NEW YORK CITY (ANEWS) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam keras penahanan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, dalam kudeta yang dilakukan militer negara itu. 

"Sekretaris Jenderal mengecam keras penahanan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi, Presiden U Win Myint, dan para pemimpin politik lainnya menjelang sesi pembukaan parlemen baru Myanmar," kata juru bicaranya, Stephane Dujarric. 

"Situasi ini merupakan pukulan telak bagi reformasi demokrasi di Myanmar," lanjutnya dikutip Kompas.com dari AFP. 

Dujarric menambahkan, pemilu Myanmar pada November memberikan partai National League for Democracy (NLD)-nya Suu Kyi mandat kuat. Pemilu itu disebutnya mencerimkan keinginan kuat rakyat Myanmar, untuk melanjutkan demokrasi yang mereka capai dengan susah payah. Pernyataan dari Sekjen PBB juga mengecam militer Myanmar agar menghormati keinginan rakyat, dan mematuhi norma-norma demokrasi. 

"Setiap perbedaan harus diselesaikan melalui dialog damai," kata pernyataan Sekjen PBB. "Semua pemimpin harus bertindak demi kepentingan yang lebih besar bagi reformasi demokrasi Myanmar, terlibat dalam dialog yang bermakna, menahan diri dari kekerasan, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia serta kebebasan fundamental." 

Dewan Keamanan PBB berencana mengadakan pertemuan pada Kamis (4/2/2021) di Myanmar dengan utusan khusus PBB untuk negara itu, Christine Schraner Burgener, menurut para diplomat. Namun, sesi itu bisa dimajukan menjadi awal pekan ini karena situasi yang mendesak, ungkap seorang diplomat kepada AFP tanpa menyebut nama.

Seperti diketahui suhu politik di Myanmar kembali memanas dengan kudeta militer yang terjadi pada Senin dini hari waktu setempat (1/2/2021). Para pemimpin sipil seperti Aung San Suu Kyi maupun Presiden Win Myint diserbu di kediamannya dan ditangkap. Pihak militer kemudian mengumumkan bahwa mereka mengangkat Wakil Presiden Myint Swe sebagai penjabat presiden. 

Selain itu, mereka juga mengumumkan status darurat selama setahun, dengan segala urusan sementara akan diserahkan ke Jenderal Senior Min Aung Hlaing. 

Kudeta militer itu jelas mengagetkan seluruh dunia, dengan banyak pemimpin negara yang melontarkan kecaman, berikut di antaranya seperti dikutip AFP. 

1. Amerika Serikat ( AS) 

Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki menyatakan, Washington akan bertindak jika sampai kudeta itu tetap dilaksanakan. Psaki menjelaskan AS menentang segala bentuk upaya untuk membatalkan kemenangan partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). 

Dalam pemilihan November 2020, NLD meraih kemenangan telak, yang kemudian mendapatkan oposisi dari partai yang disokong militer. 

Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyerukan agar junta melepaskan seluruh pemimpin sipil yang mereka tangkap. "Mereka juga harus menghormati kehendak rakyat Burma (nama lama Myanmar), seperti yang ditunjukkan dalam pemilu 8 November," papar Blinken.

Sebelum kudeta terjadi, Washington bersama sejumlah negara lain menyerukan agar angkatan bersenjata menghormati norma demokrasi. Pernyataan pada 29 Januari itu dirilis setelah Jenderal Min mengancam bakal mencabut konstitusi Myanmar. 

2. Australia 

Menteri Luar Negeri "Negeri Kanguru" Marise Payne senada dengan Psaki, meminta junta militer untuk melepaskan seluruh pemimpin sipil. "Kami menyerukan agar segala sengketa diselesaikan sesuai jalur resmi, dan menghormati aturan yang berlaku," kata dia. 

3. India 

Melalui kementerian luar negeri, India menyatakan bahwa mereka sangat intens mengikuti perkembangan situasi di negara Asia Tenggara tersebut. 

"India selalu berpegang teguh pada proses transisi demokratis. Kami percaya penegakan hukum dan demokrasi harus ditegakkan," ujar New Delhi. 

4. Persatuan Bangsa-bangsa ( PBB) 

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan, dia sangat keras mengecam penangkapan terhadap para pemimpin sipil. 
"Perkembangan terbaru ini jelas mencerminkan tamparan keras dari reformasi demokrasi di Myanmar," kata dia melalui juru bicara Stephane Dujarric. 

5. Singapura 

Dari sesama negara di kawasan Asia Tenggara, Kementerian Luar Negeri Singapura sangat prihatin dengan situasi di sana. Pemerintah "Negeri Singa" mengimbau warganya yang tengah di sana untuk tetap siaga dengan segala babak terbaru kudeta militer ini.

6. Kanada 

Bob Rae, Duta Besar Kanada untuk PBB menuturkan di Twitter, militer Myanmar sejak awal sudah berencana melakukan ini lewat konstitusi yang dirumuskan. "Konstitusi 2008 dengan jelas didesain agar kekuasaan militer bisa dilindungi dan makin diperkuat," kecam Rae. (*/ZET)

Sumber : Kompas.com/AFP /  Editor : AHMAD ZULKANI