JAKARTA (ANEWS) - Setiap kudeta pasti akan berdampak pada kebijakan sektor dalam negeri. Seperti Myanmar yang kehilangan akses ke Twitter pada Jumat malam. Hal itu dilakukan pemerintahnya untuk membungkam kecaman terhadap kudeta militer.

Seperti dilansir dari AFP, Sabtu (6/2/2021), sekitar pukul 10:00 waktu setempat (1530 GMT) kemarin, sejumlah warga merasa kesulitan masuk ke Twitter. Beberapa mengatakan Twitter baru bisa digunakan dengan layanan VPN.

Telenor, salah satu penyedia telekomunikasi utama negara itu, mengonfirmasi kalau pihak berwenang telah memerintahkan blokade di Twitter dan Instagram "sampai pemberitahuan lebih lanjut" pada Jumat.

"Telenor Myanmar telah menantang kebutuhan dan proporsionalitas dari arahan tersebut.... dan menyoroti kontradiksi arahan tersebut dengan hukum hak asasi manusia internasional," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.

Kelompok yang berbasis di Norwegia itu menambahkan bahwa pihaknya "sangat prihatin" dan menekankan bahwa akses ke layanan komunikasi harus dijaga setiap saat.

Menurut sebuah dokumen oleh kementerian yang dilihat oleh AFP tetapi tidak diverifikasi, Twitter dan Instagram digunakan untuk "menyebabkan kesalahpahaman di antara publik".

Sekitar 200 guru dan siswa melakukan protes di sebuah universitas Myanmar - pertunjukan terbesar perbedaan pendapat publik di negara itu sejauh ini. Mereka menampilkan salam tiga jari yang dipinjam dari gerakan demokrasi Thailand, para pengunjuk rasa menyanyikan lagu revolusioner yang populer.

"Kami harus melawan kediktatoran ini," kata dosen Win Win Maw kepada AFP.

"Jika semua pegawai negeri berpartisipasi dalam gerakan ini, tidak mudah menjalankan sistem pemerintahan ini."

Facebook menjadi platform pertama yang mengalami masalah pada hari Rabu. Pada hari Kamis, pengguna Myanmar telah berbondong-bondong ke Twitter untuk menyebarkan kampanye hashtag melawan kudeta militer dengan jutaan sebutan. (*)

Sumber : detikNews /  Editor : Rini Imron