib memiliki satu KBLI utama. KBLI 58120 atau Penerbitan Surat Kabar ditetapkan sebagai KBLI utama, sementara perusahaan pers dapat memiliki KBLI lainnya sebagai pendukung sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Riau Saidul Tombang menyambut positif pembaruan tersebut. Menurutnya, penyesuaian KBLI penting untuk mengikuti perkembangan industri media yang semakin dinamis sekaligus memberikan kepastian bagi perusahaan pers dalam menata administrasi badan hukumnya.

“Kami menyambut baik pembaruan KBLI ini. Industri pers terus berkembang dan model bisnis media juga semakin beragam. Karena itu, klasifikasi usaha perusahaan pers memang harus mengikuti perkembangan regulasi pemerintah,” kata Saidul.

Ia mengatakan perubahan KBLI tidak semestinya dipandang hanya sebagai persoalan pergantian nomor administrasi. Menurut Saidul, kebijakan tersebut menjadi momentum bagi perusahaan pers untuk memastikan akta badan hukum, KBLI dan kegiatan usaha benar-benar sesuai.

“Perusahaan pers perlu mengecek kembali dokumennya. Jangan sampai kegiatan usaha sudah berkembang, tetapi KBLI yang tercantum dalam badan hukum masih menggunakan klasifikasi lama yang tidak sesuai lagi,” ujarnya.

Saidul juga meminta perusahaan pers yang telah terverifikasi Dewan Pers tidak perlu khawatir. Dalam ketentuan terbaru, perusahaan yang sudah terverifikasi wajib menyesuaikan KBLI lama dengan KBLI baru paling lambat ketika melakukan pemutakhiran status verifikasi.

Selain KBLI 58120, Dewan Pers mencantumkan KBLI lain yang berkaitan dengan kegiatan pers, antara lain penerbitan jurnal dan berkala, radio analog dan digital, televisi digital, serta aktivitas kantor berita pemerintah dan swasta. Terdapat pula sejumlah KBLI pendukung seperti percetakan, penerbitan buku, produksi video, periklanan dan jajak pendapat.

“Kami berharap kebijakan ini disosialisasikan secara luas, terutama kepada perusahaan pers di daerah. SPS Riau siap ikut mendorong perusahaan pers agar memahami dan menyesuaikan administrasinya. Ini bagian dari upaya membangun perusahaan pers yang sehat, profesional dan tertib tata kelola,” kata Saidul. (rls)

Investasi Pada Kompetensi SDM Menjadi Kunci Layanan Pengamanan yang Unggul

Mon, 10 Aug 2026 16:46:19 +0700

Jakarta, ( ANews) - Di tengah dinamika risiko keamanan yang semakin kompleks, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan layanan pengamanan.

Menyadari hal tersebut, PT Nawakara Perkasa Nusantara (Nawakara) secara konsisten mengembangkan kompetensi personel sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan pengamanan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

Bagi Nawakara, personel keamanan merupakan representasi perusahaan yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi tidak hanya difokuskan pada penguasaan aspek teknis pengamanan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, integritas, kedisiplinan, kemampuan komunikasi, pelayanan prima, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan.

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, selama Semester I Tahun 2026 Nawakara telah menyelenggarakan 530 jam pelatihan yang mencakup program Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama. Pada periode yang sama, sebanyak 153 personel telah mengikuti sertifikasi kompetensi sesuai jenjang tersebut sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam memastikan kesiapan personel menghadapi tuntutan operasional di berbagai sektor industri.

Selain program sertifikasi, Nawakara juga telah menyelenggarakan 11 kelas pelatihan dan refreshment training yang meliputi Terrorist Awareness, Simulasi Huru Hara, Gada Pratama, Gada Madya, Training Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Satuan Pengamanan, Training Investigasi, serta Training VPSHR (Value, Professionalism, Service, Humanity, dan Responsibility). Berbagai program tersebut dirancang untuk memperkuat kompetensi teknis, meningkatkan kesiapsiagaan, serta membentuk karakter personel yang profesional dan adaptif dalam menghadapi dinamika keamanan yang terus berkembang.

Training Operation Department Head PT Nawakara Perkasa Nusantara, Rusdi, mengatakan bahwa pengembangan kompetensi merupakan investasi jangka panjang yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan maupun pelanggan.

"Bagi Nawakara, pelatihan bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan investasi untuk membangun personel yang profesional, adaptif, dan siap menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Kami terus memastikan setiap personel memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan," ujar Rusdi.

Menurutnya, program pelatihan di Nawakara dirancang secara berkelanjutan, mulai dari pembekalan dasar, penyegaran kompetensi (refresher training), simulasi penanganan keadaan darurat, pelatihan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), peningkatan kemampuan investigasi, hingga pembinaan karakter melalui Training VPSHR. Seluruh program tersebut bertujuan untuk memastikan setiap personel memiliki kemampuan teknis, sikap profesional, serta kesiapan dalam menghadapi berbagai kondisi di lapangan.

Lebih lanjut, Rusdi menambahkan bahwa perkembangan teknologi dan dinamika risiko keamanan menuntut personel keamanan untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensinya agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

"Kompetensi bukan sesuatu yang selesai dibangun melalui satu kali pelatihan. Kompetensi harus terus dipelihara dan ditingkatkan melalui proses belajar yang berkelanjutan, evaluasi, serta pengalaman di lapangan. Dengan SDM yang kompeten, kami dapat memberikan layanan pengamanan yang lebih profesional, responsif, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan," tambahnya.

Melalui pengembangan SDM yang konsisten, Nawakara berkomitmen untuk menghadirkan layanan pengamanan yang tidak hanya mengedepankan aspek keamanan, tetapi juga mendukung kelancaran operasional pelanggan melalui personel yang profesional, responsif, dan berintegritas.

Ke depan, Nawakara akan terus memperkuat budaya belajar (learning culture) sebagai bagian dari strategi perusahaan dalam menciptakan SDM unggul yang mampu menjawab kebutuhan industri jasa pengamanan yang terus berkembang. Investasi pada kompetensi SDM diyakini menjadi fondasi utama dalam menghadirkan layanan pengamanan yang berkualitas, terpercaya, dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pelanggan serta pemangku kepentingan. (*/ Rls)

PWI Riau, SKK Migas dan EMP Bentu Gelar Pertandingan Persahabatan Tenis Meja Demi Perekat Hubungan dengan Mitra

Thu, 30 Jul 2026 19:59:38 +0700

PEKANBARU (ANews) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau, SKK Migas Sumbagut, dan EMP Bentu menggelar pertandingan persahabatan Cabor Tenis Meja di Sekretariat PWI Riau, Jalan Arifin Achmad Pekanbaru, Kamis (30/7/2026). Ajang itu sendiri berlangsung meriah dengan spirit olahraga dan penuh sportifitas.

Kegiatan yang diikuti 38 peserta atau 19 pasangan itu menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara insan pers dengan mitra strategis. Seluruh pertandingan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas.

Dalam pertandingan persahabatan itu tampil sebagai juara pertama pasangan Pianisril dan Zulkifli Ali. Juara kedua diraih pasangan Helfizon dan Mansur. Sementara itu, juara ketiga bersama diraih pasangan Armazi Yendra dan Hendri Z serta Agustira dan Ferdi.

Pererat hubungan mitra

Ketua PWI Riau, Raja Isyam Azwar, mengapresiasi seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan menjaga semangat kebersamaan selama pertandingan berlangsung. Menurutnya, kegiatan olahraga seperti ini menjadi media yang efektif untuk mempererat hubungan antara PWI Riau dengan para mitra.

“Alhamdulillah pertandingan berlangsung lancar, penuh keakraban, dan seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas. Bagi kami, kemenangan bukan tujuan utama, tetapi bagaimana kegiatan ini mampu mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antara PWI Riau, SKK Migas Sumbagut, dan EMP. Semoga kebersamaan seperti ini terus terjalin melalui berbagai kegiatan positif lainnya," kata Raja Isyam Azwar.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada SKK Migas Sumbagut dan EMP Bentu yang telah mendukung terselenggaranya pertandingan persahabatan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada SKK Migas Sumbagut dan EMP Bentu atas kolaborasi yang terjalin dengan sangat baik. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi awal dari kolaborasi yang semakin erat di masa mendatang, tidak hanya di bidang olahraga tetapi juga dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi semua pihak," ujarnya.

Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut, Yanin Kholison, mengaku menikmati suasana pertandingan yang berlangsung penuh keakraban. Ia pun mengapresiasi kemampuan para peserta dari PWI Riau yang tampil impresif sepanjang pertandingan.

“Fun pingpong-nya seru banget. Teman-teman PWI jago-jago semua, terbukti mereka berhasil meraih juara. Kali ini kami dari SKK Migas harus mengakui keunggulan mereka. Tapi tunggu pembalasan dari kami pada pertandingan berikutnya," kata Yanin sambil tersenyum.

Yanin berharap kegiatan olahraga bersama seperti ini dapat terus dilaksanakan sebagai sarana mempererat hubungan antara SKK Migas Sumbagut dan insan pers di Riau.

“Semoga PWI semakin sukses, begitu juga teman-teman wartawan PWI Riau. Mudah-mudahan silaturahmi dan kolaborasi yang sudah terjalin baik ini terus berlanjut melalui berbagai kegiatan positif di masa mendatang," tutupnya.

Semangat sportifitas

Senanda dengan itu, CSR and Communication Division Manager EMP Bentu, Iman Soerjasantosa mengatakan pertandingan berlangsung seru dan penuh keakraban. Menurutnya, seluruh peserta menikmati pertandingan dibarengi semangat sportivitas.

“Pertandingan hari ini seru. Banyak pemain yang jago-jago, baik dari PWI maupun SKK Migas. Saya lihat semuanya enjoy. Yang terpenting, kegiatan ini membuat kita bisa semakin enjoy, bersinergi, dan membangun bonding yang lebih kuat," ujar Iman.

Ia berharap hubungan baik antara EMP, SKK Migas Sumbagut, dan PWI Riau terus terjalin melalui berbagai kegiatan kolaboratif. Menurutnya, dukungan insan pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat mengenai industri hulu migas.

“Ke depan kami berharap sinergi ini terus terjalin dan saling mendukung. Kami juga membutuhkan pemberitaan yang baik dari rekan-rekan wartawan PWI Riau agar informasi mengenai kegiatan industri hulu migas dapat tersampaikan dengan baik, sesuai aturan yang berlaku. SKK Migas merupakan regulator yang menjalankan program pemerintah, sehingga pemberitaan yang positif dan berimbang juga berkontribusi dalam mendukung sektor migas. Insyaallah ke depan kami akan terus mendukung kegiatan PWI," katanya. (***)

Terbukti Lakukan Pemerasan di Dinas PUPR Riau, Gubernur Riau Non Aktif Abdul Wahid Divonis Hakim 2 Tahun Penjara

Thu, 30 Jul 2026 13:14:23 +0700

PEKANBARU (ANews) - Setelah menjalani sidang maraton sejak empat bulan lalu, Gubernur Riau (Non aktif) Abdul Wahid akhirnya divonis 2 tahun penjara dan pidana denda Rp 200 juta subsider 80 hari kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (30/8/2026).

Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid ini disidang di Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru sejak 26 Maret 2026 dalam perkara korupsi terkait dugaan pemerasan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau yang populer disebut dengan istilah “jatah preman”.

Dalam sidang yang diliput puluhan wartawan dan juga dihadiri para simpatisan Abdul Wahid, majelis hakim yang diketuai Delta Tamtama didampingi hakim anggota Abdul Aziz dan Edi Darma Putra dalam amar putusannya menyatakan Abdul Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Wahid dengan pidana penjara selama 2 tahun," tegas Delta Tamtama, Ketua Majelis Hakim saat membacakan amar putusannya.

Selain menjatuhkan vonis pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider 80 hari kurungan apabila denda tidak dibayarkan.

Selain itu, majelis hakim Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru juga menghukum Abdul Wahid membayar uang pengganti sebesar Rp1,45 miliar. Apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang.

Jika harta bendanya tidak mencukupi, kata majelis hakim, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Pada bagian lain pertimbangannya, majelis hakim menilai Abdul Wahid telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Gubernur Riau dengan memerintahkan mantan tenaga ahlinya, Dani M. Nursalam, untuk mengumpulkan uang dari sejumlah pejabat Dinas PUPR-PKPP Riau.

Dana yang berhasil dikumpulkan yang disebut dikemas dengan istilah “jatah preman” itu, mencapai Rp2,4 miliar dan selanjutnya diserahkan kepada ajudan Abdul Wahid, Marjani, sesuai arahan terdakwa.

Menurut majelis hakim, perbuatan Abdul Wahid itu dinilai memenuhi unsur tindak pidana korupsi berupa pemerasan oleh penyelenggara negara.

Vonis 2 tahun penjara terhadap Abdul Wahid tersebut, jauh lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun 6 bulan penjara, denda Rp500 juta, serta membayar uang pengganti sebesar Rp1,45 miliar.

Putusan tersebut dibacakan setelah majelis hakim Pengadilan Tipikor mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, keterangan saksi, ahli, alat bukti, tuntutan jaksa, nota pembelaan (pleidoi), replik, dan duplik yang disampaikan selama proses persidangan.

Terkait vonis majelis hakim itu, Abdul Wahid melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding. (ZET)

Gelar Konferensi Pers, Rizki JP. Poliang, S.H.,M.H Tegaskan Kliennya Tidak Ajukan Praperadilan

Tue, 28 Jul 2026 11:04:55 +0700

Penasihat Hukum Bupati Kuansing Non-aktif Suhardiman Amby, Rizki JP. Poliang, S.H.,M.H menyatakan tidak akan mengajukan praperadilan terkait penanganan hukum yang melibatkan kliennya.

Hal itu diungkapkan Rizki dalam pernyataan konferensi persnya Rabu (28/7/2026).

Rizki mengungkapkan hal ini menanggapi perkembangan penanganan perkara yang saat ini sedang berlangsung, serta berbagai informasi yang beredar luas di tengah masyarakat, terkhusus mengenai rencana pengajuan praperadilan.

"Kami memandang adanya isu/informasi yang demikian adalah hal yang biasa terjadi, namun kami perlu memberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik," ucap Rizki.

Dia menegaskan bahwa selaku kuasa hukum Bupati Kabupaten Kuantan Singingi nonaktif, Bapak Suhardiman Amby, tidak mengajukan permohonan praperadilan dalam perkara yang saat ini ditangani oleh KPK.

"Kami menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik KPK. Sebagai warga negara yang taat hukum, klien kami berkomitmen untuk mengikuti seluruh tahapan proses hukum yang berlaku secara kooperatif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tuturnya

Di samping itu, pihaknya terang Rizki turut mengimbau kepada seluruh pihak agar menahan diri dan tidak memproduksi maupun menyebarluaskan informasi yang bersifat spekulatif, provokatif, atau bernuansa adu domba, terlebih lagi informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Penyebaran informasi yang tidak akurat tidak hanya berpotensi menyesatkan opini publik, tetapi juga dapat berdampak pada kondisi sosial dan stabilitas politik di tengah masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, serta berpotensi mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan, mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta menyerahkan sepenuhnya penilaian atas perkara ini kepada mekanisme hukum yang berlaku."

"Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media," tutupnya. (**/Rls)

Keamanan Terintegrasi Jadi Kunci Menjaga Keberlanjutan Produksi Migas Nasional

Tue, 14 Jul 2026 10:04:38 +0700

JAKARTA ( ANews) – Upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional membutuhkan dukungan berbagai aspek, termasuk sistem keamanan yang mampu menjamin keberlangsungan operasional di seluruh rantai kegiatan hulu migas. PT Nawakara Perkasa Nusantara menegaskan bahwa keamanan saat ini tidak lagi dipandang hanya sebagai fungsi perlindungan aset, tetapi telah berkembang menjadi faktor strategis yang mendukung produktivitas, investasi, dan keberlanjutan bisnis.

President Director & CEO PT Nawakara Perkasa Nusantara, Dino Hindarto, mengatakan bahwa setiap gangguan keamanan di sektor hulu migas, baik berupa pencurian, sabotase, konflik sosial, maupun gangguan terhadap infrastruktur kritikal, dapat berdampak langsung terhadap pencapaian target produksi nasional.

"Keamanan bukan sekadar melindungi aset, tetapi memastikan operasional dapat berjalan tanpa gangguan. Kami memandang keamanan sebagai business enabler yang menjaga kontinuitas operasi melalui pendekatan Plan, Prevent, Protect yang dipadukan dengan prinsip Detect, Deter, Delay, dan Response. Dengan pendekatan ini, potensi ancaman dapat diidentifikasi lebih dini, dicegah sebelum berkembang menjadi insiden, serta ditangani secara cepat sehingga kegiatan eksplorasi maupun produksi tetap berjalan sesuai rencana," ujar Dino.

Menurutnya, tantangan keamanan industri migas saat ini semakin kompleks seiring berkembangnya teknologi dan dinamika lingkungan operasional. Dari sisi keamanan fisik, banyak fasilitas migas berada di wilayah terpencil dengan area operasi yang luas sehingga rentan terhadap pencurian aset, vandalisme, penyusupan, hingga gangguan pada jalur distribusi.

Di sisi lain, aspek keamanan sosial juga menjadi perhatian penting. Hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar, pengelolaan isu sosial, sengketa lahan, hingga komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor yang menentukan kelancaran operasional proyek migas.

Tidak kalah penting, transformasi digital yang mendorong pemanfaatan SCADA, Internet of Things (IoT), dan sistem remote monitoring menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya risiko serangan siber terhadap sistem operasional (Operational Technology/OT).

Menjawab tantangan tersebut, Nawakara menerapkan konsep Integrated Security Solution yang mengintegrasikan people, process, dan technology dalam satu ekosistem keamanan.

"Kami mengombinasikan personel keamanan yang kompeten, prosedur operasional yang terstandarisasi, serta teknologi seperti AI Video Analytics, Command Center, surveillance system, hingga pelaksanaan security risk assessment secara berkala agar sistem pengamanan selalu adaptif terhadap perkembangan ancaman," jelas Dino.

Sebagai perusahaan penyedia solusi keamanan terintegrasi, Nawakara juga terus mengembangkan berbagai inovasi teknologi yang relevan untuk mendukung pengamanan fasilitas hulu migas. Beberapa solusi yang telah diterapkan antara lain AI Video Analytics untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara otomatis, Integrated Command Center yang menghubungkan CCTV, access control, alarm, patroli, dan incident management dalam satu platform, Smart Guard Management System untuk memantau aktivitas patroli secara real-time, drone surveillance bagi area operasi yang luas, serta IoT sensor yang memberikan peringatan dini terhadap kondisi tertentu di lapangan.

Menurut Dino, pemanfaatan teknologi tersebut mampu mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas personel keamanan, mengurangi ketergantungan pada proses manual, sekaligus mempercepat respons terhadap berbagai potensi gangguan operasional.

"Dalam industri migas, setiap menit downtime memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Karena itu, investasi pada teknologi keamanan tidak hanya meningkatkan perlindungan aset, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi operasional dan produktivitas perusahaan," tambahnya.

Lebih lanjut, Dino menjelaskan bahwa kehadiran sistem keamanan yang terintegrasi juga berperan penting dalam menciptakan rasa aman bagi investor, kontraktor, maupun operator yang terlibat dalam proyek-proyek pengembangan migas nasional.
Nawakara mendukung proyek sejak tahap awal melalui penyusunan security risk assessment, security master plan, implementasi sistem keamanan selama fase konstruksi hingga operasi, serta membangun koordinasi yang erat dengan kontraktor, masyarakat sekitar, dan aparat terkait.

Pendekatan tersebut memungkinkan berbagai potensi risiko keamanan maupun konflik sosial dapat diantisipasi lebih dini sehingga proyek berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan standar keselamatan yang telah ditetapkan.

"Pada akhirnya, keamanan memberikan predictability bagi investor. Ketika risiko dapat dikendalikan, proyek menjadi lebih stabil, target investasi lebih mudah dicapai, dan kepercayaan terhadap iklim investasi nasional pun semakin meningkat," ujarnya.

Dino juga menegaskan bahwa paradigma keamanan sebagai sekadar cost center sudah tidak lagi relevan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko bisnis.

"Biaya terbesar bukanlah investasi pada sistem keamanan, melainkan konsekuensi ketika keamanan gagal, mulai dari terhentinya produksi, kerusakan aset, kecelakaan kerja, gangguan reputasi, hingga hilangnya kepercayaan investor. Karena itu, perusahaan-perusahaan kelas dunia menempatkan keamanan sebagai bagian dari Enterprise Risk Management dan strategi bisnis," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa keamanan yang dikelola secara profesional mampu menciptakan operasi yang lebih andal, melindungi aset perusahaan, menjaga keselamatan pekerja, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan investor, serta mendukung pencapaian target produksi secara berkelanjutan.

"Di Nawakara, kami percaya bahwa security is not merely about protection, it is about enabling sustainable growth through strong governance, disciplined risk management, and trusted long-term partnerships. Keamanan bukan lagi sekadar biaya operasional, tetapi merupakan investasi strategis yang memberikan nilai tambah bagi keberlanjutan bisnis dan pertumbuhan industri nasional," tutup Dino. (Rls)

SMSI Ingatkan Resiko Regulatory Arbitrage dan Penghindaran Pajak Dibalik Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia

Sun, 12 Jul 2026 08:07:06 +0700

JAKARTA, (ANews) – Di tengah euforia pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) yang diklaim mampu menyamai Dubai atau Singapura, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengingatkan DPR RI mengenai potensi celah hukum yang dapat merugikan negara apabila tidak diantisipasi sejak tahap pembentukan regulasi.

Menjelang rencana pengesahan RUU PFII pada 21 Juli 2026, SMSI mendesak Panitia Kerja (Panja) RUU PFII untuk memasukkan klausul ring-fencing atau pemagaran regulasi secara tegas sebagai bagian dari desain kelembagaan kawasan tersebut.

Hasil Focus Group Discussion (FGD) SMSI di Bali, Jumat (10/7/26), Dr. Agus Syabarrudin menyampaikan bahwa tanpa mekanisme pengawasan dan pembatasan yang jelas, perusahaan berpotensi melakukan regulatory arbitrage, yakni memilih berdomisili di PFII semata-mata karena memperoleh regulasi yang lebih longgar, persyaratan modal yang lebih ringan, atau perlakuan perpajakan yang lebih menguntungkan.

Kondisi tersebut berisiko menjadikan PFII sebagai pusat tax planning yang memicu Base Erosion, yaitu keuntungan korporasi dicatat di PFII sementara kegiatan usaha dan penciptaan nilai ekonomi sesungguhnya berlangsung di luar kawasan tersebut.

Lima masukan SMSI

Untuk itu, SMSI memberikan sejumlah masukan kepada Panja RUU PFII agar ketentuan tersebut ditegaskan di dalam RUU maupun peraturan pelaksanaannya.

Pertama, menerapkan substance requirement yang mewajibkan setiap perusahaan yang memperoleh fasilitas PFII memiliki aktivitas ekonomi nyata, kantor operasional, sumber daya manusia, serta fungsi bisnis yang benar-benar dijalankan di kawasan PFII.

Kedua, membatasi agar perusahaan domestik tidak dapat memindahkan domisili hukum, pembukuan, maupun pencatatan laba ke PFII hanya untuk memperoleh keuntungan perpajakan atau regulasi, tanpa adanya aktivitas ekonomi yang riil.

Ketiga, mengatur secara tegas mekanisme pertukaran data dan pengawasan bersama antara otoritas PFII, Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, PPATK, dan instansi terkait lainnya untuk mencegah praktik penghindaran pajak, pencucian uang, maupun penyalahgunaan fasilitas kawasan.

Keempat, memasukkan ketentuan anti-abuse yang memberikan kewenangan kepada regulator untuk menolak atau mencabut fasilitas PFII apabila ditemukan praktik penyalahgunaan skema hukum, perpajakan, maupun struktur korporasi yang bertentangan dengan tujuan pembentukan kawasan tersebut.

Kelima, menyelaraskan seluruh ketentuan PFII dengan standar internasional, termasuk prinsip transparansi perpajakan, OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), serta rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) agar kredibilitas PFII di mata investor global tetap terjaga.

“Mendesak otoritas terkait untuk merancang pembatas yang ketat. Perusahaan domestik tidak boleh diperkenankan memindahkan pembukuannya ke kawasan PFII hanya demi menghindari pajak nasional tanpa dibarengi aktivitas ekonomi riil (substance requirement)," demikian salah satu rekomendasi FGD SMSI, yang disampaikan oleh Dr.Agus Syabarrudin kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Umum Pengembangan Ekonomi dan Kemitraan Luar Negeri SMSI.

SMSI menegaskan bahwa keberhasilan pusat keuangan internasional dunia bukan hanya ditentukan oleh insentif fiskal dan kemudahan berusaha, tetapi juga oleh kepastian hukum, tata kelola yang baik, serta pengawasan yang kredibel.

Karena itu, Panja RUU PFII diharapkan menjadikan prinsip ring-fencing, transparansi, dan substance over form sebagai fondasi utama dalam penyusunan regulasi, sehingga PFII mampu menarik investasi global tanpa mengorbankan kepentingan fiskal dan kedaulatan hukum Indonesia. (***)