Pekanbaru (Anews) - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pekanbaru untuk LKPJ Walikota 2019 tengah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2019 dalam rapat sesama anggota Pansus awal pekan ini. Pembentukan Pansus sendiri dilakukan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan daerah pada tahun 2019.
"Catatan nantinya berupa rekomendasi atau masukan bagi kepala daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan ke depan," kata Wakil Ketua Pansus LKPJ Walikota 2019 Roni Paslah usai rapat, seperti dilansir dari Antara Riau, Kamis.
LKPJ sendiri dapat dipandang sebagai salah satu perangkat evaluasi kinerja kepala daerah dalam kurun setahun masa jabatan.

Melalui LKPJ itulah dapat dinilai sejauh mana keberhasilan suatu daerah. Hasil koreksi dan masukan dari Pansus untuk penataan pembangunan kota Pekanbaru ke depan agar lebih baik.
"Ini rapat ketiga yang kita lakukan. Pansus nanti akan merekomendasikan sejumlah pointerkait dengan LKPJ 2019. Kita akan bahas ini, mulai dari penggunaan anggaran APBD kota Pekanbaru Rp2,7 triliun lalu itu digunakan terutama yang menjadi target, dan sejauh mana realisasi ini menggambarkan dengan kinerjanya," sebutnya.
Sejumlah catatan penting yang menjadi atensi, kata anggota Banggar ini, yakni realisasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih rendah sehingga penyerapan penggunaan anggaran menjadi rendah. Ini akan eveluasi, apa permasalahan mereka. Lalu kita panggil OPD yang terkait mengapa bermasalah dalam realisasinya.
Saat ini baru tiga hingga lima OPD yang bermasalah seperti Dinas Pendidikan, DLHK dan lainnya. Kinerja mereka kurang memuaskan bahkan realisasi kinerja mereka di bawah 30 persen.
"Ini nantinya jadi bahan evaluasi untuk kinerja 2020 ini agar lebih optimal bekerja dengan perencanaan yang terukur sehingga antara target dan realisasinya tidak jauh," paparnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Walikota 2019 DPRD kota Pekanbaru, Roem Diani Dewi.

Anggota komisi II DPRD Kota Pekanbaru itu mengatakan ada sejumlah OPD yang memiliki catatan kinerja kurang baik namun ada juga yang memiliki kinerja baik. Seperti pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang menggelar kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender dengan target kinerja hanya 50 orang tapi capaian realisasi kinerja 910 orang.
"Dengan anggaran Rp412 juta lebih, mereka mampu menggelar berbagai kegiatan bahkan tanpa harus menggunakan APBD. Realisasi keuangan 98,30 persen. Ini kita berikan apreasiasiterhadap capaian kinerja mereka yang luar biasa itu. Jadi uang rakyat yang dipergunakan itu sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan dengan output yang tinggi untuk kepentingan publik," paparnya.