Kelompok tersebut juga memanas-manasi masyarakat Papua dan Papua Barat dengan menyebarkan berita hoaks sehingga kerusuhan di sana terus bergejolak. 

Hinsa mengatakan, kelompok tersebut memang sengaja menyulut amarah masyarakat Papua.

Namun, ia menyatakan menyerahkannya sepenuhnya hal tersebut kepada penegak hukum untuk menyelidiki dan menindak.

Hinsa juga mengatakan, sedianya unjuk rasa adalah hal yang diperbolehkan, tetapi tidak secara anarkistis.

Ia pun meminta masyarakat Papua tak mudah terpancing dengan hoaks yang sengaja disebarkan oleh kelompok yang tak bertanggung jawab.

"Ke depan yang saya inginkan kepada masyarakat, jangan terlalu cepat percaya. Di era sekarang siapapun bisa membuat berita," ucap dia.

Sebelumnya, terjadi kerusuhan massa di Papua dan Papua Barat sebagai buntut insiden kasus persekusi dan tindakan rasisme terhadap mahasiwa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Kericuhan terjadi di Manokwari dan Sorong pada Senin (19/9/2019) serta Fakfak, dan Timika, Rabu (21/8/2019).

Di Manokwari, kerusuhan menyebabkan terbakarnya Gedung DPRD. Massa juga memblokade sejumlah titik jalan. Di Timika, demonstran melempar batu ke arah Gedung DPRD setempat.

Sementara itu, di Jayapura terjadi unjuk rasa memprotes insiden di Surabaya. Unjuk rasa sempat memanas meski tak berujung rusuh. (cnni/zet)

 Editor : Ahmad Zulkani