“Iya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustus lah,” kata Presiden Jokowi usai mengunjungi kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019) siang.

Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam masalah pemindahan ibu kota negara itu.

“Saya kira kalau sudah rampung, sudah tuntas, detailnya sudah dipaparkan, untuk kajian kebencanaan seperti apa, kajian mengenai air, kajian mengenai keekonomian, kajian mengenai demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya karena memang harus komplit,” jelas Presiden Jokowi.

Sementara itu dilansir dari Kompas.com, Selasa (14/5/2019) dijelaskan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjelaskan ada dua lokasi yang menjadi kandidat dari ibu kota baru.

Kawasan pertamana adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Pemerintah pun sudah memperhitungkan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru.

Dengan luas pusat pemerintahan 2.000 hektar dan luas kota keseluruhan 40.000 hektar, pemerintah telah menganggarkan sebesar 33 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 446 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrasrtuktur dasar kota dan berbagai kelengkapannya.

Bambang mengatakan dengan diputuskannya lokasi ibu kota baru tahun ini, maka proses pembangunan awal yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar bisa dimulai pada 2020 mendatang.

"Kajian akan difinalkan tahun ini, keputusan lokasi bisa dilakukan di tahun ini sehingga 2020 bisa dipersiapkan pembangunan maupun infrastruktur dasar," ujar dia.

Setelah lokasi ibu kota baru ditentukan, pemerintah bersama dengan DPR akan menggodok produk hukum yang sesuai untuk mematangkan rencana pemindahan ibu kota tersebut.

"Nantinya dengan DPR akan membahas penetapan UU sekaligus membahas persetujuan ibu kota baru," ujar dia.

Picu kebakaran lahan

Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri menduga kebakaran lahan di sejumlah titik di Kalteng, dipicu isu pemindahan Ibu kota Negara ke Pulau Kalimantan.

Salah satu kandidat Ibu Kota baru adalah Kalimantan Tengah.

Fahrizal menduga, sejumlah masyarakat yang memiliki lahan di provinsi ini sengaja membersihkan lahannya dengan cara dibakar.

"Sejak adanya wacana pemindahan Ibu Kota RI itu, masalah penguasaan tanah di Kalteng sekarang ini sangat luar biasa. Jadi, kebakaran di sejumlah lahan di Kalteng itu ada unsur kesengajaan," kata Fahrizal saat menghadiri rapat koordinasi Restorasi Gambut Provinsi Kalteng 2019 di Palangka Raya, Selasa (30/7/2019).

Dia memperkirakan, setelah lahan dibakar, kemudian akan ditanami. Langkah itu untuk membuktikan ada tanaman yang tumbuh, sehingga secara tidak langsung warga bisa mengakui bahwa lahan tersebut milik mereka.

Fahrizal berharap warga yang sengaja membakar lahan ditindak tegas. Dengan begitu, masyarakat lain yang punya rencana untuk membersihkan lahan dengan cara dibakar, membatalkan niatnya.

"Sudahlah, masalah kabut asap akibat dari kebakaran lahan ini murni kesalahan manusia, saya tidak yakin karena alam. Jadi, perlu ada tindakan tegas agar ada efek jera," ujarnya. (kps/net/zet)

 Editor : Ahmad Zulkani