Diprotes Orang Tua Murid

PPDB SMAN 8 Pekanbaru Diduga

Sejumlah warga bertahan hingga malam di halaman SMAN 8 Kota Pekanbaru karena memprotes dugaan kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kamis (25/6/2020) pekan lalu. (Antara)

Pekanbaru (ANews) - Puluhan orang tua murid yang ingin mendaftarkan anak mereka di SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru, rela bertahan hingga larut malam di sekolah itu, Kamis (25/6/2020) pekan lalu. Mereka melancarkan protes terkait adanya dugaan kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang berbasis zonasi di sekolah negeri tersebut.
Dilansir dari Antara, berdasarkan pantuan hingga Kamis malam warga yang mayoritas kaum ibu itu tampak bertahan di halaman SMA unggulan tersebut. 
Mereka meminta kepastian dari pihak sekolah untuk membuktikan bahwa sudah menganulir kebijakan yang mengurangi kuota zonasi untuk warga tempatan.
“Saya sudah dari pagi di sini menunggu kepastian karena kalau tidak dikawal khawatir akan berubah lagi kebijakannya,” kata seorang warga yang tidak ingin namanya dituliskan karena alasan keamanan.
Protes warga sekitar terhadap proses PPDB berlangsung sejak Kamis pagi. Hal ini terungkap saat DPRD Provinsi Riau melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke SMAN 8 Pekanbaru, untuk mengecek proses penerimaan PPDB.
Kedatangan rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Zukri Misran didampingi Anggota DPRD Riau Kasir, Parisman Ikhwan, Robin Hutagalung dan Soniawati, tampak disambut puluhan orang tua yang tengah berada di sekolah tersebut. Para orangtua ikut mengawal proses verifikasi berkas pendaftaran yang dilakukan pihak sekolah.
Sempat terjadi kericuhan, saat para orang tua melayangkan protes dan menduga ada kejanggalan dalam penerapan sistem zonasi PPDB. Kondisi pun bertambah ribut, karena diantara mereka ada yang memukul meja dan berteriak menduga penerimaan peserta didik baru diwarnai kecurangan pelampiran berkas surat keterangan domisili. Mereka juga mencurigai ada nama-nama pendaftar disebut tak memenuhi syarat.
Atas kondisi itu, akhirnya rombongan dewan meninggalkan ruangan dan menggelar rapat tertutup dengan pihak sekolah.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Riau dapil Kota Pekanbaru, Kasir mengatakan akan terus mengawal proses PPDB ini. Jika terdapat temuan-temuan yang melanggar aturan tentu akan ditindaklanjuti.
"Tadi kami langsung melihat proses verifikasi berkas yang dilakukan pihak sekolah. Banyak laporan masuk ke kita dan ada juga disampaikan orang tua pendaftar langsung tadi atas dugaan kecurangan suket domisili. Jadi kedatangan kami untuk mengkroscek laporan ini" ucap Kasir.
"Kalau ada temuan-temuan dari wali murid, silahkan sampai ke anggota dewannya, atau ke komisi ataupun fraksi juga boleh, kami akan kawal proses PPDB ini," sambung Kasir.
Sementara itu, Kepala SMAN 8 Pekanbaru Tavip Tria Candra mengatakan tengah melakukan verfikasi faktual untuk memastikan kebenaran data yang dimiliki oleh peserta didik.
"Langkah pertama kita lakukan verifikasi faktual, kita keluarkan semua suket, kita cek. Kita tanya betul apakah anak tersebut berada di rumah dan bertempat tinggal disana. Kalau tidak ada, ini kan rekayasa, langsung kita coret," ucapnya.
Dia mengakui dengan waktu yang singkat verifikasi tersebut tidak akan terkejar, sehingga dia meminta agar pengumuman penerimaan peserta didik baru dapat diundur sampai proses verifikasi faktual selesai dilakukan.
"Saya sudah usulkan agar diundur (pengumumannya). Tapi kan kewenangan itu ga berada di kami," ucapnya.

Akibat kekurangan sekolah
Sementara itu, dilansir dari Cakaplah.com, anggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi mengaku prihatin dengan gelombang protes yang dilayangkan oleh para orang tua calon murid dalam proses pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Menurut Sabarudi, hal tersebut tidak perlu terjadi jika ketersediaan sekolah, ia menyebutkan bahwa jumlah sekolah saat ini belum sesuai dengan jumlah siswa yang ingin bersekolah.
"Sebaiknya sebelum menerapkan sistem zonasi, jumlah sekolah dan juga lingkungan sekitarnya harus lebih diperhatikan lagi. Tentu jika banyak sekolah dilengkapi dengan infrastruktur yang baik tidak akan terjadi seperti ini," kata Sabarudi.
Terlebih banyak warga tempatan yang rumahnya tak jauh dari sekolah tidak lolos dalam jalur zonasi, Sabarudi menilai hal ini tidak perlu terjadi jika pihak sekolah memahami makna dari zonasi itu tersebut.
"Jika pihak sekolah tidak memahami definisi penerapan zonasi maka ini akan memicu keributan, jangan sampai tak memahami definisinya," jelasnya.
Selanjutnya, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mendorong agar Pemerintah Provinsi Riau bisa kembali menambah jumlah sekolah. Terlebih sekolah negeri sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu.
"Jadi harus seimbang jumlah sekolah dengan jumlah siswa, kalau tidak cukup ya ribut kayak sekarang," terangnya. ZET
 



Tulis Komentar