PEKANBARU (ANews) - Pemerintah Kota Pekanbaru mengaku rugi dalam pengelolaan masalah sampah di kota Pekanbaru. Selama ini biaya yang digelontorkan untuk menangani masalah sampah sebesar Rp 80 miliar, tetapi pendapatan retribusi yang masuk hanya Rp 5 miliar per tahun.

"Hari ini pola kebersihan memakan biaya kurang lebih ada Rp 80 miliar. Sementara capaian PAD kita dari retribusi paling Rp 4 miliar sampai 5 miliar. Artinya rugi," kata Penjabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun saat ditemui di Mal Pelayanan Publik, kemarin dilansir dari laman detik.com.

Dalam kajian itu, akan dilihat apakah bisa masalah sampah dikelola lewat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehingga nantinya BLUD yang melakukan pungutan dan menyiapkan seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan.

"Ini kita mengkaji bagaimana caranya dari mereka memungut retribusi melalui BLUD, mereka menyiapkan sarana prasarana. Jadi kita tidak keluarkan APBD," katanya.

Untuk itu, dana Rp 80 miliar yang selama ini digunakan untuk sampah dapat dimanfaatkan membangun sekolah, fasilitas kesehatan dan kegiatan UMKM.

"Maka Rp 80 miliar ini bisa kita pakai untuk bangun sekolah, kesehatan sama UMKM," kata Muflihun.

Sementara terkait penanganan sampah yang kini dikelola pihak ketiga baru akan berakhir pada Desember mendatang. Namun ia minta perusahaan mundur jika tidak sanggup mengurus sampah.

"Rumbai ini dikelola DLHK dan camat. Jadi untuk dalam kota (dua zona) ini dikelola oleh pihak ketiga. Dua zona dalam kota ini yang selalu masalah," katanya tegas.

Tumpukan sampah di Kota Pekanbaru terjadi di sejumlah lokasi seperti di Jalan Soekarno-Hatta, Jl. HR Soebrantas, Jalan SM Amin hingga ke jalan-jalan dalam kota.  Tumpukan ampah berserakan di pinggir jalan bahkan hingga menyebarkan bau busuk karena kebanyakan berasal dari sampah rumah tangga. Meski sudah dibersihkan petugas, tumpukan sampah kembali menggunung. (**)
 

 Editor : rini imron