"Persoalannya adalah scrap plastik dan kertas ini ditumpangi oleh sampah dan limbah. Macam-macam sampahnya. Ada bekas infus, pampers (popok bayi), ampul suntik, obat, sampai aki bekas, dan lain-lain," kata Siti usai rapat terkait sampah impor di Istana Bogor, Selasa (27/8/2019).

"Itu datangnya dari negara maju dalam record kita datangnya dari Amerika, Australia, Inggris, Hong Kong, dan lain-lain," ujar Siti, seperti dikutip dari Kompas.com kemaren.

Ia mengaku sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Siti menegaskan, Indonesia jangan sampai menjadi tempat sampah bagi negara maju.

"Ini juga saya akan konsultasi dengan Menlu, kita meminta perhatian untuk Indonesia tidak boleh jadi tempat sampah negara maju," kata Siti.

Menurut dia, masih ada 1.262 hingga 1.380 kontainer berisi sampah yang harus diperiksa yang berpotensi mengandung limbah.

Jika kontainer tersebut terkontaminasi limbah berbahaya dan beracun, kontainer itu akan dikembalikan.

Presiden Joko Widodo, kata Siti, mengarahkan tidak ada toleransi atas masalah sampah dan limbah B3 yang mengontaminasi impor kertas dan plastik bekas.

"Arahan teknisnya adalah seperti memperbaiki sistem pemeriksaannya, sistem surveinya di negara asal dan di sumbernya, jangan di pelabuhan. Kemudian juga didorong untuk pemanfaatan bahan baku dalam negeri," ucap dia. 

Saat menyampaikan sambutan dalam rapat terbatas, Presiden meminta pemerintah hati-hati atas tren peningkatan impor sampah dan limbah.

Menurut Presiden, kendati serat kertas dan sampah plastik impor dibutuhkan oleh industri, tetapi banyak limbah dan sampah yang terkontaminasi limbah B3 dan berpotensi merusak lingkungan. (kps/zet)

 Editor : Ahmad Zulkani