200 Lebih Perusahaan Sawit Yang Beroperasi di Riau Hanya 64 yang Terdata di Gapki
PEKANBARU (ANEWS) - Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, mengeluhkan banyak perusahaan kelapa sawit swasta di daerah belum terdata. Dari 200 perusahaan yang beroperasi hanya 64 yang terdata di Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit) Cabang Riau.
Hal ini disayangkan, karena bisa menyulitkan pemerintah daerah dalam membantu menyelesaikan masalah seperti tumpang tindih lahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang selama ini kerap terjadi di Riau.
"Gimana mau menolong karena kalau komunikasi saja susah. Tak ada data resmi, 'contact person' di pemerintah kabupaten dan kota tidak ada," kata Edy Natar Nasution saat pelantikan pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Cabang Riau periode 2020-2025, di Pekanbaru, Jumat (26/3/2021).
Wagub Riau berharap agar pengurus Gapki Riau yang baru dilantik bisa menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dengan perusahaan, dengan mengajak lebih banyak perusahaan untuk bergabung di asosiasi tersebut.
"Gapki diharapkan akan mudahkan komunikasi dan kerja sama untuk menyelesaikan masalah lingkingan, sosial dan ekonomi. Dan juga sekarang ini masalah kebakaran hutan dan lahan dan kebun. Sebab, perusahaan ada tanggung jawab mengamankan area kebunnya, dan kebun rakyat di sekitarnya," ujar Wagub Riau.
Diakui Wagub, industri sawit kontribusinya sangat besar untuk Riau karena disaat pertumbuhan ekonomi terkontraksi pada tahun 2020, kinerja ekspor komoditi sawit dan turunannya masih tumbuh 20 persen. Luas perkebunan sawit di Riau juga mendominasi yakni mencapai sekitar 2,5 juta hektare (Ha) atau setara 71 persen dari total luas areal perkebunan Riau yang mencapai 3,6 juta Ha.
Dari 2,5 juta Ha tersebut sekitar 55,7 persen kepemilikannya adalah kebun masyarakat dan selebihnya adalah kebun sawit swasta dan perusahaan sawit negara.
Ketua Gapki Cabang Riau, Jatniko K. Santosa mengatakan, pengurus yang baru dilantik memiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk mengajak perusahaan untuk bergabung ke dalam Gapki. Selain mempermudah komunikasi, lanjutnya, bersatunya semua perusahaan di dalam satu asosiasi bisa memperkuat upaya bersama untuk memajukan industri sawit dalam berkontribusi ke negara dan masyarakat.
Dengan bergabungnya seluruh perusahaan ke Gapki juga akan mendukung upaya untuk memverifikasi data perkebunan sawit secara akurat di Riau. "Data luasan sawit Riau harus akurat agar perubahan tata ruang oleh Pemerintah Provinsi Riau tak ada masalah lagi seperti tumpang tindih lahan," kata Jatmiko, yang juga menjabat Chief Executive Officer PTPN V.
Selain itu, apabila seluruh perusahaan bersatu di dalam wadah asosiasi yang sama dan bisa mendapatkan data perkebunan yang akurat, maka lebih mudah menangkal kampanye negatif industri sawit di pasar global.
"Kampanye negatif bisa ditangkal kalau kita mampu sertifikasi perkebunan yang berkelanjutan seperti ISPO agar bisa disegerakan, baik itu kebun perusahaan dan juga mendorong sawit rakyat mendapat sertifikasi," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Gapki Joko Supriono dalam pidato sambutannya yang disampaikan secara virtual, mengatakan bahwa tugas pengurus Gapki Riau cukup berat karena areal perkebunan sawitnya paling luas di Indonesia. Joko berpesan bahwa Gapki pada tahun ini akan fokus untuk membantu percepatan peremajaan kebun sawit rakyat.
Gapki di Riau diminta berperan aktif membantu kesuksesan program pemerintah tersebut dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dan asosiasi petani. Joko menilai suksesnya program percepatan peremajaan sawit rakyat akan memperkuat rantai pasokan (supply chain) industri sawit dari petani dan perusahaan jadi solid serta meminimalisasi konflik dengan masyarakat.
"Saya dengar di Riau ada satu 'pilot project' di Kabupaten Pelalawan. Ini jadi peluang bagi kita untuk perkuat 'supply chain' dari petani dan perusahaan agar solid tak terpisahkan, berjuang bersama dan meminimalisasi konflik dengan masyarakat," kata Joko. (*)
Tulis Komentar