Daerah

Riau Siaga Darurat Karhutla, BNPB Siapkan 11 Helikopter Untuk Padamkan Api

Ilustrasi-Petugas gabungan berjibaku memadamkan kobaran api Karhutla di Riau. (Foto: Detik.com)

PEKANBARU (ANEWS) - Menyusul penetapan status siaga darurat karhutla, BNPB menyiapkan 11 helikopter untuk memadamkan api di Riau. 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edward Sanger mengatakan, helikopter disiapkan untuk membantu pemadaman. Termasuk juga pencegahan terjadinya karhutla di Bumi Lancang Kuning.

"Dengan status siaga darurat karhutla yang sudah ditetapkan pemerintah provinsi Riau, pihak BNPB menyiapkan 11 unit helikopter untuk membantu penangangan. Termasuk pencegahan karhutla di Riau," kata Edward kepada wartawan, Selasa (16/2/2021).

Untuk penggunaan helikopter, BPBD akan segera mengirim surat ke BNPB. Dengan begitu, Helikopter dapat segera dikirim ke Riau untuk membantu penanganan.

"Setelah penetapan status siaga ini, kami akan langsung kirimkan surat untuk permintaan helikopter tersebut ke BNPB," jelasnya.

Diakui Edward, dalam kurun waktu Januari hingga 15 Februari 2021, telah terjadi karhutla di empat kabupaten/kota di Riau. Adapun daerah itu yakni Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak dan kota Dumai.

"Dari empat kabupaten/kota tersebut, luasan lahan yang sudah terbakar sebanyak 55 hektare," katanya.

Secara terpisah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Pekanbaru, memprakirakan saat ini beberapa wilayah di Riau sudah memasuki musim kemarau. Ada tujuh kabupaten/kota di Riau yang kini masuk musim kemarau.

"Tujuh daerah itu yakni Kepulauan Meranti, Bengkalis, Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Rokan Hilir, dan Kota Dumai," terang Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru, Ramlan.

Ramlan mengatakan bahwa pada bulan Mei wilayah Riau pada umumnya akan mengalami musim pancaroba. Di mana sebagian wilayah akan turun hujan, tapi dengan intensitas rendah.

"Selanjutnya pada Juni-September Riau akan kembali mengalami musim kemarau kedua," katanya.

Hingga 31 Oktober 2021

Penetapan siaga darurat itu ditetapkan oleh Gubernur Riau, Syamsuar, dalam rapat koordinasi kebakaran hutan dan lahan secara virtual di Balai Serindit. Hadir dalam rapat penetapan seluruh bupati/wali kota se Provinsi Riau.

Siaga darurat karhutla ditetapkan kemarin Senin (15/2) hingga 31 Oktober 2021 mendatang.

"Merujuk Peraturan Gubernur Riau Nomor 09 Tahun 2020 tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Bencana dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Bencana Karhutla di Provinsi Riau dan situasi terkini. Maka status siaga darurat karhutla di Riau saya tetapkan," ujar Syamsuar, Senin (15/2/2021).

Syamsuar mengatakan penetapan status tersebut menyusul dua daerah yang telah duluan berstatus siaga darurat, yakni Kota Dumai dan Bengkalis. Sementara Kabupaten Rokan Hilir masih dalam proses penetapan status siaga darurat.

Karena adanya eskalasi karhutla itu lah, Syamsuar menetapkan status siaga darurat. Status siaga darurat disebut bersamaan dengan bencana non alam, yakni pandemi COVID-19.

"Di tengah bencana non alam pandemi COVID-19 yang masih terjadi ini, potensi bencana lain masih mengancam di Provinsi Riau," kata Syamsuar.

Syamsuar menilai Riau merupakan provinsi yang rawan karhutla asap. Apalagi dengan potensi gambut yang besar, yakni berkisar 54% dari total luas wilayah provinsi Riau di Pulau Sumatera.

"Bencana karhutla dan kabut asap dapat menimbulkan berbagai dampak baik di provinsi Riau sendiri maupun di provinsi atau daerah lain. Baik dampak kesehatan berupa timbulnya penyakit ISPA, pneumonia, dampak pendidikan berupa sekolah yang diliburkan, dampak ekonomi dan lainnya," katanya.

Syamsuar menyebut, Tahun 2020 ini Riau telah menekan terjadinya karhutla sampai 83,62 % dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada awal tahun 2021 ini sudah muncul beberapa titik api yang tersebar di sejumlah kabupaten di Provinsi Riau.

Beberapa titik muncul tersebar di Siak, luas terbakar sebanyak 33 hektar. Selanjutnya di Bengkalis dengan luas terbakar 17,7 hektar, Rokan Hilir, luas terbakar 5 Hektar dan Kota Dumai, Luas terbakar 0,01 hektar.

"Penanganan bencana karhutla tentunya membutuhkan sinergitas bersama antara pemerintah yang terdiri dari TNI, Polri, Pol PP BPBD, Manggala Agni, Polhut, damkar dan instansi lainnya. Termasuk kelompok-kelompok masyarakat dan dunia usaha," tambahnya. (*/ZET)



[Ikuti AmanahNews.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar