PEKANBARU (ANews) - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer dan lainnya (LGBTQ+).  Satgas ini diharapkan dapat menghimpun relawan dari berbagai unsur yang tidak saja bersifat pencegahan (prefentif) , tetapi juga refresif. 

Demikian dikatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Provinsi Riau, Datuk Seri Drs H. Taufik Ikram Jamil, M. I. Kom, kepada media, usai memimpin rapat organisasi tersebut, Senin (29/6/2023). "Pada hakikatnya Satgas tersebut bertugas menjalankan warkah LAMR yang dikeluarkan  20 Januari lalu, " kata Datuk Seri Taufik. 

Disebutkannya, watkah LAMR itu pada dasarnya menolak apa pun bentuk, sifat dan aktivitas LGBTQ+. Selain itu meminta pemerintah daerah membuat Perda menolak LGBTQ+ mengambil tindakan hukum terhadap pelakunya, bahkan bisa dikenai sanksi adat. 

"Jadi, kita perlu menindaklanjuti warkah itu, apalagi mengingat LGBTQ+ terus mengembangkan sayap, misalnya akhir-akhir ini disebut bahwa LGBTQ+ menyasar ke sekolah dasar di Riau, " katanya. 

Salah satu contoh tugas Satgas LAMR untuk Penanggulangan LGBTQ+ adalah menyusun ranperda penanggulangan LGBTQ+. Selain itu  terus berkampanye pencegahan LGBTQ+ di tengah masyarakat luas dan lembaga pendidikan. Tidak ketinggalan juga, LAMR mencermati  komunitas budaya yang bisa terindikasi LGBTQ+.

'LAMR sadar bahwa lembaga ini tidak sanggup mengerjakan penanggulangan LGBTQ+ sendiri. Oleh karena itu, kita mengharapkan lembaga lain, Ormas tentunya, dapat bergandengan tangan dengan kita untuk sesuatu yang bertentangan dengan agama dan budaya ini, " pungkas Datuk Seri Taufik. 

Sebelumnya di sejumlah media sudah memberitakan tentang berita viral di media sosial terkait ditemukannya grup WhatsApp siswa sekolah dasar (SD) yang terindikasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Pekanbaru, Riau.

Hal ini diketahui saat handphone siswa dirazia oleh gurunya dan dimintai kata kunci (password).

Terkait hal ini Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) turun tangan.

Menurut Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Nahar, pihaknya telah menjangkau kasus tersebut dan telah ditangani oleh Dinas PPA di Riau.

Sementara itu Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah membantah kabar tersebut dan menyatakan tidak ditemukan keberadaan komunitas siswa SD yang terindikasi LGBTQ+ ini di Pekanbaru. (*/rls)