BENGKALIS (ANEWS) - Keberadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bengkalis menjadi langka seminggu belakangan ini. Hal ini membuat Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso menjadi geram dan memberikan teguran keras kepada sejumlah penyalur.

“Saya ngerti ini bisnis. Tapi ya jangan main main, jangan sampai ada yang mengambil keuntungan dibalik semua kejadian ini. Pertamina tegas mengatakan tak mengurangi jatah minyak di Kabupaten Bengkalis. mengapa BBM Langka?,” tanya Wabup saat melakukan pertemuan di ruang rapat bersama perusahaan penyalur BBM Rabu (14/4/2021)

Bagus mengungkapkan, Pertamina memang mempunyai keinginan mengalihkan BBM jenis premium ke pertalite namun di Bengkalis belum diterapkan. Wabup juga memerintahkan kepada Kadis Perdagangan dan Perindustrian untuk kordinasi dengan Pertamina mendapatkan data kongkrit jatah jumlah BBM untuk pasokan di pulau Bengkalis.

"Silahkan Pak Indra cek ke Pertamina apakah jatah BBM diambil semua oleh SPBU atau memang terkendala. Nanti kita croscek kalau ternyata terambil semua berarti ada yang main main dan kita serahkan ke satgas untuk menindaklanjuti," tegas Wabup.

Untuk itu terang Bagus, Pemkab Bengkalis akan membuat surat kerjasama sekaligus Surat Peringatan (SP) kepada 6 SPBU jika pada proses perjalanan tidak konsisten memberikan pelayanan kepada masyarakat.Terhadap pemilik perusahaan Wabup menanyakan langsung kesanggupan untuk konsisten dalam pelayanan.

"Terus terang banyak kolega perusahaan antri siap masuk Bengkalis menggantikan posisi jika perusahaan yang diberikan izin usaha sekarang tidak sanggup " kata Wabup.

Di Pulau Bengkalis sendiri mendapat jatah sebanyak 1335kl premium dan 470 solar. Sementara untuk pertalite diberikan kebebasan untuk pihak perusahaan mengambilnya. Untuk itu tidak ada alasan perusahaan mengatakan tidak ada BBM.

Ada 6 Perusahaan penyalur BBM untuk pasokan pulau Bengkalis PT Bumi Laksamana Jaya Desa Air Putih dengan jumlah premium 300kl dan solar 50kl, PT Nurwati Maju Bersama Desa Wonosari premium 240kl dan solar 100 kl, CV Bahtera Sentosa Jaya Desa Senggoro premium 250kl dan solar 40kl, PTD Surya Abadi Utama Desa Teluk Latak premium 160kl dan solar 70kl, Hendri Sukamto Halim Desa Selatbaru 210kl dan solar 110kl dan Agus Guritno Desa Teluk Panbang 175kl dan solar 100kl.

Dengan jumlah tersebut, seharusnya persediaan BBM di Pulau Bengkalis aman, namun sejumlah perusahaan penyalur minyak mengatakan terdapat permasalahan dalam pengambilan dan pendistribusiannya.

“Kendala kami di lapangan saat ini mobil yang beroperasi hanya tiga dari lima yang tersedia. Hal tersebut dikarenakan dua yang bermasalah di Polda,” ujar Edi perwakilan PT Nurwati Maju Bersama.

Sementara Bagian ADM CV Bahtera Sentosa Jaya, Hartuti mengungkapkan dua kendala yang menyebabkan kelangkaan BBM di pulau Bengkalis.

“Pertama mobil kami baru direnovasi, kedua dalam depot keluhan supir tidak bisa masuk ke dalam. Jadi mereka masih antri di luar, jika masukpun SPBU lain didulukan, sehingga mengalami keterlambatan tiba di Bengkalis,” ujar Hartuti.

Terkait laporan kendala 6 SPBU tersebut ke depan Wabup Meminta realisasi penyalurkan dilaporkan ke Didagperin, penertiban jam operasional serta kesepakatan kesanggupan setiap perusahaan dalam penyalur BBM.

Lalu Bagus Santoso menegaskan terhadap 6 perusahaan penyalur BBM di Pulau Bengkalis ini agar menyelesaikan permasalahnnya. Sehingga sore ini minyak di Pulau Bengkalis sudah tersedia.

“Kami Pemkab Bengkalis tidak ingin ini besok masih terjadi. Jika ini masih terjadi kami akan mengambil langkah yang tegas terhadap pengelola,” kata Bagus.

Kemudian orang nomor dua di Negeri Junjungan ini meminta Satgas terus memantau perkembangan kelangkaan BBM.

“Mari kita kawal dan pantau bersama jika ada indikasi permainan dan penyimpangan. maka kita sepakat dengan Satgas untuk ditangkap. Kita tegas supaya negeri stabil dalam segala bidang. Jangan ada yang main-main buat masyarakat tenang dalam menjalankan aktivitas sehari hari,” ujar Bagus.

Sementara Pemkab Bengkalis melalui Kepala Disdagperin Indra Gunawan juga berpesan kepada SPBU untuk tidak membenarkan pengambilan minyak menggunakan drum oleh masyarakat selain untuk pertanian.

“Penggunaan drum tidak dibenarkan. Ini hanya digunakan untuk para petani, yang itu menggunakan rekom desa atau dinas pertanian,” tandas Indra Gunawan. (*)

 Editor : Rini Imron