Pekanbaru (ANews) - Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau, Amirudin Sijaya mengungkapkan, pada saat ini ada lima Kabupaten yang akan memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).
Untuk itu, Amir meminta kepada kabupaten/lota yang akan menghadiri sidang tersebut agar mempersiapkan segala sesuatunya baik data, arsip maupun dokumen-dokumen lainnya.
"Bagi kawan-kawan Kabupaten/Kota yang akan pergi ke MK di Jakarta nanti, agar mempersiapkan seluruh data, arsip ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan nantinya," katanya ketika dihubungi Amanah News.com, Selasa (29/12).
Bawaslukabupaten/kota, lanjutnya hanya diperbolehkan memberikan pembinaan kepada staf sekretariat saja mengingat masa kerja pengawas adhoc seperti Pengawas Kecamatan yang akan berakhir di akhir bulan Januari 2021 dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di akhir Tahun 2020 .
Hal ini sesuai dengan amanat yang diberikan Bawaslu RI pada Perbawaslu nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Pengawas Pemilihan Umum.
Adapun bentuk Pembinaan yang dapat dilakukan kepada staf sekretariat yakni dalam bentuk memberi reward dan punishment, sosialisasi peraturan perundang-undangan, pelatihan atau Bimbingan Teknis (Bimtek).
Bawaslu Riau Raih Penghargaan
Sementara itu, Bawaslu Provinsi Riau meraih penghargaan dari Bawaslu RI sebagai salah satu provinsi yang terbaik dan responsif memuat atau mengunggah hasil pengawasan pada aplikasi Sistem Pengawas Pemilu (Siwaslu), pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020.
"Syukur dan terimakasih kepada seluruh jajaran pengawas pemilu se-Riau khususnya kepada 9 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020," kata Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Riau Neil Antriksa di Pekanbaru, Senin.
Penghargaan tersebut diterima oleh Neil Antriksasaat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pelaksanaan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2021 di Kota Malang.
Sementara Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan menyadari bahwa dalam pelaksanaan Pilkada 2020 kali ini Bawaslu Riau masih memiliki kekurangan atau kelemahan seperti belum maksimalnya publikasi dari hasil pengawasan kepada publik, meski begitu Bawaslu tetap harus bersyukur karena pelaksanaan Pilkada 2020 di Riau berjalan sukses dan lancar. (ZET)
Tulis Komentar