"Jadi nanti kita buatkan semacam edaran ke Pemda/Pemkab, Pemkot, Pemprov dengan list media yang legal dan terdaftar di Dewan Pers. Dana APBN dan APBD disalurkan yang tidak legal itukan persoalan. Istilahnya beli sapi tapi curian, meskipun sapi jelas yaitu berita ada. Tapi secara sadar kalau membelanjakan pada tidak jelas, dari Dewan Pers itu dianggap bisa jadi temuan,” tegas Ketua Dewan Pers, Prof. Mohammad NUH.

Oleh karena itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) era Presiden Susulo Bambang Yudhoyono ini meminta perusahaan pers yang belum punya legalitas silahkan daftar ke Dewan Pers.

“Sepanjang memenuhi syarat akan diakui,” kata M NUH yang juga pernah menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika ini.

Lebih lanjut M. NUH mengatakan pekerjaan dewan pers memberikan perlindungan kepada siapapun yang telah menjadi keluarga besar dewan pers.

“Tapi tolong dipenuhi persyaratan perusahaannya. Sehingga ibaratnya jadi suami istri. Ibaratnya suaminya yang bertanggung jawab. Namun harus ada akte nikah, kalau ndak tidak bisa,” ungkapnya.

Terkait perusahaan pers yang telah memiliki legalitas hukum seperti akta pendirian (PT) dan SIUP, lanjutnya itu belum cukup.

“Izin usaha ada, tapi izin pelaksanaan? Yang dimaksud izin pelaksanaannya harus dapat dari dewan pers. Izin usaha itu prinsip," tegas M Nuh. 

Dia mengingatkan, Dewan pers sebelum ngasih izin pasti ada dulu izin prinsipnya. Disini banyak ndak dapat. Ini mereduksi agar tidak manfaatkan situasi, jurnalistik terstruktur dan tidak liar. Karena banyak liar, seperti beritanya lebih hot, karena pemda lihat dia hanya lihat izin perusahaan,” imbanya.

Terkait imbauannya, M NUH menegaskan hal ini bukanlah monopoli, tapi sesuai amanah Dewan Pers yang diatur di UU No 40 tahun 1999. 

“Bagi belum daftar silakan penuhi syarat, begitu aja. Biar jadi bagian keluarga. Ibaratnya kalau anak yang di luar nikah ada, tapi kan juga harus daftar, biar dapat warisan kan harus daftar,” ucapnya. (pdm/zet)

 Editor : Ahmad Zulkani