PEKANBARU (ANEWS) - Ketua Umum Ikatan Keluarga Kuantan Singingi (IKKS) Taswin Yacub, menyatakan kerisauannya karena ada 'petelagahan' atau silang pendapat antar pejabat publik di Kuantan Singingi (Kuansing) yang dipicu miskomunikasi justru diumbar di berbagai media sosial termasuk pemberitaan di media mainstream.

"Terus terang saja IKKS benar-benar risau dan prihatin karena akhir-akhir ini ada pejabat publik di Kuansing yang mengumbar 'petelagahan' di berbagai media. Ini tidak elok dan IKKS tidak bisa membiarkannya karena sudah pasti akan mengganggu situasi dan kondisi kondusifitas masyarakat di Kuansing," tegas Taswin Yacub di depan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing Suhardiman Amby ketika silaturahmi dan dialog "Kuansing Terkini" usai berbuka puasa bersama yang diselenggarakan Barisan Muda Kuantan Singingi Bersatu (BMKSB) dan IKKS di Ballroom Hotel Jatra Pekanbaru, Sabtu malam (23/4/2022).

Dalam kaitan itu Taswin Yacub mengingatkan, semua pihak di Kuansing agar bisa membangun kondisi yang tenteram dan kondusif demi mewujudkan Kuansing yang bermarwah dan bermartabat.

"Silaturahmi ini memiliki makna bagaimana kita sesama warga Kuansing dalam profesi apapun harus bisa seiring sejalan, seiya sekata. Sebab, kami benar-benar risau dengan petelagahan yang justru banyak diumbar di media sosial," ujarnya.

Taswin Yacub menyarankan, kalau memang ada petelagahan di antara para pejabat publik di Kuansing selesaikanlah secara musyawarah dengan silaturahmi bukan perang kata-kata di media sosial dan pemberitaan seperti yang terjadi beberapa waktu belakangan. Jika IKKS diminta untuk ikut urun rembug dan menyelesaikan petelagahan ini, kami IKKS siap melaksanakan termasuk sebagai mediator," ujar Taswin.

Taswin Yacub mengingatkan kembali semua pihak termasuk para pejabat di Kuansing terkait posisi dan peran IKKS. Sebab,  IKKS berperan penting dalam mewujudkan lahirnya Kabupaten Kuansing, sehingga IKKS merupakan representatif dari para tokoh pendiri Kuansing itu sendiri. Oleh karena itu jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang meremehkan keberadaan IKKS.

Diingatkan Datuk Bisai

Sebelumnya dalam pengantar diskusi Datuk Bisai selaku Ketua Dewan Pembina BMKSB mengingatkan, selain menjaga Kuansing agar tetap kondusif hal yang tidak kalah penting yang harus disikapi Pemkab Kuansing dan masyarakat adalah larangan ekspor CPO, minyak goreng dan turunannya oleh pemerintah sejak 28 April hingga batas waktu yang ditentukan.

"Ini dampaknya benar-benar sangat serius khususnya bagi Kuansing karena daerah kita ini memiliki areal kebun sawit yang cukup luas dan ekonomi masyarakatnya tergantung dengan perdagangan tandan buah segar (TBS) kelapa sawir," tegas ekonom Datuk Bisai.

Berlandaskan aturan

Sementara pada forum yang sama Plt Bupati Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Suhardiman Amby, mengakui bahwa siapa pun tidak bisa mengabaikan peran IKKS. Justru itu ia mengaku siap untuk terus silaturahmi dengan para tokoh Kuansing khususnya yang tergabung dalam IKKS.

Terkait tugasnya sebagai Plt Bupati Kuansing saat ini, Suhardiman menegaskan, semua kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh jajaran Pemkab Kuansing ke depan harus tegak lurus berdasarkan kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Sudah dua Bupati Kuansing yang terbelit kasus hukum dan beberapa lagi pejabat daerah ini yang diproses aparat penegak hukum. Saya sebagai pelaksana tugas Bupati Kuansing tidak ingin persoalan hukum menimpa para pejabat daerah ini, karena itu tidak akan ada lagi kebijakan yang didasarkan kepada musyawarah tapi semuanya harus berlandaskan aturan perundang-undangan," tegas Suhardiman Amby.

Suhardiman menambahkan, semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh para Kepala Dinas dan jajarannya harus sesuai dengan regulasi, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.Tafsir hukum pun harus sesuai perundang-undangan.

Dalam dialog itu Suhardiman juga memaparkan kondisi terkini APBD Kuansing yang hanya efektif sebesar Rp 1,1 triliun. Jika dikaitkan dengan komposisi anggaran sekarang, jelas sangat timpang karena untuk membayar gaji pegawai saja sudah habis Rp 1 triliun. Jadi yang efektif untuk membangun fisik sisanya hanya Rp 100 milyar saja.

"Bisa bayangkan bagaimana situasi dilematis yang dihadapi Pemkab Kuansing saat ini. Ketika masyarakat mengeluhkan jalan-jalan rusak atau bangunan sekolah sudah hampir rubuh, anggaran yang tersedia jelas tidak memadai. Ini menjadi persoalan serius yang krusial di Kuansing dewasa ini," tutur Suhardiman. (ZET)

 Editor : AHMAD ZULKANI