JAKARTA, (ANews) - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kini secara resmi sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Ini setelah Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR.

Terkait dengan itu, MPR akan segera menindaklanjuti surat tersebut.

“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Ketua MPR Ahmad Muzani kepada insan pers di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).

Muzani mengatakan surat serupa juga sudah diserahkan Gibran ke Presiden Prabowo Subianto. Dia juga menyebut Gibran meminta surat itu segera diproses.

“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ujarnya.

Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut dan menyatakan pihaknya akan segera membahas tindak lanjutnya.

Gibran bertemu 20 menit

Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.16 WIB dan disebutkan bertemu pimpinan MPR selama 20 menit sebelum meninggalkan gedung.

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit dan dalam pertemuan tersebut Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami semua, sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Ahmad Muzani.

Gibran minta segera diproses

Dalam kesempatan yang sama, Muzani membeberkan bahwa Gibran meminta agar MPR segera memproses surat pengunduran diri tersebut.

“Mas Gibran meminta agar MPR segera memproses surat tersebut,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Muzani, pimpinan MPR akan menjadwalkan rapat untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut,” imbuhnya.

“Sehingga, MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” sambungnya.

Paling lambat 60 hari

Lebih lanjut, Muzani menjelaskan bahwa menurut aturan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru.

“Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut. Saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan, kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita,” jelasnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti.

“Batas waktu Presiden memberikan dua nama sejak dikeluarkan surat permintaan dari MPR untuk menyetor dua nama calon wakil presiden itu 14 hari,” terang Muzani.

Penyerahan surat pengunduran diri ini menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional setelah sehari sebelumnya, 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran yang berpotensi menjadi bagian dari proses pemakzulan. (red/ZET)

 Editor : Ahmad Zulkani