PEKANBARU (ANEWS) - Tokoh Masyarakat Riau, Hj Azlaini Agus SH, MH, menegaskan, tidak ada satu orang pun secara personal bisa mengklaim pengelolaan Blok Coastal Plains and Pekanbaru (CPP Blok) itu merupakan hasil perjuangan pribadi atau kelompok tertentu. Akan tetapi keberhasilan meraih CPP Blok merupakan buah dari perjuangan seluruh komponen masyarakat Riau.

"Kalau mau dibuka lagi "buku lama" saya ini bisa bersaksi siapa-siapa saja yang terlibat langsung dan bagaimana historis merebut CPP Blok itu dari awal karena saya ikut langsung dalam perjuangan itu. Oleh karenanya saya minta ke depannya tidak ada lagi ada yang membuat statement yang justru menuai polemik di masyarakat Riau, karena itu sangat tidak elok" tegas Hj Azlaini Agus menjawab pertanyaan Amanah News di Pekanbaru, Kamis (3/3/2022)

Redaksi Amanah News sengaja menanyakan kepada Hj Azlaini Agus terkait historis 'merebut' CPP Blok oleh komponen masyarakat Riau pada era tahun 2000-an itu karena dalam beberapa hari belakangan muncul lagi polemik soal CPP Blok.

Menurut Hj Azlaini, yang dibutuhkan ke depan adalah bagaimana pengelolaan CPP Blok bisa membawa manfaat bagi daerah ini dan juga bisa berdampak kepada perekonomian masyarakat Riau karena CPP Blok itu mencakup sejumlah daerah di Riau bukan satu daerah saja. Jadi hasil perjuangan bersama komponen masyarakat Riau ini pun seyogianya dapat dinikmati bersama oleh daerah dan masyarakat Riau.

"Perjuangan merebut CPP Blok itu bukan perjuangan pribadi, tapi perjuangan seluruh komponen masyarakat Riau. Oleh karena itu hasil perjuangan bersama tersebut seyogianya juga bisa dinikmati dan berdampak positif bagi masyarakat Riau secara keseluruhan," ujar Hj Azlaini Agus, anggota DPR-RI priode 2004 - 2009.

Jika mau diungkit lagi historis perjuangan merebut pengelolaan CPP Blok sekitar dua dekade yang lalu, Azlaini menambahkan, ada sejumlah personal yang Dia masih ingat. Sebab saya ikut dalam pergerakan/ perjuangan merebut CPP Blok, bersama Alm. Datuk Seri Al Azhar, Alm. Kololel Abbas Jamil, dan banyak tokoh2 lain yang terlibat dalam perjuangan tsb bersama Aktivis Mahasiswa, Kelompok Buruh dan berbagai Komponen Masyarakat Riau. Sedangkan Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) merupakan markas komando perjuangan ketika itu.

Diakui Azlaini, khusus FKPMR mengkordinir aktivis dan komponen masyarakat Riau dalam gerakan aksi dilapangan.  Sedangkan Gubernur Riau membentuk Tim Migas Riau diketuai oleh Prof. Dr. Muchtar Ahmad .MSc yang menyusun konsep strategi merebut dan mengelola CPP Blok Rokan.

Pada saat bersamaan, kata Azlaini, DPRD Riau waktu itu juga membentuk Tim untuk memberikan dukungan politik terhadap perjuangan merebut CPP Blok di mana DR.Drh. Chaidir dan Wan Abu Bakar  menjadi bagian dari Tim DPRD Riau tersebut.

"Bukan bermaksud mengungkit masa lalu ya, karena itu tidak elok. Tapi sekedar menukilkan kembali historis perjuangan merebut CPP Blok, setahu saya khusus Syahril Abubakar memang sama sekali tidak terlibat dalam gerakan/ perjuangan merebut CPP Blok tahun 2000 - 2002. Saya bisa bersaksi untuk itu," Azlaini Agus menegaskan.

Jika mau dipilah-pilah, tambah Azlaini, ada memang beberapa personal yang sama sekali tidak terlibat dalam perjuangan merebut CPP Blok dari awal tetapi setelah sampai diujung tiba-tiba tampil di depan walaupun arahnya agak melenceng.

"Ada memang yang dari awal tidak ikut berjuang, tapi belakangan orang itu pun seolah jadi pahlawan merebut CPP Blok. Tak usah saya sebut nama, karena kawan-kawan yang lain pun sudah paham itu," ujar Azlaini.

Polemik di masyarakat

Seperti yang dimuat media online di Riau, sebelumnya Ketua Umum DPH Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Datuk Seri Syahril Abubakar menjawab tudingan mantan Gubernur Riau, Wan Abubakar terkait pengelolaan Blok Coastal Plain Pekanbaru (CPP Blok) oleh PT Bumi Siak Pusako (BSP). Syahril menegaskan pernyataannya sama sekali tidak membuat gaduh atau menebar syak wasangka seperti yang disampaikan Wan Abubakar lewat media.

Syahril menyatakan, saran dan masukannya semata untuk perbaikan tata kelola BSP dan pembumian rasa adil bagi seluruh daerah wilayah kerja PT BSP.

"Saya kaget dituduh bikin gaduh dan menebar syak wasangka, seakan-akan saya dituduh mengadu domba. Gak ada dasarnya tuduhan itu. Padahal, kalau dipahami secara jernih dan utuh, pendapat dan saran saya sebagai pemangku adat melayu di Riau adalah untuk perbaikan pengelolaan CPP Blok agar lebih memberi keadilan bagi seluruh daerah operasional PT BSP ," kata Datuk Seri Syahril Abubakar, Selasa (1/3/2022).

Sebelumnya mantan Wakil Gubernur Riau Drs H Wan Abu Bakar meminta Ketua Dewan Pengurus Harian DPH LAM Riau, Syahril Abubakar jangan berusaha mengadu-domba dan menimbulkan syak wasangka di antara pemangku kebijakan di Provinsi Riau.

Semestinya, dikatakan Wan Abu Bakar, Syahril harus bisa mendinginkan dan berusaha mencarikan jalan terbaik bagi BUMD di negeri ini. Apalagi, jabatannya adalah bagian dari Lembaga Adat Melayu Riau.  (*/ZET)

 Editor : AHMAD ZULKANI