JAKARTA (ANEWS) - Dalam surveynya Indikator Politik Indonesia menemukan sebanyak 41% warga tidak atau kurang bersedia divaksinasi COVID-19. Terkait upaya vaksinasi ini, pemerintah melalui Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi memastikan akan memperkuat edukasi terkait vaksinasi COVID-19 tersebut.

"Sikapnya kita perlu perkuat edukasi ya," kata Siti Nadia, kepada wartawan, Ahad (21/2/2021) seperti yang dilansir detikNews.com.

Siti Nadia menyebut edukasi soal vaksin COVID-19 terjamin aman dan halal akan digencarkan melalui sejumlah pihak. Di antaranya melalui tokoh masyarakat hingga pelibatan influencer.

"Masyarakat tak ragu untuk mendapatkan vaksin, karena sudah dijamin vaksin ini aman dan bermutu. Dan selama menunggu vaksinasi tetap menjalan prokes. Karena vaksin melindungi diri kita dan juga keluarga kita," ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut pemerintah akan lebih gencar promosi tentang vaksinasi. Tak lupa juga dengan promosi menjaga protokol kesehatan selama proses vaksinasi berlangsung di Tanah Air.

"Pemerintah akan menggencarkan promosi tentang vaksinasi (aman, efektif, halal), sambil tetap menjaga promosi protokol kesehatan," katanya.

Seperti diketahui, Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait vaksinasi COVID-19. Hasilnya, sebanyak 54,9 persen warga bersedia divaksinasi, sedangkan 41 persen warga tidak atau kurang bersedia.

Metode survei ini dilakukan secara by phone karena situasi pandemi ini belum memungkinkan secara lebih masif melakukan survei face to face. Sampel sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan survei ini diawali berdasarkan pertanyaan 'Jika vaksin Covid-19 sudah tersedia, apakah Ibu/Bapak bersedia melakukan vaksinasi Covid-19? ...(%)?'. Sebanyak 15,8 persen menyatakan sangat bersedia, 39,1 persen menyatakan cukup bersedia, 32,1 persen menyatakan kurang bersedia, 8,9 persen menyatakan sangat tidak bersedia, 4,2 persen tidak jawab atau tidak tahu.

"Data kami menunjukkan survei Indikator 1-3 Februari yang menyatakan sangat bersedia itu 15,8 persen, cukup bersedia 39,1 persen, jumlahnya kurang lebih 55 persen nasional," kata Burhanuddin dalam YouTube Indikator Politik Indonesia, Ahad (21/2).

Lebih lanjut, Burhanuddin mengatakan sebanyak total 41 persen warga tidak atau kurang bersedia divaksinasi. Padahal survei tersebut dilakukan setelah Presiden RI Joko Widodo divaksinasi COVID-19 sehingga, menurutnya, Jokowi kurang berpengaruh terhadap peningkatan orang yang bersedia divaksinasi.

"Yang mengagetkan secara pribadi meskipun surveinya sudah dilakukan setelah presiden menjadi orang pertama untuk di vaksin itu masih banyak yang gak bersedia total itu 41 persen, rinciannya 32,1 kurang bersedia, sangat tidak bersedia 8,9 persen," ujarnya.

Sementara itu, responden yang menjawab tidak atau kurang bersedia divaksinasi mengemukakan berbagai alasan, di antaranya ada yang khawatir adanya efek samping yang belum ditemukan atau tidak aman sebanyak 54,2 persen, vaksin tidak efektif sebesar 27 persen, tidak membutuhkan karena badan sehat sebanyak 23,8 persen, tidak mau membayar untuk mendapat vaksin sebanyak 17,3 persen.

Ada juga yang beralasan vaksin mungkin tidak halal sebanyak 10,4 persen. Ada yang berpendapat banyak orang yang akan mendapat vaksin sehingga saya tak perlu divaksin sebanyak 5,9 persen, serta ada yang berpendapat tidak mau divaksin karena tidak mau masuk persekongkolan perusahaan farmasi yang membuat vaksin sebesar 3,1 persen, dan alasan lainnya 11 persen.(*)

 

 

 

 

Sumber : detik.com /  Editor : Rini Imron