"Sikap tegas Jaksa Agung itu terbukti dengan adanya 3 Kejati dan 8 Kajari yang dicopot akhir-akhir ini karena diduga main proyek. Semangat ini pula yang seyogianya dilakukan oleh institusi di bawahnya termasuk Kejaksaan Tinggi Riau selaku pihak yang menerima laporan pengaduan Bupati Andi Putra tersebut," tegas Arman, yang juga Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Kuantan Singingi (IKKS) Kota Pekanbaru itu.

Bukan memuji-muji, tambah Arman, hebatnya lagi Andi Putra tidak pernah mengumbar cerita dan opini ke media manapun terkait palaporanya, begitu juga kepada tokoh masyarakat termasuk paguyuban IKKS ataupun ormas lainnya.

Diakuinya, Andi Putra hanya menjawab dengan diplomatis bahwa permasalahan ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi dan tidak patut saya ceritakan dan umbar ke masyarakat.  Andi  pun meyakini jajaran Kejati Riau dan Kejagung RI akan bersikap objektif dan profesional terhadap pengaduannya.

Mengutip pernyataan  Andi Putra beberapa waktu lalu, Arman menambahkan bahwa Bupati Kuansing itu pun  sangat percaya dan yakin dengan Kajati Riau.  Selain itu juga Andi Putra ingin menciptakan rasa nyaman dalam terjalinnya sinergisitas hubungan Forkopimda di Kabupaten Kuantan Singingi. Apalagi, pada saat ini banyak prioritas layanan masyarakat terutama terkait Covid19 yang masih menjadi perhatian bersama, kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah hal yang utama, yang memerlukan kerja keras dan kerja nyata bergerak cepat.

Ketika ditanya tentang pernyataan sikap IKKS terkait laporan Bupati Kuansing Andi Putra menyangkut dugaan pemerasan oleh oknum petinggi di Kejari Kuansing itu, Arman Lingga Wisnu yang juga Sekum IKKS Pekanbaru tersebut dengan tegas menyatakan, rilis IKKS tersebut itu jelas pernyataan resmi yang sudah diketahui oleh Ketua Umum IKKS dr H Taswin Yacub Sp.S

Seperti diketahui, IKKS Pekanbaru juga sudah bersikap jelas dalam rapat terbatas beberapa Pengurus, diantaranya Ketua Umum, Ketua 1, 2 dan 3, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Ketua Bidang Hukum, Ketua Bidang Organisasi dan Wakil Ketua Bidang Pemuda  pada hari Ahad tanggal 20 Juni 2021 pukul 10:00 - 12:00 WIB, bahwa penegakan hukum harus terlaksana secara objektif. 

“ Bagaimanapun Pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi harus berjalan normal tanpa ada hambatan sedikitpun, besar harapan yang tertumpu kapada Kajati Riau dan pajabat Forkopimda Provinsi Riau, baik itu Gubernur, Danrem, Kapolda Riau maupun yang lainnya dalam menyikapi permasalahan ini dan kami tentu akan terus mengikuti perkembangan kasus ini,” tegas Arman sembari menutup pembicaraan dengan Amanah News. (ZET)

 Editor : AHMAD ZULKANI