Oleh: Hasrul Sani Siregar, S.IP, MA

PERTANDINGAN persahabatan antara Indonesia dan Libya yang berlangsung di Turky beberapa hari yang lalu dan dimenangkan oleh Libya dalam 2 kali pertandingan persahabatan. Pertandingan tersebut mengingatkan kembali bahwa Libya yang baru saja mengalami perang saudara dan adanya intervensi Amerika Serikat untuk menjatuhkan rezim Moammar Khadafi yang telah berkuasa lebih dari 42 tahun, tidak mempengaruhi terhadap dunia persepakbolaan di negara tersebut. Di awal kekuasaannya sebagai kepala revolusioner Republik Arab Libya dari tahun 1969 hingga 1977 dan sebagai pemimpin dan penuntun Revolusi Arab Libya dari tahun 1977 hingga 2011, Kolonel Moammar Khadafi memiliki peran yang cukup besar dan berpengaruh khususnya di negara-negara Afrika.

Jika dihitung Khadafi telah berkuasa selama lebih kurang 42 tahun dan menjadikannya sebagai pemimpin terlama di negara Afrika bagian utara. Namun, ada hal yang menarik untuk diamati bahwa, dunia persepakbolaan di Libya tidak terpengaruh apapun dengan kondisi politik dalam negeri Libya. Sepak bola di negara tersebut tetap menunjukkan kualitas tim sepak bolanya. Libya dikenal sebagai tim yang sangat diperhitungkan dalam sepak bola khususnya di benua Afrika. Libya sangat disegani di benua Afrika dalam setiap pertandingan sepak bola. Tercatat pula bahwa, Libya pernah memenangi emas kejuaraan di benua Afrika tahun 2014. Tulisan ini mengingatkan kembali bagaimana Libya dikenal sebagai negara yang cukup disegani di Benua Afrika.  

Dan tidak dinafikan lagi bahwa, sepak bola di Libya menjadi perhatian dari Presiden Khadafi. Tulisan ini mencoba mengingatkan kembali peran pemimpin Libya di era Kolonel Moammar Khadafi hingga kejatuhannya. Pertandingan persahabatan antara Indonesia dan Libya mengingatkan kembali bahwa Libya walaupun terjadi perang saudara, namun tim nasional sepak bolanya tidak mengalami kemunduran. Dan tidak dapat dinafikan bahwa rezim Khadafi juga memiliki peran yang cukup besar terlepas dari kekuasaannya yang oleh dunia barat dianggap otoriter selama 42 tahun berkuasa. Jatuhnya rezim Kolonel Moammar Khadafi telah menjadikan negara tersebut perang saudara.

Pasca jatuhnya rezim Kolonel Moammar Khadafi, Dewan Transisi Nasional Libya (Libyan National Transition Council) telah berupaya menggalang dukungan Internasional untuk memberikan bantuan baik secara finansial maupun pengakuan secara de fakto dan de jure (pengakuan dunia) kepada NTC. NTC menginginkan adanya proses peralihan kekuasaan secara damai sebelum terbentuknya pemerintahan yang legitimate di Libya. Pemimpin NTC, Mustafa Abdul Jalil yang juga bekas orang kepercayaan Kolonel Moammar Khadafi berupaya keras untuk mengkonsolidasikan kekuatan NTC untuk mempersiapkan proses menuju pemerintahan yang diakui oleh dunia Internasional.

Sebagai pihak oposisi yang menentang kekuasaan Kolonel Moammar Khadafi di Libya, keberadaan NTC sebagai pemberontak dan pihak dalam sengketa (belligerent) mendapat tempat oleh dunia Internasional terutama Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya seperti Prancis, Inggris dan Italia. Diawali demontrasi oleh pihak oposisi yang menginginkan turunnya Kolonel Moammar Khadafi, dihadapi oleh rezim Khadafi dengan kekuatan persenjataan. Tekanan pihak oposisi terhadap rezim Khadafi telah menimbulkan korban yang cukup besar. Keberadaan NTC yang berpusat di Kota Benghazi, kota ke-2 terbesar di Libya, merupakan kelompok oposisi yang sejak awal menentang kekuasaan Kolonel Moammar Khadafi yang telah berkuasa lebih kurang 42 tahun.

Kekuatan NTC secara persenjataan tidak akan seimbang dibandingkan dengan kekuatan persenjataan yang dimiliki oleh kekuatan yang dipimpin oleh Kolonel Moammar Khadafi, namun dengan adanya dukungan negara-negara barat (kekuatan NATO) yang menghajar Libya secara militer, membuat kekuatan NTC mendapat angin untuk menentang kekuatan pimpinan Moammar Khadafi tersebut.

Keberhasilan pemberontak yang mengatasnamakan dirinya sebagai Dewan Transisi Nasional Libya (Libyan National Transition Council) yang berhasil menggulingkan rezim Moammar Khadafi juga tak terlepas dari dukungan dari beberapa negara khususnya negara-negara sekutu Amerika Serikat seperti Prancis, Inggris dan Italia. Hingga berakhirnya kekuasaan rezim Kolonel Moammar Khadafi, Rusia dan China baru mengakui keberadaan NTC sebagai pemberontak yang sah dan mengakui sebagai kekuasaan yang akan menggantikan kekuasaan Kolonel Moammar Khadafi. Sejak awal Rusia dan China secara terang-terangan menentang keterlibatan NATO di Libya, namun dengan melihat kondisi dan situasi yang berkembang, akhirnya Rusia dan China yang memilili Hak Veto di Dewan Keamanan PBB, dapat melihat kondisi dan situasi yang realistis.

Dalam konflik di Libya, pemberontak dan pihak dalam sengketa (belligerent) telah secara terbuka menentang dan menginginkan kepemimpinan Kolonel Moammar Khadafi yang telah berkuasa selama lebih kurang 42 tahun turun dalam tampuk kekuasaan. Namun keinginan dari pihak oposisi tersebut, tidak dihiraukan oleh rezim kolonel Moammar Khadafi. Kolonel Moammar Khadafi lebih menginginkan perang dan membasmi gerakan oposisi yang menginginkan dianya turun dari kekuasaan di Libya.

Transisi Baru Libya

Negara Libya saat ini memasuki masa transisi setelah terpilihnya Perdana Menteri baru, Abdul Hamid Dbeibah dari pemerintahan persatuan nasional tahun 2021 yang berpusat di Tripoli. Dbeibah seorang pengusaha kuat dari kota Misrata yang ditunjuk sebagai Perdana menteri baru Libya. Pemerintahan ini adalah pemerintahan tunggal untuk pertama kalinya dalam hampir 7 tahun yang menggantikan pemerintahan paralel yang telah ada sejak tahun 2014. Namun sejak Maret 2022, pemerintahan Dbeibah pecah, sejak parlemen yang berbasis di wilayah timur membentuk pemerintahan stabilitas nasional, di bawah pemerintahan Perdana Menteri Fathi Bashagha dan terus berjuang untuk mendapat legitimasi internasional.

Praktis sejak kejatuhan Kolonel Moammar Khadafi, Libya mengalami konflik bersenjata dan perang saudara. Ada 2 kekuatan yang berkuasa di Libya saat ini, yaitu pemerintahan persatuan nasional yang diakui oleh PBB dan memerintah Libya di bagian Barat dan Pemerintahan stabilitas nasional yang merupakan pihak oposisi yang menguasai Libya di wilayah timur.

Penulis adalah alumni Ekonomi-Politik Internasional, IKMAS, UKM, Malaysia.