Daerah

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Demonstrasi

Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Provinsi Riau, Dr. H. Nopriadi, SKM. M.Kes.(ft.ANews)

Pekanbaru (ANews) - Pemerintah Provinsi Riau  perlu mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 pasca demonstrasi beberapa hari lalu. Menurut Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Provinsi Riau, Dr. H. Nopriadi, SKM. M.Kes, setiap kerumunan saat  pandemi tentu berpotensi meningkatkan lonjakan kasus Covid-19.


"Kita lihat satu atau dua minggu kedepan, tentu ada potensi lonjakan kasus" jika dilakukan rapid test dan swab test secara massal, terutama bagi mereka yang suspek dan pernah kontak erat dengan orang positif covid-19 saat demo.Namun jika test rapid dan test swab hanya dilakukan pada orang yang sudah bergejala saja maka belum tentu terjadi lonjakan kasus pasca demonstrasi tersebut.

Para pemangku kepentingan perlu bersinergi mengantisipasi hal ini dan para demonstran sebaiknya juga mampu mengidentifikasi gejala sakit sejak dini seperti deman, batuk, flu dan lain-lain agar segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk diperiksa dan diobati lebih lanjut, " jelasnya kepada AmanahNews melalui sambungan seluler, Kamis (15/10).

Saya lihat sekarang ada kesan bahwa pemerintah pusat ingin menurunkan jumlah kasus Covid-19 dengan membatasi jumlah test rapid dan test swab yang difokuskan hanya kepada orang yg bergejala saja, karena alasan biaya yang cukup mahal, sehingga kita khawatir terlambat mencegah penularan kasus dan  yang bersangkutan terlambat melakukan isolasi mandiri atau penanganan selanjutnya.

Dr. Nopriadi  juga berharap semoga  pemerintah pusat segera menyiapkan rapid test antigen yang saat ini sedang dilakukan uji sebelum digunakan masyarakat luas, termasuk untuk Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau.
 

Kita dari IAKMI Riau sebenarnya berharap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota dan stakeholders lebih menekankan kepada  upaya promotif preventif (comunity based) dan consept early suspect detection. Juga melibatkan organisasi profesi kesehatan, seperti Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Penyuluh kesehatan, Sanitarian,  PPNI, IBI dan mahasiswa kesehatan, disamping IDI dan PAEI yg sudah dilibatkan selama ini. Juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, lintas sektor, kader-kader dan semua elemen masyarakat harus turut berperan.

Sebaiknya tetap terus melakukan program 3T, yaitu Testing (pemeriksaan), Tracing (pelacakan), dan Treatment (pengobatan) secara masif dan optimal. Sambil mempersiapkan vaksinnya untuk masyarakat luas.

Hanya saja, akhir-akhir ini saya melihat pemerintah pusat dan daerah sepertinya ingin merubah kebijakan akan lebih fokus melakukan rapid test dan swab test untuk orang bergejala ringan dan berat saja.


"Idealnya test covid-19 ini skala massal untuk mendeteksi sejak dini sehingga dapat ditangani lebih cepat dan memperkecil risiko penularan kepada orang lain. Kalau menunggu sampai munculnya orang bergejala kemudian baru ditest, dikhawatirkan penangananya terlambat dan penularan  kurang terkontrol nantinya.

"
Seharusnya kita belajar dari pengalaman negara lain  yang sudah berhasil menangani kasus Covid-19 ini, jika pemerintah serius mengutamakan kesehatan rakyat, ya fokuslah pada aspek kesehatan terlebih dahulu, jangan serba tanggung seperti selama ini. "kata Dr. Nopriadi yang juga Dosen Universitas Riau ini.

Adapun aksi unjukrasa memprotes Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung di kota Pekanbaru, pada pekan pertama dan kedua Oktober 2020, diikuti ribuan orang. Dalam aksinya, demonstran nyaris tidak mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
Situasi tersebut, sambung Nopriadi, sangat beresiko. Terlebih saat ini penyebaran Covid-19 di Riau sudah dalam tahap transmisi lokal, kasusnya sudah ada di sekitar kita, namun kita tidak tahu karena banyak orang yang positif tanpa gejala. Situasi dimana kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan mikro, belum tentu efektif mampu membendung sebaran Covid-19 saat ini.

"Untuk memutus mata rantai Covid-19 yang maksimal sebenarnya dilakukan sejak awal pandemi ini bulan Januari-Maret 2020 lalu, kebijakan lockdown atau PSBB ketat yang dilakukan seharusnya dapat meredam sebaran Covid-19. Tapi kita terlalu cepat menerapkan new normal, sementara masyarakat belum siap dan kurang disiplin dengan kebiasaan baru  dengan protokol kesehatan.
 
Saat ini kondisinya memang mengharuskan kita lebih disiplin penerapan protokol kesehatan dimulai di rumah tangga, peran RT RW, perkantoran, fasilitas umum, seperti di kedai kopi, warung, pasar, pusat perbelanjaan, mall, kita perlu buat percontohan  kampung siaga atau desa siaga peduli Covid19, selanjutnya di tingkat  kecamatan, daerah dan wilayah." tukasnya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Riau, terhitung sejak awal pandemi Maret hingga Rabu (14/10) pasien terkonfirmasi Covid-19 mencapai 10.338 orang.*



[Ikuti AmanahNews.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar