UNGGAN, SUMPUR KUDUS (ANews) - Penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Sumpur Kudus saat ini dinilai bermasalah. Akibatnya, ratusan hektare tanaman padi di dua nagari  yakni di Unggan dan Silantai, Kabupaten Sijunjung (Sumatera Barat) kesulitan pupuk bersubsidi.

Jika dalam sepekan ke depan para petani masih kesulitan mendapatkan pupuk, itu artinya pemupukan terlambat dan bisa dipastikan produksi padi musim tanam awal 2024 akan anjlok.

Sebab, umur tanaman padi di dua nagari itu dewasa ini rata-rata baru satu bulan lebih yang secara teknis memang harus dipupuk.

Kenyataan itu terungkap dari perbincangan AmanahNews dengan belasan petani di Unggan dan Silantai, Ahad (11/2/2024).

Menurut Syafrin, Wati dan Leni, areal tanam padi di Unggan yang tidak kebagian pupuk itu tersebar mulai dari Jorong Unggan Bukik, Lubuk Batapuak hingga wilayah Taratak Aro. Hamparan sawah di wilayah ini mencapai ratusan hektare lebih.

Menurut informasi sampai saat ini tercatat ada 4 Kelompok Tani (KT) di Unggan yang tidak kebagian pupuk bersubsidi yakni, KT Rangkiang Taratak Aro, KT Sawah Tongah Selatan, KT Sopan dan KT Lubuak Jurai.

Sedangkan areal tanam padi di Nagari Silantai yang petaninya tidak mendapat pupuk subsidi tersebar antara lain di hamparan Batang Kinkin dan Sawah Tongah

“Sekarang mendapatkan pupuk bersubsidi benar-benar payah. Harus bawa KTP dan terdaftar sebagai anggota kelompok tani. Tapi anehnya nama kami tidak ada dan yang terdaftar nama orang lain,” kata Mis dan Iyur, petani yang sawahnya bertetangga dengan kios pupuk di Silantai.

Tidak merata dan politis

Menurut Syafrin, penyaluran pupuk bersubsidi di Unggan saat sekarang tampaknya memang sarat masalah dan aneh. Sebab, ada anggota kelompok tani yang jelas-jelas namanya sudah didaftar tapi ternyata yang tercatat di kios penyalur pupuk tercantum nama orang lain.

Bahkan, diakuinya, yang paling ironis ada orang yang tidak terdaftar sama sekali sebagai anggota kelompok tani di Unggan justru kebagian pupuk bersubsidi.

“Banyak keanehan dalam penyaluran pupuk bersubsidi untuk KT di Unggan saat ini. Sebab, penyaluran pupuk terkesan tidak merata dan pilih kasih yang kemungkinan karena pertimbangan tertentu, termasuk ada muatan politiknya,” ujar Wati dan Leni, dua petani yang mengaku sama sekali tidak kebagian pupuk kendati sudah beberapa kali mendatangi salah satu kios penyalur pupuk bersubsidi di Silantai.

Areal persawahan dengan tanaman padi baru berumur satu bulan di Unggan, Sumpur Kudus, Sijunjung. Ft. ANews

Diungkapkan, indikasi adanya “permainan” politik terkait penyaluran pupuk bersubsidi di Unggan tampak dari cara-cara penyalurannya yang terkesan tertutup dan dipersulit.

“Ala wak bawo KTP ka kios pupuk di Silantai tapi ternyata ditolak. Katonyo namo awak indak terdaftar. Padahal, sebelumnya ketua kelompok tani sudah mengirim daftar nama anggota kelompok termasuk namo awak ka pemilik kios pupuk tersebut,” ungkap Wati.

Sementara itu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Unggan, Masrisal, mengatakan, luas lahan sawah di Unggan pada saat ini tercatat sekitar 158 hektare. Sedangkan jatah pupuk untuk petani di Unggan tahun 2024 ini, NPK Ponska mencapi 29.833 Kg (29,8 ton) dan Urea 16.698 Kg (16,6 ton).

“Biasanya pupuk subsidi ini boleh diambil oleh pedagang yang punya modal atas persetujuan kelompok dan baru disalaurkan ke petani. Sedangkan kini petani yang terdaftar sebagian memang belum bisa menebusnya,” ungkap Masrisal tanpa merinci penyebab belum bisa menebus pupuk tersebut. (ZET)