Surat Terbuka Kepada Bapak Andre Rosiade/Anggota DPR RI Yth

Pak Andre: Bantu Kami Jalan Tembus Unggan-Lintau, Songket, Tower Selular, HPH Lisun dan Listrik “Byar Pet”

Beragam motif kain tenun Songket Unggan, salah satu ikon Nagari Unggan, Kecamatan Sumpur, Sijunjung (Sumbar) sebagai sentra pengrajin songket tradisional. (Ft.Dok.ZET/ANews)

Oleh: Ahmad Zulkani

(Wartawan Utama, Pemred Amanah News)

Assalamualaikum wrwb,

Kami doakan moga Bapak Andre Rosiade selalu sehat, segar bugar dan makin eksis menyerap dan memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat seperti yang sering bapak share dan kami baca dalam pemberitaan media akhir-akhir ini.

Melihat intensitas dan aktivitas Bapak yang gencar dan aktif di media sosial dan media mainstream, tergerak pula hati kami untuk menulis Surat Terbuka kepada Bapak Andre Rosiade. Mudah-mudahan melalui surat terbuka ini atas nama masyarakat Nagari Unggan khususnya dan warga Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung (Sumatera Barat) pada umumnya, ingin menyampaikan beberapa aspirasi yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat sebagai berikut:

PERTAMA Kami gugah perhatian Bpk Andre ikut menuntaskan jalan tembus Unggan (Sijunjung) ke Lintau (Tanah Datar). Status jalan ini memang Jalan Kabupaten, tetapi apakah tidak ada solusi lain untuk mencari sumber dana lain ke Pusat sehingga bisa dikucurkan untuk membangun jalan ini? 

Kalau hanya mengandalkan APBD Kab Sijunjung kami pesimistis, entah sampai kapan jalan Unggan - Lintau ini bisa tembus. Padahal jalan ini tidak panjang hanya sekitar 18 km dari Unggan sampai ke Pamusian, sebuah nagari  (Tanah Datar) yang berbatasan langsung dengan Unggan.

Kami khususnya masyarakat Unggan, sudah ‘muak’ karena keberadaan Jalan Unggan-Lintau setiap kali Pemilu atau Pilkada selalu menjadi Komoditas Politik dan jualan kampanye oleh para politisi dan pejabat. Kami pun yakin menjelang Pemilu 2024 mendatang kelanjutan Jalan Unggan – Lintau ini akan tetap menjadi komoditas kampanye oleh para calon anggota legislative tidak saja para Caleg Kabupaten, Caleg Provinsi bahkan para Caleg DPR-RI termasuk juga para kontestasi untuk Pilkada Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumbar.

Beragam janji manis dan jualan tebar pesona mereka mengimingi masyarakat Unggan bahwa Jalan Unggan-Lintau akan segera dibangun jika nanti menang…jika nanti terpilih…jika…dan sangat banyak sekali “jikanya”.

Bapak Andre Rosiade Yth,

Pada saat ini Jalan Unggan ke batas Tanah Datar memang sedang dikerjakan. Tapi, kami yakin jalan ini tetap tidak akan tuntas dan tak akan tembus. Kendalanya, selain karena dana terbatas ruas jalan ini disebut-sebut sebagian akan menembus Kawasan Hutan. Artinya, jalan dari Unggan ke Lintau akan tetap terbengkalai karena untuk menembus Kawasan Hutan harus ada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Di sinilah kami sangat berharap campur tangan Bapak Andre Rosiade, untuk membantu memfasilitasi izin penggunaan Kawasan Hutan ke KLHK. Kami sangat yakin dengan kapasitas Bapak Andre Rosiade, urusan ke Kementerian LHK pasti gampang. Apalagi selama ini banyak jalan yang membelah kawasan hutan justru diizinkan KLHK, seperti jalan tembus Muara Labuh (Solok Selatan) ke Kambang (Pesisir Selatan) yang membelah kawasan hutan koridor Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). Padahal kawasan hutan di ruas Jalan Unggan – Lintau bukanlah Taman Nasional.

Menurut kami sesuatu yang sangat naïf rasanya,  jika kita harus tetap ngotot mengklaim jalan tembus Unggan – Lintau akan mengancam keberadaan kawasan hutan di sana. Padahal kalau mau jujur kondisi saat ini di lapangan malah nyaris tidak ditemukan lagi tegakan pohon yang menunjukkan bahwa itu kawasan hutan. Ada atau tidak jalan tembus itu, kondisi kawasan hutan sekitarnya sekarang sudah banyak berubah jadi areal kebun karena masyarakat menganggap sejak nenek moyang mereka hutan itu merupakan hutan ulayat tempat mereka berusaha dan meneruka.

Dari sisi percepatan ekonomi, Jalan tembus Unggan – Lintau ini memiliki peran yang sangat strategis bagi masyarakat terutama warga Lima Nagari sehiliran Batang Sumpur sejak dari Nagari Unggan di utara, Silantai, Sumpur Kudus, Sumpur Kudus Selatan hingga Manganti di selatan. Jika jalan tembus Unggan – Lintau terwujud memudahkan aksesibilitas ribuan warga menuju utara misalnya ke Payakumbuh, Bukittinggi bahkan menuju Pekanbaru, Riau. Selama ini masyarakat khususnya warga Nagari Unggan, Sumpur Kudus dan Silantai kalau ingin ke Lintau atau Payakumbuh harus memutar via jalur tradisional lewat Kumanis yang waktu tempuhnya lebih lama satu setengah jam.

Sebagai politisi dengan kiprah pengalaman yang sudah teruji di level Nasional, kami yakin tidak saja urusan ke Kementerian LHK, untuk mencari dana pembangunan jalan Unggan – Lintau yang hanya beberapa kilometer itu, pasi bagi Bapak Andre Rosiade sangat gampang. Bukti nyata ‘perjuangan’ Bapak Andre Rosiade harus diakui. Jalan Tol Padang – Sicincin yang mangkrak bertahun-tahun kini bisa dilanjutkan . Flyover Sitinjau Laut sekarang pun sudah bapak wacanakan. Klub sepakbola Semen Padang yang terseok-seok karena kesulitan dana, sekarang bisa berkiprah di Liga 2 lagi karena ada solusi dana milyaran rupiah yang berhasil bapak kucurkan. Jujur Pak, untuk membangun jalan tembus Unggan - Lintau barangkali anggarannya tidak akan sebesar dana yang bapak kucurkan kepada Kesebelasan Semen Padang.

Bapak Andre Rosiade yth,

KEDUA yang kami harapkan atensi bapak adalah keberadaan para pengrajin tenun/songket Unggan yang sudah menjadi salah satu tumpuan ekonomi masyarakat. Sampai saat ini sedikitnya ada ratusan kepala keluarga yang mengandalkan penghidupan dari menenun kain songket, selain hidup dari bertani.

Tapi persoalan mendasar adalah kesulitan modal kerja untuk mendapatkan benang tenun dan peluang aksesibilitas pasar yang masih terbatas. Kesulitan modal kerja terutama untuk pengadaan benang tenun sudah berdampak serius terhadap keberlangsungan petenun songket Unggan. Dari sekitar 200-an ibu rumah tangga yang memiliki alat tenun, kini yang aktif paling banyak sekitar 100-an petenun. Itu pun jalannya terseok-seok karena sulit membeli bahan baku tenun yang makin mahal.

Terkait inilah kami sangat berharap atensi Bapak Andre Rosiade terutama untuk modal kerja ratusan petenun Songket Unggan. Selain itu juga memperluas akses pasar karena kain tenun Songket Unggan dewasa ini sudah menjadi salah satu ikon kerajinan rumah tangga, sebagai bagian dari  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sijunjung. Bahkan, kain songket Unggan sudah menjadi salah satu pendukung pariwisata, sebagai cendera mata dan buah tangan mereka yang menjadi tamu-tamu Pemkab Sijunjung. Harapan kami ini barangkali sangat relevan dengan bidang tugas bapak di Komisi VI DPR RI yang ruang lingkupnya Koperasi dan UMKM.

KETIGA adalah akses komunikasi selular. Di Unggan kini hanya ada satu tower selular milik Telkomsel yang nyaris belum bisa diandalkan untuk mengcover komunikasi. Sehubungan dengan itu kami berharap perhatian Bapak Andre Rosiade untuk memperjuangkan penambahan satu tower/satu BTS (Base Transceiver Station) Telkomsel yang berlokasi di Jorong Unggan Bukit.

Kalau penambahan satu BTS ini terwujud kami yakin kesulitan komunikasi yang dialami warga Unggan akan bisa diatasi. Anak-anak, para siswa tidak mencari sinyal lagi ke bukit-bukit, ke tengah sawah atau tempat terbuka lain hingga larut malam karena harus mengerjakan tugas-tugas sekolah melalui online seperti saat ini. Pada gilirannya keberadaan anak-anak, remaja Unggan hingga larut malam dengan alasan 'mencari sinyal' justru dikhawatirkan memicu kerawanan sosial terutama di kalangan para remaja di Unggan.

KEEMPAT yakni menyangkut keberadaan Hak Pengusahaan Hutan/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HPH-IUPHHK) pada Hutan Alam yang dikantongi oleh PT Multi Karya Lisun Prima (MKLP) sejak tahun 2011 dengan luas 28.885 Hektare (ha). Berdasarkan peta yang dikeluarkan Kementerian LHK yang kami dapat, areal HPH-IUPHHK PT MKLP membentang dari kawasan/ Nagari Padang Tarok, Banjartengah (Kamang Baru) sampai ke kawasan Manganti, Sumpur Kudus dan sejajar hutan ulayat masyarakat Unggan.

Dari penelusuran di Kementerian LHK berdasarkan peta rencana kerja IUPHHK-HA PT Multi Karya Lisun Prima priode 2013 - 2022 yang ditanda tangani Direktur Bina Usaha Hutan Alam, Kementerian LHK, Ir M Awriya Ibrahim MSc pada 31 Juli 2013, terkait pembagian Blok Tebangan RKUPHHK 10 tahun priode 2013 - 2022, maka di atas kertas PT MKLP sudah menuntaskan tebangan sampai Blok X yakni dekat kawasan hutan ulayat masyarakat 5 Nagari di Kecamatan Sumpur Kudus yaitu Manganti, Sumpur Kudus Selatan, Sumpur Kudus, Silantai dan Unggan.

Ironis memang apa yang didapat 5 nagari di Sumpur Kudus sebagai ‘pemegang ulayat’ Hutan Lisun. Sebab, sampai sekarang yang diterima nagari hanya sebatas dana CSR (Corporate social responsibility) sebesar Rp 25 Juta pertahun masing-masing untuk 5 nagari. Selain kucuran CSR yang sampai sekarang tidak jelas juntrungannya, aktivitas PT MKLP dewasa ini malah mengundang kerawanan dan konflik internal.

Terlepas apakah Bidang Kehutanan diluar mitra kerja bapak, kami berharap pula ada atensi bapak untuk mengatasi persoalan operasional PT MKLP yang sudah menyulut pertentangan di masyarakat tersebut. Kami berharap PT MKLP ini dilakukan audit investigasi menyeluruh oleh lembaga yang netral ke lapangan. Sebab, dari informasi yang kami dapat PT MKLP ini disebut-sebut dan diduga sudah beralih manajemen “di bawah tangan” beberapa kali sejak lama.

KELIMA yakni menyangkut listrik PLN. Kami sengaja mengadu ke Bapak Andre Rosiade  karena rutinitas listrik PLN khususnya untuk Lima Nagari di Kecamatan Sumpur Kudus (Unggan, Silantai, Sumpur Kudus, Sumpur Kudus Selatan dan Manganti) seringkali kolaps alias byar pet.

Ketika tulisan dan surat terbuka ini ditulis dan dipublikasikan, listrik PLN di lima nagari di Sumpur Kudus sudah 2 hari 2 malam mati total. Pemicunya beragam tapi yang paling sering adalah ketika hujan lebat kabelnya putus tertimpa pohon tumbang. Persoalan ini sudah rutin terjadi bertahun-tahun, seolah dibiarkan. Ironisnya tidak ada solusi untuk mengatasi gangguan listrik PLN ini secara tuntas. Paling tidak PLN harus bertindak cepat dan tanggap di lapangan.

Sebagai salah satu basis Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) kami dan kita tentu sangat berharap tidak ada yang melupakan sejarah. Kisah PDRI dimulai dengan ditawannya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 19 Desember 1948 sebagai akibat dari agresi Belanda ke II Ingat pada saat itulah Sumpur Kudus, Silantai dan semua nagari di sekitarnya jelas memberi kontribusi besar dan nyata bagi upaya mempertahankan Kemerdekaan RI ketika Ibu Kota dan para pemimpinnya dibombardir dan ditawan Belanda pada Agresi II tersebut. Dalam konteks itu pula seyogianya semua pihak memberi kontribusi baik perhatian maupun anggaran pembangunan untuk nagari-nagari di Sumpur Kudus itu.

Demikianlah surat terbuka ini kami sampaikan kepada Bapak Andre Rosiade dengan harapan dapat atensi, solusi dan respon dari Bapak. Kami percaya sebagai Wakil Rakyat dan juga Wakil Kami di DPR RI, Bapak Andre Rosiade pasti akan memberi jalan ke luar bagi rakyat di daerah pemilihannya. Apalagi akhir-akhir ini Bapak Andre dan Tim sangat eksis mempublikasikan dan share kegiatan di berbagai media ‘mainstream’ dan media social di Tanah Air. Tabik dan salam takzim dari kami. *** (Ahmad Zulkani, putra asli Unggan/Wartawan Kompas 1984 – 2009/Pemred Haluan Riau-Haluan Kepri 2011-2014 kini Pemred Harian Amanah News)



Tulis Komentar