PEKANBARU (ANews) - Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, A Rinto Pudyantoro mengatakan terjadinya defisit minyak 1 jt/hari menyebabkan Pertamina Hulu Rokan terus berupaya melakukan ekplorasi dengan mencari dan membuktikan keberadaan minyak. Terlebih pada tahun 2050 mendatang kebutuhan minyak menjadi double.

"Jika sekarang saja kebutuhan minyak mencapai 1,6 juta barrel/hari sedangkan jumlah produksi hanya 600 ribu barrel/hari hingga terjadi defisit sebesar 1 juta barrel/hari. Tentunya untuk puluhan tahun ke depan kebutuhan akan terus meningkat. Jumlah penduduk akan semakin banyak, maka kebutuhanpun menjadi double," ujar A Rinto Rudyantoro saat menyampaikan pandangannya pada acara Sharing Session SKK Migas-KKKS Wilayah Riau bersama dengan wartawan se-Riau, Kamis (2/6/2022) di Hotel Pangeran, Pekanbaru.

Sementara terangnya, karakter bisnis bergantung pada karakter psroduksi. Minyak dan gas adalah jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Namun semua orang memakainya, semua orang membutuhkannya. 

"Dengan karakteristik tersebut yang bergantung dengan fossil, keberadaannya menjadi sangat terbatas. Akibat terbatas, sulit dalam mencari yang baru," tambah A Rinto.

Inilah yang menjadi tugas dari Pertamina Hulu Rokan (PHR) mencari dan menemukan ladang minyak baru. Termasuk upaya pengeboran 2 sumur eksplorasi ini yaitu Sumur SGD KKKS EMP Bentu dan Sumur Nuri KKKS BOB yag saat ini sedang berlangsung.

"20-30 persen dari minyak nasional berasal dari Riau. Tentunya ini menjadi modal daerah dalam penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang bisa masuk ke rekening Pemerintah Daerah (Pemda),''ungkapnya.

Dengan penerimaan DBH yang juga besar, akan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Riau. "Dengan terciptanya kesejahteraan, diharapkan terjadi pemerataan di setiap daerah,''katanya. 

Tentunya kesejahteraan dapat terwujud jika dalam pembelanjaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

"Artinya, meskipun yang kita terima banyak, tapi kita tidak cukup bijak membelanjakannya, maka kesejahteraan tidak akan pernah bisa terwujud. Tentunya diharapkan adanya pengelolaan yang baik yang dilakukan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah," ungkap A Rinto. (RNM) 

 

 Editor : Rini Imron